POLITIK

MILITER DAN GERAKAN PRODEMOKRASI

Studi Analisis Tentang Respons Militer
Terhadap Gerakan Prodemokrasi di Indonesia

POKOK PEMBAHASAN
1. Pola-pola respons militer terhadap gerakan prodemokrasi
2. Interaksi militer di era reformasi
3. Peran militer pada Pemilu 2009

1. POLA-POLA RESPONS MILITER TERHADAP GERAKAN PRODEMOKRASI

Respons merupakan suatu sikap, opini, perilaku dan proses interaksi terhadap peristiwa diluar dirinya. Sedangkan gerakan prodemokrasi dimaksudkan sebagai rakyat dan organiasasi yang aktif melakukan tuntutan perubahan kearah demokrasi, serta aktif bekerja untuk demokratisasi dalam berbagai bidang. Termasuk dalam gerakan prodemokrasi ini misalnya elite pembangkang, LSM prodemokrasi dan HAM, gerakan mahasiswa, gerakan petani, gerakan buruh, gerakan perempuan, gerakan intelektual dan sebagainya. Terhadap berbagai gerakan prodemokrasi tersebut, militer menunjukkan berbagai respons. Selanjutnya dari respons tersebut, akan diketahui bagaimana bentuk pola-pola yang terjadi.

Melihat realita saat ini, respons yang ditunjukkan militer terhadap gerakan prodemokrasi lebih cenderung bersifat monolitik yaitu dalam bentuk represif (pencegahan). Bentuk represif ini ada yang bersifat langsung dan ada yang bersifat subtle (metode represi hingga metode persuasi fisik). Bentuk represif yang bersifat langsung mencakup intimidasi, penganiayaan, penculikan dan bahkan pembunuhan. Sedangkan bentuk yang kedua (subtle) mencakup konfrontasi, intervensi, pendeskreditan, pelarangan melakukan aktivitas, pencekalan dan penjegalan.

a. Bentuk represif yang bersifat langsung
• Intimidasi
Intimidasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan menakut-nakuti terutama untuk memaksa orang atau pihak lain agar berbuat sesuatu. Respons intimidasi ini oleh militer tidak hanya dilakukan terhadap partai politik nonpemerintahan saja, tetapi juga dilakukan terhadap aktivis mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Intimidasi dapat pula merambah unsur intelektual, jika mereka mengkritik kebijakan nasional yang menyangkut stabilitas nasional dan persatuan.

• Penganiayaan
Pada umumnya, penganiayaan dilakukan terhadap aktivis mahasiswa, buruh dan tani dalam memperjuangkan hak-haknya, keadilan, demokrasi dan HAM terutama ketika melakukan aksi demonstrasi. Kelompok kaum buruh dan petani merupakan perpolitikan kelas bawah yang pada awal perjuangan mereka banyak ditopang oleh kelompok LSM dan mahasiswa. Namun dalam perkembangannya kini mereka telah mulai berjuang melalui organisasi-organisasi yang mereka bentuk sendiri.

• Penculikan
Pada umumnya penculikan banyak dilakukan terutama terhadap aktivis gerakan dari LSM. Ini dimaksudkan untuk membatasi pengaruh para aktivis yang memiliki pandangan yang dapat membentuk pendapat umum dalam masyarakat sehingga berpotensi memiliki basis sosial dan dukungan yang kuat dan pada akhirnya dapat menjadi ancaman serius bagi militer. Penculikan merupakan suatu gerakan intelijen karena para korban diminta memberi informasi yang sangat penting bagi militer untuk merancang tindakan yang akan diambil selanjutnya, baik yang berupa operasi tempur, territorial dan kamtibnas.

• Pembunuhan
Pembunuhan merupakan suatu represi fisik yang paling melumpuhkan. Hal ini banyak dilakukan terhadap aktivis dari kalangan mahasiswa, buruh dan petani.

b. Bentuk represif yang bersifat subtle
• Konfrontasi
Respons ini terutama ditujukan terhadap partai politik nonpemerintah, aktivis mahasiswa dan kalangan intelektual. Sikap konfrontatif militer secara konsisten ditunjukkan ketika terjadi tuntutan perubahan politik yang bersifat substansial dan menyangkut kebijakan. Konfrontasi militer tidak berlaku untuk masalah yang menyangkut kepentingannya.

• Intervensi
Respons ini pada umumnya dilakukan terhadap partai nonpemerintah. Biasanya intervensi militer tidak hanya sekedar bersifat dangkal tetapi sampai pada tahap yang berlebihan. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan konflik internal partai sehingga solidaritas partai menjadi lemah dan kepanjangan kepentingan politik militer dapat berjalan efektif.

• Pendiskreditan
Respons pendiskreditan dilakukan militer dari yang bersifat halus hingga yang bersifat kasar. Pendiskreditan yang bersifat halus misalnya dengan menyebut partai politik nonpemerintah yang tidak diakui secara resmi oleh pemerintah yang melakukan terobosan mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk mengubah budaya calon tunggal yang dinilainya sangat tidak demokratis sebagai IDS (Individu di Luar Sistem). Sedangkan pendiskreditan yang bersifat kasar misalnya dengan melontarkan tuduhan sebagai pemicu kerusuhan, makar, berbau kekiri-kirian dan PKI, termasuk pula perpanjangan tangan dari PKI. Pendiskreditan tidak hanya ditujukan kepada partai politik nonpemerintah, tetapi juga pada intelektual yang melihat faktor utama masalah kerusuhan adalah kesenjangan sosial-ekonomi. Pendiskreditan yang tidak rasional dan realistik ini ditujukan sebagai suatu upaya untuk membuat opini publik agar masyarakat tidak lagi simpatik terhadap gerakan prodemokrasi.

• Larangan untuk melakukan aktivitas
Larangan ini terutama ditujukan kepada organisasi-organisasi yang berpotensi memiliki pengaruh yang luas karena memiliki basis dukungan sosial yang besar dan bagi seseorang yang pandangan-pandangannya memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pendapat umum.

• Pencekalan
Respons ini dikenakan bagi elit pembangkang terutama dari kelompok Petisi 50 (tokoh : Jenderal Ali Sadikin).

• Penjegalan
Bentuk penjegalan yang dilakukan militer biasanya berupa tindakan membuat kisruh kongres sehingga kongres gagal membuat keputusan.

Secara substansial pola-pola respons militer terhadap gerakan prodemokrasi cenderung sama antara anggota militer yang masih aktif dengan kalangan purnawirawan. Hal ini dapat dilihat dalam respons konfrontatif terhadap tuntutan agar militer bersikap netral dan tidak berpihak kepada kekuatan politik tertentu. Menurut peraturan yang ada, seharusnya militer bersama dengan kekuataan sosial yang lain memikul tugas dan tanggungjawab mengamankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pola-pola respons militer yang bersifat negatif (represif) selama kurun waktu belakangan ini terus cenderung meningkat bila menghadapi agenda politik yang sangat penting terutama pemilu yang dinilai sangat strategis untuk suksesi kepemimpinan nasional.
Berkaitan dengan respons yang ditunjukkan militer terhadap gerakan prodemokrasi diatas, dapat ditarik beberapa hal penting, yaitu :
• Militer memandang “perbedaan pendapat” sebagai sesuatu yang tabu karena mencerminkan konflik dan konflik selalu dipandang sebagai sesuatu yang agresif dan destruktif;
• Militer selalu menghitung untung rugi bagi kepentingannya sehingga dalam menghadapi masalah kebijakan politik mereka cenderung konservatif, tetapi ketika menyangkut kepentingan pribadi, mereka cenderung bersikap pragmatis oportunistik;
• Kebanyakan respons militer bersifat kontradiktif dan menunjukkan bahwa mereka tidak melihat secara jernih kenyataan-kenyataan yang berkembang dalam masyarakat.
Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa respons militer akan selalu cenderung bersifat represif ketika berkaitan dengan kepentingan politik militer dalam konstelasi politik nasional.

2. INTERAKSI MILITER DI ERA REFORMASI
a. Disfungsi sistem pertahanan dan keamanan
Rezim pada era reformasi pada mulanya ditandai dengan masalah utama menyangkut disfungsi sistem pertahanan dan keamanan. Tugas pertahanan menjadi tanggungjawab TNI, sedangkan tugas keamanan menjadi tanggungjawab Polri. Dalam hal ini, tampaknya pemerintah memahami konsep keamanan sejajar dengan konsep pertahanan, padahal seharusnya konseptualitas keamanan nasional bertolak dari anggapan bahwa pertahanan merupakan salah satu bagian dari sistem keamanan nasional.
Negara merupakan satu-satunya aktor yang berwenang menggunakan tindak kekerasan secara absah (legal), meski dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan kewenangannya kepada institusi tertentu. Oleh karena itu negara harus menyusun sistem penyelenggaraan pertahanan negara dan memberikan kewajiban kepada aktor yang dipandang professional untuk mengemban tugas pertahanan negara. Sebagai bagian dari proses kebijakan, dalam keadaan normal dan kontingensi, sistem tersebut terdiri atas serangkaian proses, yaitu pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.

b. Dominasi militer dalam perpolitikan Indonesia
Dalam negara yang kompleks seperti Indonesia, pemilu tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan kelompok elite yang berkuasa dalam usahanya untuk mempertahankan kemenangannya atau upaya mereka yang telah tenggelam untuk tampil kembali. Sejak jatuhnya Soeharto tahun 1998, elite militer telah banyak kehilangan kekuatan politiknya dan sekarang mereka secara resmi disingkirkan dari arena politik. Karena itu bukan suatu kebetulan bila saat ini banyak pensiunan perwira, terutama mantan jenderal AD yang ingin kembali ke panggung politik.

Selama lebih dari tiga dekade, Soeharto memimpin kediktatoran militer dengan dwifungsi sebagai doktrin utamanya. Dwifungsi memberi militer hak untuk bermain dalam politik, yang kemudian dieksploitasi dalam skala besar. Meskipun anggota angkatan bersenjata tidak diperbolehkan memilih, mereka diberi jatah 100 kursi dalam DPR dan DPRD. Tetapi, setelah jatuhnya Soeharto, dwifungsi dilempar dari sejarah.

Sepanjang sejarahnya, Indonesia telah memiliki beberapa pengalaman mengenai keterlibatan militer dalam politik. Selama apa yang disebut sebagai masa liberal (1952-1959), militer tidak puas disingkirkan dari panggung politik dan membentuk partai politik mereka sendiri, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) yang tampil dengan menyedihkan dalam pemilu1955. Aspirasi politik mereka kembali muncul setelah beberapa organisasi militer mendirikan platform baru bernama Golkar (Golongan Karya) pada tahun 1964. Maksudnya adalah agar Golkar dapat menghadapi pengaruh PKI (Partai Komunis Indonesia) yang kian besar. Golkar menjadi mesin politik yang ampuh bagi Soeharto dan jenderal-jenderalnya setelah mereka merebut kekuasaan pada bulan Oktober 1965 dan menyingkirkan gerakan sayap kiri (PKI).
Selama lebih dari 30 tahun Golkar tetap menjadi satu-satunya kendaraan politik militer, tetapi partai ini secara konstan direcoki oleh pergulatan kekuasaan internal. Pada tahun 1990-an, Soeharto kian terisolasi dan memutuskan untuk “menyipilkan” pucuk pimpinan Golkar. Tahun 1993 ia menunjuk Harmoko, seorang warga sipil sebagai ketua dan 5 tahun kemudian, Akbar Tandjung mengambil alih dan Jusuf Kalla, wakil presiden Indonesia, terpilih sebagai ketua Golkar hingga saat ini.

Dengan peran yang kian melemah, beberapa jenderal utama mulai mendirikan organisasi politik di luar Golkar. Ada politisi senior yang berkilah bahwa memasang jenderal dalam pemilu merupakan hal positif karena kalangan sipil kurang memiliki wewenang dan lemah dalam pengambilan keputusan. Tetapi faktanya terdapat jauh lebih banyak hal dari itu. Banyak perwira yang dengan tegas meyakini bahwa militer adalah satu-satunya kekuatan yang dapat melindungi integritas negara dan politisi selalu membuat hal menjadi kacau. Ini tak diragukan lagi merupakan kerangka kerja ideologis dan pemikiran pensiunan jenderal seperti Wiranto, Prabowo dan banyak lagi.

Sudah pasti benar bahwa militer tetap merupakan institusi terkuat di Indonesia dan bahwa penyelenggara pemerintahan yang memiliki kemauan kuat, otoriter dan tangguh sering kali muncul dari jajaran ini. Selama Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang berlangsung sedemikian lama, suatu kasta penyelenggara pemerintahan militer telah tercipta. Di Indonesia sekarang ini, banyak penyelenggara pemerintahan baru yang merupakan warga sipil, yang terpilih melalui proses demokrasi, tetapi mereka sering kali dipandang tidak dapat memutuskan dan lemah dibandingkan dengan penguasa yang otoriter di masa lalu.

Dalam kaitannya dengan hubungan antara sipil dan militer, paling tidak terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi, yaitu : teori dan pandangan internasional tentang hubungan sipil-militer, kampanye internasional dalam era globalisasi dewasa ini, dan kontak-kontak (hubungan) internasional sebelum dan pada era reformasi. Terhadap ketiga faktor ini harus terlebih dahulu diawali dengan penyamaan pemahaman tentang hakikat dan kerangka dasar hubungan sipil-militer. Bagaimanapun juga, ketiga faktor ini harus ditanggapi secara cermat, kritis dan realistis karena pengaruhnya tidak dapat dielakkan. Tetapi membangun sebuah format hubungan sipil-militer yang tepat di Indonesia harus dengan cerdas dan arif memadukan antara faktor-faktor internasional dan faktor-faktor domestik, dengan sekali lagi memahami nilai, sejarah dan realitas kehidupan bangsa sendiri.

Terlepas dari semua hal diatas, struktur politik transisi di Indonesia hingga empat tahun pertama setelah tumbangnya era kepemimpinan Soeharto, masih tetap didominasi oleh lapisan militer yang memberikan konsesi bagi atau sekurang-kurangnya toleransi dan independensi kepada tentara sebagai imbalan dukungan politik mereka. Belakangan ini, militer Indonesia mulai berusaha merumuskan kembali peranannya. Kegamangan pemerintahan sipil, ketidakmampuan para politisi dan munculnya sentimen anti-politik dikalangan militer tampaknya merupakan suatu persoalan besar yang dalam gilirannya akan mewarnai dialektika sipil-militer di Indonesia. Tidak mustahil bila pada masa pasca pemerintahan era Soeharto akan menjadi transisi permanen dengan tetap dominannya politik militeris dan konsolidasi demokrasi mungkin akan tetap berada jauh dari jangkauan kekuatan-kekuatan politik demokratik.

3. PERAN MILITER PADA PEMILU 2009
Munculnya partai-partai baru yang dipimpin oleh para mantan jenderal AD banyak menimbulkan asumsi dalam masyarakat. Asumsi ini muncul karena para mantan jenderal tersebut sangat dikenal dan berpengaruh pada masa pemerintahan Soeharto. Walaupun mereka kini adalah warganegara biasa dan tidak lagi memegang kekuasaan, masa lalu mereka tetap belum dapat dipisahkan dari politik militer di masa itu.
Sejak tahun 1999, sebenarnya politik militer di Indonesia telah mengalami pergeseran cukup berarti. Paling tidak, paradigma baru TNI telah menghapus teori dan praktik dwifungsi ABRI yang pada masa Soeharto telah menempatkan TNI sebagai pemain politik paling kuat dan tidak terkalahkan. Namun sejalan dengan proses reformasi dan besarnya tekanan eksternal membuat TNI tidak lagi menerapkan dwifungsi ABRI. Perubahan ini terbukti, antara lain dengan tidak adanya jatah militer di DPR dan terbukanya pintu lembaga legislatif bagi ratusan politisi sipil baru. Paradigma baru TNI juga membuat para jenderal dan kolonel tidak lagi mendominasi pemilihan gubernur ataupun wali kota di seluruh Indonesia.
Politik TNI memasuki era paling rendah dalam sejarahnya sepanjang tahun 1999-2004. Pada masa itu, tekanan internasional sedemikian kuat sehingga militer memilih untuk membiarkan politisi sipil menguasai nyaris sebagian besar posisi strategis yang selama ini sangat terbuka bagi militer.
Pemilihan Presiden 2009 mendatang tampaknya akan menjadi titik balik bagi militer khususnya para pensiunan jenderal AD yang selama ini memendam keinginan berat untuk kembali terjun ke politik. Kehadiran partai Hanura, Gerindra, PPKB, PRN, PDK dan PD yang dimotori mantan perwira tinggi militer merupakan sinyal sangat kuat bahwa politik militer tampaknya akan kembali, kali ini dengan kekuatan penuh. Sejak beberapa tahun terakhir, jumlah partai politik yang diusung para mantan jenderal jauh lebih banyak dan sampai tingkat tertentu lebih menjanjikan.
Terdapat beberapa alasan mengapa para jenderal pensiunan tersebut bersemangat terjun kembali ke dalam kancah politik, yaitu :
• Sejak SBY terpilih sebagai presiden kondisi politik dalam negeri relatif stabil. Instabilitas dalam negeri yang diakibatkan isu terorisme, konflik daerah dan berbagai kekerasan politik yang menguat selama pemerintahan Habibi, Abdurrahman Wahid dan Megawati secara efektif menurun dengan cepat. Indonesia pun mulai fokus pada pembenahan ekonomi dalam negeri. Penampilan SBY dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya dengan sendirinya menarik perhatian para jenderal pensiunan untuk menirunya.
• Di masa pemerintah Bush kedua (2004 – 2008), tekanan Amerika terhadap Indonesia juga menurun drastis. Kondisi ini dibaca oleh para mantan jenderal sebagai sinyal bahwa tidak ada lagi halangan psikologis bagi militer untuk kembali ke ajang politik. Sukses SBY membuktikan bahwa latar belakang militer sama sekali bukan halangan bagi mantan perwira untuk berkarier dalam politik bahkan hingga ke tingkat puncak.
• Mereka yang mendirikan partai seperti Wiranto, Prabowo adalah orang-orang yang merasa tidak terhalang sama sekali oleh kebutuhan organisasi ataupun dana kampanye. Kondisi ini membuat mereka merasa memiliki hak dan peluang yang sama dengan para calon presiden dari kalangan politisi sipil.
Ketiga alasan tersebut mendorong para mantan jenderal yang memimpin partai untuk memasuki kembali karier politik melalui jalan demokratis yang kini terbuka lebar bagi siapapun baik sipil maupun militer.
Menarik untuk dicatat bahwa mereka memilih untuk mengusung gerbong partainya sendiri dan tidak menjadikan Golkar sebagai gerbong utama. Kemungkinan besar Golkar sudah bukan lagi tempat berteduh yang nyaman bagi mereka. Persaingan untuk memperebutkan posisi calon presiden di Golkar pun tampaknya sangat ketat. Kini pilihan yang ada bagi mereka adalah membangun partai sendiri. Namun sebagai sebuah partai baru, sebagaimana partai-partai yang lain, harus siap menghadapi hukum besi pemilihan presiden langsung yang sangat kejam di negeri yang penduduknya dikenal ramah ini.
Pengalaman pemilihan presiden 2004 menunjukkan bahwa partai-partai yang besar sekalipun dapat gagal memenangi pemilihan presiden. PDIP yang dipimpin mantan presiden Megawati gagal merebut kursi presiden. Demikian pula Golkar yang memilih kursi kedua dalam pemilihan presiden 2004. Justru partai Demokrat yang kecil dan kurang diperhitungkan akhirnya menjadi pemenang pemilihan presiden langsung. Hanya dengan dukungan partai Golkar, SBY sukses terpilih sebagai presiden.
Terpilihnya SBY merupakan suatu fenomena demokrasi dinegara berkembang seperti Indonesia. Persoalannya sekarang adalah apakah para mantan perwira yang sekarang memimpin partai baru benar-benar siap dengan segala konsekuensi selaku calon presiden atau sekadar berspekulasi dalam pemilihan presiden mendatang. Tidak mudah menjawab pertanyaan ini karena hanya rakyat yang tahu jawaban pastinya kelak dalam pemilihan presiden secara langsung. Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah momen pemilihan presiden di Amerika secara tidak langsung akan mempengaruhi pemilihan presiden di Indonesia. Terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden AS yang baru November lalu yang akan segera dilantik dalam waktu dekat ini dapat dijadikan tolok ukur para pensiunan jenderal yang kini memimpin partai.
Berkaitan dengan hal diatas, tentu semua warga negara berhak memilih presiden dan dipilih sebagai presiden. Tak ada halangan bagi siapa pun untuk menjadi presiden di Indonesia selama para calon tersebut memang menjadi pilihan rakyat atau suara mayoritas di negeri ini. Persoalannya adalah bagaimana memahami keinginan dan kehendak rakyat karena memahami dan menerjemahkan keinginan rakyat bukanlah sebuah persoalan sederhana. Diperlukan kerja keras dan kesediaan berkorban tanpa batas untuk dapat memahami dan menerjemahkan kehendak rakyat dalam bahasa yang dipahami, dimengerti dan disetujui oleh rakyat. Memahami suara rakyat di sini adalah merumuskan keinginan riil rakyat yang berupa perluasan lapangan kerja, perbaikan kondisi ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Tanpa semua itu, pemilihan hanya akan menjadi ritual omong kosong belaka yang hasilnya justru akan membuat rakyat semakin menderita.

BERBAGAI BENTUK IDEOLOGI DI DUNIA

IDEOLOGI
Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan “sains tentang ide”. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu, secara umum dan beberapa arah filosofis, atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit. Kenetralan sebagian atau keseluruhan artikel ini dipertentangkan.
Definisi Ideologi
Definisi memang penting. Itu sebabnya Ibnu Sina pernah berkomentar: “Tanpa definisi, kita tidak akan pernah bisa sampai pada konsep. ”Karena itu menurut beliau, sama pentingnya dengan silogisme bagi setiap proposisi yang kita buat.
Mabda’ secara etimologis adalah mashdar mimi dari kata bada’ayabdau bad’an wa mabda’an yang berarti permulaan. Secara terminologis berarti pemikiran mendasar yang dibangun diatas pemikiran-pemikiran [dalam Al-Mausu’ah al-Falsafiyah, entry al-Mabda’]. Al-Mabda’ : pemikiran mendasar (fikrah raisiyah) dan patokan asasi (al-qaidah al-asasiyah) tingkah laku. Dari segi logika al-mabda’ adalah pemahaman mendasar dan asas setiap peraturan.
Definisi lain
Selain definisi di atas, berikut ada beberapa definisi lain tentang ideologi :
Wikipedia Indonesia: Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan atau aqidah ‘aqliyyah (akidah yang sampai melalui proses berpikir) yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan.
Destertt de Tracy: Ideologi adalah studi terhadap ide – ide/pemikiran tertentu.
Descartes: Ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia.
Machiavelli: Ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa.
Thomas H: Ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya.
Francis Bacon: Ideologi adalah sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup.
Karl Marx: Ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.
Napoleon: Ideologi keseluruhan pemikiran politik dari rival–rivalnya.
Muhammad Muhammad Ismail: Ideologi (Mabda’) adalah Al-Fikru al-asasi al-ladzi hubna Qablahu Fikrun Akhar, pemikiran mendasar yang sama sekali tidak dibangun (disandarkan) di atas pemikiran pemikiran yang lain. Pemikiran mendasar ini merupakan akumulasi jawaban atas pertanyaan dari mana, untuk apa dan mau kemana alam, manusia dan kehidupan ini yang dihubungkan dengan asal muasal penciptaannya dan kehidupan setelahnya?
Dr. Hafidh Shaleh: Ideologi adalah sebuah pemikiran yang mempunyai ide berupa konsepsi rasional (aqidah aqliyah), yang meliputi akidah dan solusi atas seluruh problem kehidupan manusia. Pemikiran tersebut harus mempunyai metode, yang meliputi metode untuk mengaktualisasikan ide dan solusi tersebut, metode mempertahankannya, serta metode menyebarkannya ke seluruh dunia.
Taqiyuddin An-Nabhani: Mabda’ adalah suatu aqidah aqliyah yang melahirkan peraturan. Yang dimaksud aqidah adalah pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan hidup, serta tentang apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan, di samping hubungannya dengan Zat yang ada sebelum dan sesudah alam kehidupan di dunia ini. Atau Mabda’ adalah suatu ide dasar yang menyeluruh mengenai alam semesta, manusia, dan hidup. Mencakup dua bagian yaitu, fikrah dan thariqah.
Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Ideologi(mabda’) adalah pemikiran yang mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untuk merasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta, metode menjaga pemikiran tersebut agar tidak menjadi absurd dari pemikiran-pemikiran yang lain dan metode untuk menyebarkannya.
Sehingga dalam Konteks definisi ideologi inilah tanpa memandang sumber dari konsepsi Ideologi, maka Islam adalah agama yang mempunyai kualifikasi sebagai Ideologi dengan padanan dari arti kata Mabda’ dalam konteks bahasa arab.
Apabila kita telusuri seluruh dunia ini, maka yang kita dapati hanya ada tiga ideologi (mabda’). Yaitu Kapitalisme, Sosialisme termasuk Komunisme, dan Islam. Untuk saat ini dua mabda pertama, masing-masing diemban oleh satu atau beberapa negara. Sedangkan mabda yang ketiga yaitu Islam, saat ini tidak diemban oleh satu negarapun, melainkan diemban oleh individu-individu dalam masyarakat. Sekalipun demikian, mabda ini tetap ada di seluruh penjuru dunia.
Sumber konsepsi ideologi kapitalisme dan Sosialisme berasal dari buatan akal manusia, sedangkan Islam berasal dari wahyu Allah SWT (hukum syara’).
Ibnu Sina mengemukakan masalah tentang ideologi dalam Kitab-nya “Najat”, dia berkata:
“Nabi dan penjelas hukum Tuhan serta ideologi jauh lebih dibutuhkan bagi kesinambungan ras manusia, dan bagi pencapaian manusia akan kesempurnaan eksistensi manusiawinya, ketimbang tumbuhnya alis mata, lekuk tapak kakinya, atau hal-hal lain seperti itu, yang paling banter bermanfaat bagi kesinambungan ras manusia, namun tidak perlu sekali.”
Perbandingan Ideologi Dunia
Setelah tahu definisi dari ideologi, selanjutnya apa perbedaan dari ideologi-ideologi yang ada didunia :
Sumber Ideologi
Kaptalisme: Buatan akal manusia yang penuh keterbatasan
Sosialisme/Komunisme: Buatan akal manusia yang penuh keterbatasan
Islam: Wahyu Allah SWT kepada Rasulullah SAW
Dasar qiyadah fikriyah (pemikiran prioritas/kepemimpinan berfikir)
Kaptalisme:Sekularisme,yaitu memisahkan agama dari Kehidupan masyarakat dan negara
Sosialisme/Komunisme: (dialetika)materialisme dan evolusi materialisme
Islam: Laa Ilaha illa Llah, yaitu menyatukan antara hukum Allah SWT dgn kehidupan (Aqidah Islam)
Pembuat Hukum dan Aturan
Kaptalisme: Manusia
Sosialisme/Komunisme: Manusia
Islam: Allah SWT lewat wahyunya. Akal manusia berfungsi menggali fakta dan memahami hukum dari wahyu
Fokus
Kaptalisme: Individu diatas segalanya. Maysarakat hanyalah kumpulan individu2 saja(individualisme)
Sosialisme/Komunisme: Negara diatas segalanya. Individu merupakan salah satu gigi roda dlm roda masyarakat yg berupa sumber daya alam, manusia, barang produksi dll(satu kesatuan yaitu materi).
Islam: Individu merupakan salah satu anggota/bagian masyarakat(masyarakat=kumpulan manusia,pemikiran,perasaan,dan peraturan)
Ikatan Perbuatan
Kaptalisme: Liberalisme (kebebasan) dlm masalah aqidah, pendapat, pemilikan dan kebebasan pribadi
Sosialisme/Komunisme: Tidak ada kebebasan dlm aqidah dan kepemilikan sedangkan dlm hal perbuatan ada kebebasan
Islam: Seluruh perbuatan terikat dgn hukum syara’. Perbuatan baru bebas dilakukan bila sesuai dgn hukum syara’.
Tolak ukur kebahagiaan
Kaptalisme: Meraih sebanyak2nya materi berupa harta, pangkat, kedudukan, dll
Sosialisme/Komunisme: Meraih sebanyak2nya materi berupa harta, pangkat, kedudukan, dll
Islam: Mencapai ridha Allah SWT yg terletak dlm ketaatannya dlm setiap perbuatan
Kebebasan pribadi dalam berbuat
Kaptalisme: Mendewakan kebebasan pribadi demi meraih kebahagiaan yang mereka definisikan
Sosialisme/Komunisme: Mendewakan kebebasan pribadi demi meraih kebahagiaan yang mereka definisikan
Islam: Distandarisasi oleh hukum syara’.Bila sesuai bebas dilakukan ,bila tidak maka tidak boleh dilakukan
Pandangan terhadap masyarakat
Kaptalisme: Masyarakat merupakan kumpulan individu-individu.
Sosialisme/Komunisme: Masyarakat merupakan kumpulan dan kesatuan manusia, alam dan interaksinya dengan alam
Islam:Masyarakat merupakan kumpulan individu yang memiliki perasaan dan pemikiran yang satu serta diatur oleh hukum yang sama.
Dasar perekonomian
Kaptalisme: Ekonomi berada ditangan para pemilik modal .Setiap orang bebas menempuh cara apa saja.Tidak dikenal sebab-sebab pemilikan. Jumlahnya pun bebas dimiliki tanpa batasan.
Sosialisme/Komunisme: Ekonomi di tangan negara. Tidak ada sebab pemilikan, semua orang boleh mencari kekayaan dengan cara apapun. Namun jumlah kekayaan yang boleh dimiliki dibatasi.
Islam: Setiap orang bebas menjalankan perekonomian dengan membatasi sebab pemilikan dan jenis pemiliknya. Sedangkan jumlah kekayaan yang boleh dimiliki tidak dibatasi.
Kemunculan sistem aturan
Kaptalisme: Manusia membuat hukum bagi dirinya berdasar fakta yang dilihatnya.
Sosialisme/Komunisme: Sistem aturan diambil dari alat-alat produksi
Islam: Allah telah menjadikan bagi manusia system aturan untuk dijalankan dalam kehidupan yang diturunkan pada nabi Muhammad SAW. Manusia hanya memahami permasalahan, lalu menggali hukum dari Al Qur’an dan As Sunnah.
Tolok ukur
Kaptalisme: Manfaat kekinian
Sosialisme/Komunisme: Tolok ukur materi
Islam: Halal-haram
Penerapan hukum
Kaptalisme: Terserah individu
Sosialisme/Komunisme: Tangan besi dari negara (otoriter)
Islam: Atas dasar ketaqwaan individu, kontrol masyarakat dan penerapan dari masyarakat(penerapan hukum pada masyarakat oleh negara)
Ideologi politik
Dalam ilmu sosial, ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekereja, dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan.
Teori komunis Karl Marx, Friedrich Engels dan pengikut mereka, sering dikenal dengan marxisme, dianggap sebagai ideologi politik paling berpengaruh dan dijelaskan lengkap pada abad 20. Contoh ideologi lainnya termasuk: anarkisme, kapitalisme, komunisme, komunitarianisme, konservatisme, neoliberalisme, demokrasi kristen, fasisme, monarkisme, nasionalisme, nazisme, liberalisme, libertarianisme, sosialisme, dan demokrat sosial.
Kepopuleran ideologi berkat pengaruh dari “moral entrepreneurs”, yang kadangkala bertindak dengan tujuan mereka sendiri. Ideologi politik adalah badan dari ideal, prinsip, doktrin, mitologi atau simbol dari gerakan sosial, institusi, kelas, atau grup besar yang memiliki tujuan politik dan budaya yang sama. Merupakan dasar dari pemikiran politik yang menggambarkan suatu partai politik dan kebijakannya.
Ada juga yang memakai agama sebagai ideologi politik. Hal ini disebabkan agama tersebut mempunyai pandangan yang menyeluruh tentang kehidupan. Islam, contohnya adalah agama yang holistik.

ANARKISME
Anarkisme atau dieja anarkhisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan.
Secara spesifik pada sektor ekonomi, politik, dan administratif, Anarki berarti koordinasi dan pengelolaan, tanpa aturan birokrasi yang didefinisikan secara luas sebagai pihak yang superior dalam wilayah ekonomi, politik dan administratif (baik pada ranah publik maupun privat).Daftar isi [sembunyikan]
Etimologi
Anarkisme berasal dari kata dasar anarki dengan imbuhan isme. Kata anarki merupakan kata serapan dari bahasa Inggris anarchy atau anarchie (Belanda/Jerman/Prancis), yang berakar dari kata Yunani anarchos/anarchein. Ini merupakan kata bentukan a (tidak/tanpa/nihil/negasi) yang disisipi dengan archos/archein (pemerintah/kekuasaan atau pihak yang menerapkan kontrol dan otoritas – secara koersif, represif, termasuk perbudakan dan tirani). Anarchos/anarchein = tanpa pemerintahan atau pengelolaan dan koordinasi tanpa hubungan memerintah dan diperintah, menguasai dan dikuasai, mengepalai dan dikepalai, mengendalikan dan dikendalikan, dan lain sebagainya. Sedangkan Anarkis berarti orang yang mempercayai dan menganut anarki. Sedangkan isme sendiri berarti paham/ajaran/ideologi.
Anarkisme adalah sebuah sistem sosialis tanpa pemerintahan. Ia dimulai di antara manusia, dan akan mempertahankan vitalitas dan kreativitasnya selama merupakan pergerakan dari manusia” (Peter Kropotkin).
“Penghapusan eksploitasi dan penindasan manusia hanya bisa dilakukan lewat penghapusan dari kapitalisme yang rakus dan pemerintahan yang menindas” (Errico Malatesta).
Teori politik
Anarkisme adalah teori politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa hirarkis (baik dalam politik, ekonomi, maupun sosial). Para Anarkis berusaha mempertahankan bahwa anarki, ketiadaan aturan-aturan, adalah sebuah format yang dapat diterapkan dalam sistem sosial dan dapat menciptakan kebebasan individu dan kebersamaan sosial. Anarkis melihat bahwa tujuan akhir dari kebebasan dan kebersamaan sebagai sebuah kerjasama yang saling membangun antara satu dengan yang lainnya. Atau, dalam tulisan Bakunin yang terkenal: “kebebasan tanpa sosialisme adalah ketidakadilan, dan sosialisme tanpa kebebasan adalah perbudakan dan kebrutalan”.
Anarkisme dan kekerasan
Dalam sejarahnya, para anarkis dalam berbagai gerakannya kerap kali menggunakan kekerasan sebagai metode yang cukup ampuh dalam memperjuangkan ide-idenya, seperti para anarkis yang terlibat dalam kelompok Nihilis di Rusia era Tzar, Leon Czolgosz, grup N17 di Yunani. Slogan para anarkis Spanyol pengikutnya Durruti yang berbunyi: “Terkadang cinta hanya dapat berbicara melalui selongsong senapan.
Yang sangat sarat akan penggunaan kekerasan dalam sebuah metode gerakan. Penggunaan kekerasan dalam anarkisme sangat berkaitan erat dengan metode propaganda by the deed, yaitu metode gerakan dengan menggunakan aksi langsung (perbuatan yang nyata) sebagai jalan yang ditempuh, yang berarti juga melegalkan pengrusakan, kekerasan, maupun penyerangan. Selama hal tersebut ditujukan untuk menyerang kapitalisme ataupun negara.
Namun demikian, tidak sedikit juga dari para anarkis yang tidak sepakat untuk menjadikan kekerasan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh. Dalam bukunya What is Communist Anarchist, pemikir anarkis Alexander Berkman menulis:“ “Anarkisme bukan Bom, ketidakteraturan atau kekacauan. Bukan perampokan dan pembunuhan. Bukan pula sebuah perang di antara yang sedikit melawan semua. Bukan berarti kembali kekehidupan barbarisme atau kondisi yang liar dari manusia. Anarkisme adalah kebalikan dari itu semua. Anarkisme berarti bahwa anda harus bebas. Bahwa tidak ada seorangpun boleh memperbudak anda, menjadi majikan anda, merampok anda, ataupun memaksa anda. Itu berarti bahwa anda harus bebas untuk melakukan apa yang anda mau, memiliki kesempatan untuk memilih jenis kehidupan yang anda mau serta hidup didalamnya tanpa ada yang mengganggu, memiliki persamaan hak, serta hidup dalam perdamaian dan harmoni seperti saudara. Berarti tidak boleh ada perang, kekerasan, monopoli, kemiskinan, penindasan, serta menikmati kesempatan hidup bersama-sama dalam kesetaraan.” (Alexander Berkman, What is Communist Anarchist 1870 – 1936) ”.
Dari berbagai selisih paham antar anarkis dalam mendefinisikan suatu ide kekerasan sebagai sebuah metode, kekerasan tetaplah bukan merupakan suatu ide eksklusif milik anarkisme, sehingga anarkisme tidak bisa dikonotasikan sebagai kekerasan, seperti makna tentang anarkisme yang banyak dikutip oleh berbagai media di Indonesia yang berarti sebagai sebuah aksi kekerasan. Karena bagaimanapun kekerasan merupakan suatu pola tingkah laku alamiah manusia yang bisa dilakukan oleh siapa saja dari kalangan apapun.
Sejarah dan dinamika filsafat anarkisme
Anarkisme sebagai sebuah ide yang dalam perkembangannya juga menjadi sebuah filsafat yang juga memiliki perkembangan serta dinamika yang cukup menarik.
Anarkisme dan Marxisme
Marxisme dalam perkembangannya setelah Marx dan Engels berkembang menjadi 3 kekuatan besar ideologi dunia yang menyandarkan dirinya pada pemikiran-pemikiran Marx. Ketiga ideologi itu adalah : (1) Komunisme, yang kemudian dikembangkan oleh Lenin menjadi ideologi Marxisme-Leninisme yang saat ini menjadi pegangan mayoritas kaum komunis sedunia; (2) Sosialisme Demokrat, yang pertama kali dikembangkan oleh Eduard Bernstein dan berkembang di Jerman dan kemudian berkembang menjadi sosialis yang berciri khas Eropa; (3) Neomarxisme dan Gerakan Kiri Baru, yang berkembang sekitar tahun 1965-1975 di universitas-universitas di Eropa.
Walaupun demikian, ajaran Marx tidak hanya berkutat pada ketiga aliran besar itu karena banyak sekali sempalan-sempalan yang memakai ajaran Marx sebagai basis ideologi dan perjuangan mereka. Aliran lain yang berkembang serta juga memakai Marx sebagai tolak pikirnya adalah Anarkisme.
Walaupun demikian anarkisme dan Marxisme berada dipersimpangan jalan dalam memandang masalah-masalah tertentu. Pertentangan mereka yang paling kelihatan adalah persepsi terhadap negara. Anarkisme percaya bahwa negara mempunyai sisi buruk dalam hal sebagai pemegang monopoli kekuasaan yang bersifat memaksa. Negara hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok elit secara politik dan ekonomi, dan kekuatan elit itu bisa siapa saja dan apa saja termasuk kelas proletar seperti yang diimpikan kaum Marxis. Dan oleh karena itu kekuasaan negara (dengan alasan apapun) harus dihapuskan. Disisi lain, Marxisme memandang negara sebagai suatu organ represif yang merupakan perwujudan kediktatoran salah satu kelas terhadap kelas yang lain. Negara dibutuhkan dalam konteks persiapan revolusi kaum proletar, sehingga negara harus eksis agar masyarakat tanpa kelas dapat diwujudkan. Lagipula, cita-cita kaum Marxis adalah suatu bentuk negara sosialis yang bebas pengkotakan berdasarkan kelas.
Selain itu juga, perbedaan kentara antara anarkisme dengan Marxisme dapat dilihat atas penyikapan keduanya dalam seputar isu kelas serta seputar metoda materialisme historis.
Pierre Joseph Proudhon
Pierre-Joseph Proudhon, adalah pemikir yang mempunyai pengaruh jauh lebih besar terhadap perkembangan anarkisme; seorang penulis yang betul-betul berbakat dan ‘serba tahu’ dan merupakan tokoh yang dapat dibanggakan oleh sosialisme moderen. Proudhon sangat menekuni kehidupan intelektual dan sosial di zamanya, dan kritik-kritik sosialnya didasari oleh pengalaman hidupnya itu. Diantara pemikir-pemikir sosialis di zamannya, dialah yang paling mampu mengerti sebab-sebab penyakit sosial dan juga merupakan seseorang yang mempunyai visi yang sangat luas. Dia mempunyai keyakinan bahwa sebuah evolusi dalam kehidupan intelektual dan sosial menuju ke tingkat yang lebih tinggi harus tidak dibatasi dengan rumus-rumus abstrak.
Proudhon melawan pengaruh tradisi Jacobin yang mendominasi pemikiran demokrat-demokrat di Perancis dan kebanyakan sosialis pada saat itu, dan juga pengaruh negara dan kebijaksanaan ekonomi dalam proses alami kemajuan sosial. Baginya, pemberantasan kedua-dua perkembangan yang bersifat seperti kanker tersebut merupakan tugas utama dalam abad kesembilan belas. Proudhon bukanlah seorang komunis. Dia mengecam hak milik sebagai hak untuk mengeksploitasi, tetapi mengakui hak milik umum alat-alat untuk ber produksi, yang akan dipakai oleh kelompok-kelompok industri yang terikat antara satu dengan yang lain dalam kontrak yang bebas; selama hak ini tidak dipakai untuk mengeksploitasi manusia lain dan selama seorang individu dapat menikmati seluruh hasil kerjanya. Jumlah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah benda menjadi ukuran nilainya dalam pertukaran mutual. Dengan sistem tersebut, kemampuan kapital untuk menjalankan riba dimusnahkan. Jikalau kapital tersedia untuk setiap orang, kapital tersebut tidak lagi menjadi sebuah instrumen yang bisa dipakai untuk mengeksploitasi.
Mikhail Bakunin 1814-1876
Tokoh utama kaum anarkisme adalah Mikhail Bakunin, seorang bangsawan Rusia yang kemudian sebagian besar hidupnya tinggal di Eropa Barat. Ia memimpin kelompok anarkis dalam konverensi besar kaum Sosialis sedunia (Internasionale I) dan terlibat pertengkaran dan perdebatan besar dengan Marx. Bakunin akhirnya dikeluarkan dari kelompok Marxis mainstream dan perjuangan kaum anarkis dianggap bukan sebagai perjuangan kaum sosialis. Sejak Bakunin, anarkisme identik dengan tindakan yang mengutamakan kekerasan dan pembunuhan sebagai basis perjuangan mereka. Pembunuhan kepala negara, pemboman atas gedung-gedung milik negara, dan perbuatan teroris lainnya dibenarkan oleh anarkhisme sebagai cara untuk menggerakkan massa untuk memberontak.
Mikhail Bakunin merupakan seorang tokoh anarkis yang mempunyai energi revolusi yang dashyat. Bakunin merupakan ‘penganut’ ajaran Proudhon, tetapi mengembanginya ke bidang ekonomi ketika dia dan sayap kolektivisme dalam First International mengakui hak milik kolektif atas tanah dan alat-alat produksi dan ingin membatasi kekayaan pribadi kepada hasil kerja seseorang. Bakunin juga merupakan anti komunis yang pada saat itu mempunyai karakter yang sangat otoritar.
Pada salah satu pidatonya dalam kongres ‘Perhimpunan Perdamaian dan Kebebasan’ di Bern (1868), dia berkata:“ Saya bukanlah seorang komunis karena komunisme mempersatukan masyarakat dalam negara dan terserap di dalamnya; karena komunisme akan mengakibatkan konsentrasi kekayaan dalam negara, sedangkan saya ingin memusnahkan negara –pemusnahan semua prinsip otoritas dan kenegaraan, yang dalam kemunafikannya ingin membuat manusia bermoral dan berbudaya, tetapi yang sampai sekarang selalu memperbudak, mengeksploitasi dan menghancurkan mereka.
Bakunin dan anarkis-anarkis lain dalam First International percaya bahwa revolusi sudah berada di ambang pintu, dan mengerahkan semua tenaga mereka untuk menyatukan kekuatan revolusioner dan unsur-unsur libertarian di dalam dan di luar First International untuk menjaga agar revolusi tersebut tidak ditunggangi oleh elemen-elemen kediktatoran. Karena itu Bakunin menjadi pencipta gerakan anarkisme moderen. Peter Kropotkin adalah seorang penyokong anarkisme yang memberikan dimensi ilmiah terhadap konsep sosiologi anarkisme.
Anarkisme model Bakunin, tidaklah identik dengan kekerasan. Tetapi anarkisme setelah Bakunin kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan yang menjadikan kekerasan sebagai jalur perjuangan mereka. Dan puncaknya adalah timbulnya gerakan baru yang juga menjadikan sosialisme Marx sebagai pandangan hidupnya, yaitu Sindikalisme. gerakan ini menjadikan sosialisme Marx dan anarkisme Bakunin sebagai dasar perjuangan mereka. Bahkan gerakan mereka disebut Anarko-Sindikalisme.
Varian-varian anarkisme
Anarkisme, yang besar dan kemudian berbeda jalur dengan Marxisme, bukan merupakan suatu ideologi yang tunggal. Di dalam anarkisme sendiri banyak aliran-aliran pemikiran yang cukup berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan itu terutama dalam hal penekanan dan prioritas pada suatu aspek. Aliran-aliran dan pemikiran-pemikiran yang berbeda di dalam Anarkisme adalah suatu bentuk dari berkembangnya ideologi ini berdasarkan perbedaan latar belakang tokoh, peristiwa-peristiwa tertentu dan tempat/lokasi dimana aliran itu berkembang.
Anarkisme-kolektif
Kelompok anarkisme-kolektif sering diasosiasikan dengan kelompok anti-otoritarian pimpinan Mikhail Bakunin yang memisahkan diri dari Internationale I. Kelompok ini kemudian membentuk pertemuan sendiri di St. Imier (1872). Disinilah awal perbedaan antara kaum anarkis dengan Marxis, diman sejak saat itu kaum anarkis menempuh jalur perjuangan yang berbeda dengan kaum Marxis. Perbedaan itu terutama dalam hal persepsi terhadap negara.
Doktrin utama dari anarkis-kolektif adalah “penghapusan segala bentuk negara” dan “penghapusan hak milik pribadi dalam pengertian proses produksi”. Doktrin pertama merupakan terminologi umum anarkisme, tetapi kemudian diberikan penekanan pada istilah “kolektif” oleh Bakunin sebagai perbedaan terhadap ide negara sosialis yang dihubungkan dengan kaum Marxis. Sedangkan pada doktrin kedua, anarkis-kolektif mengutamakan penghapusan adanya segala bentuk hak milik yang berhubungan dengan proses produksi dan menolak hak milik secara kolektif yang dikontrol oleh kelompok tertentu. Menurut mereka, pekerja seharusnya dibayar berdasarkan jumlah waktu yang mereka kontribusikan pada proses produksi dan bukan “menurut apa yang mereka inginkan”.
Pada tahun 1880-an, para pendukung anarkis kebanyakan mengadopsi pemikiran anarkisme-komunis, suatu aliran yang berkembang terutama di Italia setelah kematian Bakunin. Ironisnya, label “kolektif” kemudian secara umum sering diasosiasikan dengan konsep Marx tentang negara sosialis.
Anarkisme komunis
William Godwin
Ide-ide anarkis bisa ditemui dalam setiap periode sejarah, walaupun masih banyak penelitian yang harus dilakukan dalam bidang ini. Kita menemuinya dalam karya filsuf Tiongkok, Lao-Tse (yang berjudul Arah dan Jalan yang Benar[3].) dan juga filsuf-filsuf Yunani seperti Hedonists[4] dan Cynics[5] dan orang-orang yang mendukung ‘hukum alam’, khususnya Zeno yang menemukan aliran ‘Stoic’ yang berlawanan dengan Plato. Mereka menemukan ekspresi dari ajaran-ajaran Gnostics, Karpocrates di Alexandria dan juga dipengaruhi oleh beberapa aliran Kristen di Zaman Pertengahan di Prancis, Jerman dan Belanda. Hampir semua dari mereka menjadi korban represi. Dalam sejarah reformasi Bohemia, anarkisme ditemui dalam karya Peter Chelciky (The Net of Faith) yang mengadili negara dan gereja seperti yang dilakukan oleh Leo Tolstoy di kemudian hari.
Humanis besar lainnya adalah Rabelais yang dalam karyanya menggambarkan kehidupan yang bebas dari semua cengkraman otoritas. Sebagian dari pemrakarsa ideologi libertarian lainnya adalah La Boetie, Sylvan Marechal, dan Diderot. Karya William Godwin yang berjudul ‘Pertanyaan Mengenai Keadilan Politik dan Pengaruhnya Terhadap Moralitas dan Kebahagiaan’, merupakan bagian penting dari sejarah anarkisme kontemporer. Dalam karyanya tersebut Godwin menjadi orang pertama yang memberikan bentuk yang jelas mengenai filsafat anarkisme dan meletakannya dalam konteks proses evolusi sosial pada saat itu. Karya tersebut, boleh kita bilang adalah ‘buah matang’ yang merupakan hasil daripada evolusi yang panjang dalam perkembangan konsep politik dan sosial radikal di Inggris, yang meneruskan tradisi yang dimulai oleh George Buchanan sampai Richard Hooker, Gerard Winstanley, Algernon Sydney, John Locke, Robert Wallace dan John Bellers sampai Jeremy Bentham, Joseph Priestley, Richard Price dan Thomas Paine.
Godwin menyadari bahwa sebab-sebab penyakit sosial dapat ditemukan bukanlah dalam bentuk negara tetapi karena adanya negara itu. Pada saat ini, negara hanyalah merupakan karikatur masyarakat, dan manusia yang ada dalam cengkraman negara ini hanyalah merupakan karikatur diri mereka karena manusia-manusia ini digalakkan untuk menyekat ekspresi alami mereka dan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak akhlaknya. Hanya dengan cara-cara tersebut, manusia dapat dibentuk menjadi hamba yang taat. Ide Godwin mengenai masyarakat tanpa negara mengasumsikan hak sosial untuk semua kekayaan alam dan sosial, dan kegiatan ekonomi akan dijalankan berdasarkan ko-operasi bebas diantara produsen-produsen; dengan idenya, Godwin menjadi penemu Anarkisme Komunis.
Errico Malatesta (1853–1932)
Namun demikian, kelompok anarkisme-komunis pertama kali diformulasikan oleh Carlo Cafiero, Errico Malatesta dan Andrea Costa dari kelompok federasi Italia pada Internasionale I. Pada awalnya kelompok ini (kemudian diikuti oleh anarkis yang lain setelah kematian Bakunin seperti Alexander Berkman, Emma Goldman, dan Peter Kropotkin) bergabung dengan Bakunin menentang kelompok Marxis dalam Internasionale I.
Berbeda dengan anarkisme-kolektif yang masih mempertahankan upah buruh berdasarkan kontribusi mereka terhadap produksi, anarkisme-komunis memandang bahwa setiap individu seharusnya bebas memperoleh bagian dari suatu hak milik dalam proses produksi berdasarkan kebutuhan mereka.
Kelompok anarkisme-komunis menekankan pada egalitarianism (persamaan), penghapusan hirarki sosial (social hierarchy), penghapusan perbedaan kelas, distribusi kesejahteraan yang merata, penghilangan kapitalisme, serta produksi kolektif berdasarkan kesukarelaan. Negara dan hak milik pribadi adalah hal-hal yang tidak seharusnya eksis dalam anarkisme-komunis. Setiap orang dan kelompok berhak dan bebas untuk berkontribusi pada produksi dan juga untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan pilihannya sendiri.
Anarko-Sindikalisme
Bendera yang digunakan dalam gerakan Anarko-Sindikalisme.
Salah satu aliran yang berkembang cukup subur di dalam lingkungan anarkisme adalah kelompok anarko-sindikalisme. Tokoh yang terkenal dalam kelompok anarko-sindikalisme antara lain Rudolf Rocker, ia juga pernah menjelaskan ide dasar dari pergerakan ini, apa tujuannya, dan kenapa pergerakan ini sangat penting bagi masa depan buruh dalam pamfletnya yang berjudul Anarchosyndicalism pada tahun 1938.[6] Pada awalnya, Bakunin juga adalah salah satu tokoh dalam anarkisme yang gerakan-gerakan buruhnya dapat disamakan dengan orientasi kelompok anarko-sindikalisme, tetapi Bakunin kemudian lebih condong pada anarkisme-kolektif.
Anarko-sindikalisme adalah salah satu cabang anarkisme yang lebih menekankan pada gerakan buruh (labour movement). Sindikalisme, dalam bahasa Perancis, berarti “trade unionism”. Kelompok ini berpandangan bahwa serikat-serikat buruh (labor unions) mempunyai kekuatan dalam dirinya untuk mewujudkan suatu perubahan sosial secara revolusioner, mengganti kapitalisme serta menghapuskan negara dan diganti dengan masyarakat demokratis yang dikendalikan oleh pekerja. Anarko-sindikalisme juga menolak sistem gaji dan hak milik dalam pengertian produksi. Dari ciri-ciri yang dikemukakan diatas, anarko-sindikalisme sepertinya tidak mempunyai perbedaan dengan kelompok-kelompok anarkisme yang lain.
Prinsip-prinsip dasar yang membedakan anarko-sindikalisme dengan kelompok lainnya dalam anarkisme adalah : (1) Solidaritas pekerja (Workers Solidarity); (2) Aksi langsung (direct action); dan (3) Manajemen-mandiri buruh (Workers self-management).
Anarkisme individualisme
Anarkisme individualisme atau Individual-anarkisme adalah salah satu tradisi filsafat dalam anarkisme yang menekankan pada persamaan kebebasan dan kebebasan individual. Konsep ini umumnya berasal dari liberalisme klasik. Kelompok individual-anarkisme percaya bahwa “hati nurani individu seharusnya tidak boleh dibatasi oleh institusi atau badan-badan kolektif atau otoritas publik”. Karena berasal dari tradisi liberalisme, individual-anarkisme sering disebut juga dengan nama “anarkisme liberal”.
Tokoh-tokoh yang terlibat dalam individual-anarkisme antara lain adalah Max Stirner, Josiah Warren, Benjamin Tucker, John Henry Mackay, Fred Woodworth, dan lain-lain. Kebanyakan dari tokoh-tokoh individual-anarkisme berasal dari Amerika Serikat, yang menjadi basis liberalisme. Dan oleh karena itu pandangan mereka terhadap konsep individual-anarkisme kebanyakan dipengaruhi juga oleh alam pemikiran liberalisme.
Individual-anarkisme sering juga disebut “anarkisme-egois”, karena salah satu tokohnya, Max Stirner, menulis buku “Der Einzige und sein Eigentum” (b.Inggris : The Ego and Its Own/b.Indonesia : Ego dan Miliknya)[7] yang dengan cepat dilupakan, tetapi mengalami kebangkitan lima puluh tahun kemudian, buku tersebut lebih menonjolkan peran individu.
Buku Stirner itu pada dasarnya adalah karya filsafat yang menganalisa ketergantungan manusia dengan apa yang dikenal sebagai ‘kekuasaan yang lebih tinggi’ (higher powers). Dia tidak takut memakai kesimpulan- kesimpulan yang diambil dari hasil survei. Buku tersebut merupakan pembrontakan yang sadar dan sengaja yang tidak menunjukan kehormatan kepada otoritas dan karenanya sangat menarik bagi pemikir mandiri.
Varian-varian anarkisme lainnya
Selain aliran-aliran yang disebut diatas, masih banyak lagi aliran lain yang memakai pemikiran anarkisme sebagai dasarnya. Antara lain :
Post-Anarchism, yang dikembangkan oleh Saul Newman dan merupakan sintesis antara teori anarkisme klasik dan pemikiran post-strukturalis.
Anarki pasca-kiri, yang merupakan sintesis antara pemikiran anarkisme dengan gerakan anti-otoritas revolusioner diluar pemikiran “kiri” mainstream.
Anarka-Feminisme, yang lebih menekankan pada penolakan pada konsep patriarka yang merupakan perwujudan hirarki kekuasaan. Tokohnya antara lain adalah Emma Goldman.
Eko-Anarkisme dan Anarkisme Hijau, yang lebih menekankan pada lingkungan.
Anarkisme insureksioner, yang merupakan gerakan anarkis yang menentang segala organisasi anarkis dalam bentuk yang formal, seperti serikat buruh, maupun federasi. Definisi tentang anarkisme insureksioner dijelaskan dalam jurnal Do or Die dan pamflet-pamflet grup Venomous Butterfly yang insureksionis :“ Adalah suatu bentuk, yang tidak dapat terbakukan dalam satu kubu, serta sangat beragam dalam perspektifnya. Anarkisme Insureksioner bukanlah sebuah solusi ideologis bagi masalah-masalah sosial, dan juga bukan komoditi dalam pasar ideologi yang digelar kapitalisme. Melainkan, ia adalah praktek berkelanjutan yang bertujuan untuk mengakhiri dominasi negara dan berteruskembangnya kapitalisme, yang membutuhkan analisa-analisa dan diskusi-diskusi untuk menjadikannya semakin maju dan berkembang. Menurut sejarahnya, kebanyakan anarkis, kecuali mereka yang percaya bahwa peradaban kapitalisme akan terus berkembang hingga titik kehancurannya sendiri, percaya bahwa sebentuk aktivitas insureksioner dibutuhkan untuk dapat mentransformasikan masyarakat secara radikal. Dalam artian ini, negara harus dipukul mundur dari eksistensinya oleh mereka yang tereksploitasi dan termarjinalkan, dengan demikian para anarkis harus menyerang: menunggu sistem ini melenyap dan menghancurkan dirinya sendiri adalah sebuah kekalahan telak.
Anarkisme dan agama
Pada dasarnya, sejak mulai dari Proudhon, Bakunin, Berkman, dan Malatesta sampai pada kelompok-kelompok anarkis yang lain, anarkisme selalu bersikap skeptik dan anti terhadap institusi agama. Dalam pandangan mereka, institusi keagamaan selalu bersifat hirarki dan mempunyai kekuasaan seperti layaknya negara, dan oleh karena itu harus ditolak. Tetapi dalam agama sendiri (Kristen, Yahudi, Islam, dll) sebenarnya pemikiran akan “anarkisme” dalam pengertian “without ruler” sudah banyak ditemui.
Anarkis-kristen
Dalam agama Kristen, konsep yang dipakai oleh kaum anarkis-kristen adalah berdasarkan konsep bahwa hanya Tuhan yang mempunyai otoritas dan kuasa di dunia ini dan menolak otoritas negara, dan juga gereja, sebagai manifestasi kekuasaan Tuhan. Dari konsep ini kemudian berkembang konsep-konsep yang lain misalnya pasifisme (anti perang), non-violence (anti kekerasan), abolition of state control (penghapusan kontrol negara), dan tax resistance (penolakan membayar pajak). Semuanya itu dalam konteks bahwa kekuasaan negara tidak lagi eksis di bumi dan oleh karena itu harus ditolak. Tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi dalam perkembangan gerakan anarkis-kristen antara lain : Soren Kierkegaard, Henry David Thoreau, Nikolai Berdyaev, Leo Tolstoy, dan Adin Ballou.
Anarkisme dan Islam
Hakim Bey
Dalam agama Islam, kelompok anarkisme melakukan interpretasi terhadap konsep bahwa Islam adalah agama yang bercirikan penyerahan total terhadap Allah (bahasa Arab allāhu الله), yang berarti menolak peran otoritas manusia dalam bentuk apapun. Anarkis-Islam menyatakan bahwa hanya Allah yang mempunyai otoritas di bumi ini serta menolak ketaatan terhadap otoritas manusia dalam bentuk fatwa atau imam. Hal ini merupakan elaborasi atas konsep “tiada pemaksaan dalam beragama”. Konsep anarkisme-islam kemudian berkembang menjadi konsep-konsep lainnya yang mempunyai kemiripan dengan ideologi sosialis seperti pandangan terhadap hak milik, penolakan terhadap riba, penolakan terhadap kekerasan dan mengutamakan self-defense, dan lain-lain. Kelompok-kelompok dalam Islam yang sering diasosiasikan dengan anarkisme antara lain : Sufisme dan Kelompok Hashshashin.
Salah seorang tokoh muslim anarkis yang berpengaruh yaitu Peter Lamborn Wilson, yang selalu menggunakan nama pena Hakim Bey. Dia mengkombinasikan ajaran sufisme dan neo-pagan dengan anarkisme dan situasionisme. Dia juga merupakan seorang yang terkenal dengan konsepnya Temporary Autonomus Zones.
Yakoub Islam, seorang anarkis muslim, pada 25 Juni 2005 mempublikasikan Muslim Anarchist Charter (Piagam Muslim Anarkis), yang berbunyi :“Tiada tuhan selain Allah dan nabi Muhammad adalah utusannya;
Tujuan dari hidup ialah untuk membangun sebuah hubungan kasih yang damai dengan Yang Maha Esa melalui pemahaman untuk bertindak sesuai ajaran, wahyu, serta tanda-tandanya di dalam Penciptaannya juga hati manusia;
Demi tujuan seperti itu kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk mempelajarinya dengan kehendak hati yang bebas, dan secara sadar menolak setiap bentuk kompromi dengan institusi kekuasaan, entah dalam bentukbnya yang yuridis, relijius, sosial, korporatik maupun politis;
Demi tujuan seperti itu kita harus aktif di dalam kegiatan merealisasikan keadilan yang bertujuan untuk membangun sebuah komunitas-komunitas dan masyarakat dimana pembangunan jiwa yang spiritual tidak terbatasi lagi oleh kemiskinan, tirani, dan ketidakpedulian.
Muslim Anarchist Charter menolak:
Kekuatan fasis yang bertujuan untuk memapankan kebenaran tunggal yang absolut, termasuk patriarki, kerajaan, dan kapitalisme.
Kritik atas anarkisme
Baik secara teori ataupun praktek, anarkisme telah menimbulkan perdebatan dan kritik-kritik atasnya. Beberapa kritik dilontarkan oleh lawan utama dari anarkisme seperti pemerintah. Beberapa kritik lainnya bahkan juga dilontarkan oleh para anarkis sendiri serta ada juga yang muncul dari kalangan kaum kiri otoritarian seperti yang dilontarkan oleh kalangan marxisme. Kritik biasanya dilontarkan sekitar permasalahan idealisme anarkisme yang mustahil dapat diterapkan di dunia nyata, seperti apa yang banyak dipecaya oleh para anarkis mengenai ajaran bahwa manusia pada dasarnya baik dan bisa menggalang solidaritas kemanusiaan untuk kesejahteraan manusia tanpa penindasan oleh sebagiannya yang hal tersebut banyak dibantah oleh para ekonom. Dan juga mengenai ajaran bahwa setiap manusia lahir bebas setara yang juga dibantah oleh para pakar sosiolog.
Kritik juga dilontarkan atas penolakan anarkisme terhadap organisasi sentralis seperti pemerintahan kaum buruh, partai revolusioner, dan lain sebagainya, yang dianggap oleh banyak pihak justru akan melemahkan posisi kaum anarkis apabila revolusi terjadi. Hal ini juga yang dituduhkan kepada para anarkis saat revolusi Spanyol terjadi, paska pengambilan kekuasaan oleh kaum proletariat atas rezim fasis yang pada saat itu berkuasa di Spanyol.
Catatan dan referensi
^ The Political Philosophy of Bakunin, Hal. 269, Mikhail Bakunin
^ Franz Magnis Suseno. Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, Jakarta, 1999
^ Lao tse, Arah dan Jalan yang Benar. diterjemahkan kedalam bahasa inggris dari the German of Alexander Ular. Penerbit the Inselbucherei, Leipzig
^ Salah satu Hedonis awal adalah Cyrenaics (400 SM), yang menggagaskan ide bahwa seni kehidupan adalah memaksimalkan setiap detik kehidupan untuk kenikmatan yang memuaskan indera dan intelek
^ Para pengikut Diogenes (400-325 SM), yang mengemukakan filsafat hidup bahwa dengan mereduksi keinginan seseorang sampai pada kebutuhan minimal, disatu sisi memerlukan disiplin diri yang keras, tapi disis lain akan mengantar pada swasembada/ketidaktergantungan dan kebebasan. Mazhab ini mengalami masa kejayaan pada tahun abad 3 SM dan muncul lagi pada abad 1 M.
^ Anarchosyndicalism oleh Rudolph Rocker diterbitkan kembali pada 7 September 2006
^ Stirner, Max (1907). The Ego and His Own. Diterjemahkan dari bahasa Jerman ke dalam bahasa inggris oleh Steven T. Byington. New York: Benj. R. Tucker
^ Zaro Sastrowardoyo, Anarkisme Sosial
^ Manifesto WORLD REVOLUTION
Daftar pustaka
Anarchism. A Documentary History of Libertarian Ideas. Volume One: From Anarchy to Anarchism (300CE to 1939) Robert Graham, editor. Black Rose Books, Montreal and London 2005. ISBN 1-55164-250-6.
Anarchism, George Woodcock (Penguin Books, 1962) (For many years the classic introduction, until in part superseded by Harper’s Anarchy: A Graphic Guide)
Anarchy: A Graphic Guide, Clifford Harper (Camden Press, 1987) (An excellent overview, updating Woodcock’s classic, and beautifully illustrated throughout by Harper’s woodcut-style artwork)
The Anarchist Reader, George Woodcock (Ed.) (Fontana/Collins 1977) (An anthology of writings from anarchist thinkers and activists including Proudhon, Kropotkin, Bakunin, Bookchin, Goldman, and many others.)
The Dispossessed, Ursula K. Le Guin (a 1974 science fiction novel that takes place on a planet with an anarchist society; winner of both the Hugo and Nebula Awards for best novel.)
FASISME
Mussolini dan Hitler, penganut fasisme.
Fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengangungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara.
Kata fasisme diambil dari bahasa Italia, fascio, sendirinya dari bahasa Latin, fascis, yang berarti seikat tangkai-tangkai kayu. Ikatan kayu ini lalu tengahnya ada kapaknya dan pada zaman Kekaisaran Romawi dibawa di depan pejabat tinggi. Fascis ini merupakan simbol daripada kekuasaan pejabat pemerintah.
Pada abad ke-20, fasisme muncul di Italia dalam bentuk Benito Mussolini. Sementara itu di Jerman, juga muncul sebuah paham yang masih bisa dihubungkan dengan fasisme, yaitu Nazisme pimpinan Adolf Hitler. Nazisme berbeda dengan fasisme Italia karena yang ditekankan tidak hanya nasionalisme saja, tetapi bahkan rasialisme dan rasisme yang sangat sangat kuat. Saking kuatnya nasionalisme sampai mereka membantai bangsa-bangsa lain yang dianggap lebih rendah.

KAPITALISME
Kapitalisme adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu, baru buruh sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut.
Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya pengubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu.
Perspektif filosofi kapitalisme
Kapitalisme adalah salah satu pola pandang manusia dalam segala kegiatan ekonominya. Perkembangannya tidak selalu bergerak ke arah positif seperti yang dibayangkan banyak orang, tetapi naik turun. Kritik keberadaan kapitalis sebagai suatu bentuk penindasan terhadap masyarakat kelas bawah adalah salah satu faktor yang menyebabkan aliran ini banyak dikritik. Akan tetapi, bukan hanya kritik saja yang mengancam kapitalisme, melainkan juga ideologi lain yang ingin melenyapkannya, seperti komunisme.
Kaum klasik kapitalis
Pemerintah mendominasi bidang perdagangan selama berabad-abad namun kemudian malah memunculkan ketimpangan ekonomi. Para pemikir ini mulai beranggapan bahwa para borjuis, yang pada era sebelumnya mulai memegang peranan penting dalam ekonomi perdagangan yang didominasi negara atau lebih dikenal dengan merkantilisme, seharusnya mulai melakukan perdagangan dan produksi guna menunjang pola kehidupan masyarakat. Beberapa ahli ini antara lain:
Adam Smith
Adam Smith adalah tokoh ekonomi kapitalis klasik yang menyerang merkantilisme yang dianggapnya kurang mendukung ekonomi masyarakat. Ia menyerang para psiokrat yang menganggap tanah adalah sesuatu yang paling penting dalam pola produksi. Gerakan produksi haruslah bergerak sesuai konsep MCM (Modal-Comodity-Money, modal-komoditas-uang), yang menjadi suatu hal yang tidak akan berhenti karena uang akan beralih menjadi modal lagi dan akan berputar lagi bila diinvestasikan. Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar (invisible hand), maka pasar harus memiliki laissez-faire atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya.

KOMUNISME
Tokoh penting : Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Rosa Luxemburg, Joseph Stalin, Leon Trotsky, Mao Zedong.
Portal komunisme
Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia, selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh.
Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan Marxisme. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut “Marxisme-Leninisme”.
Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi “tumpul” dan tidak lagi diminati.
Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme.
Secara umum komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata.
Komunisme sebagai ideologi
Komunisme sebagai ideologi mulai diterapkan saat meletusnya Revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917. Sejak saat itu komunisme diterapkan sebagai sebuah ideologi dan disebarluaskan ke negara lain. Pada tahun 2005 negara yang masih menganut paham komunis adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba dan Laos.
Maoisme
Ideologi komunisme di Tiongkok agak lain daripada dengan Marxisme-Leninisme yang diadopsi bekas Uni Soviet. Mao Zedong menyatukan berbagai filsafat kuno dari Tiongkok dengan Marxisme yang kemudian ia sebut sebagai Maoisme. Perbedaan mendasar dari komunisme Tiongkok dengan komunisme di negara lainnya adalah bahwa komunisme di Tiongkok lebih mementingkan peran petani daripada buruh. Ini disebabkan karena kondisi Tiongkok yang khusus di mana buruh dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kapitalisme.
Indonesia dan komunisme
Indonesia pernah menjadi salah satu kekuatan besar komunisme dunia. Kelahiran PKI pada tahun 1920an adalah kelanjutan fase awal dominasi komunisme di negara tersebut, bahkan di Asia. Tokoh komunis internasional seperti Tan Malaka misalnya. Ia menjadi salah satu tokoh yang tak bisa dilupakan dalam perjuangan di berbagai negara seperti di China, Indonesia, Thailand, dan Filiphina. Bukan sperti Vietnam yang mana perebutan kekuatan komunisme menjadi perang yang luar biasa. Di Indonesia perubuhan komunisme juga terjadi dengan insiden berdarah dan dilanjutkan dengan pembantaian yang banyak menimbulkan korban jiwa. Dan tidak berakhir disana, para tersangka pengikut komunisme juga diganjar eks-tapol oleh pemerintahan Orde Baru dan mendapatkan pembatasan dalam melakukan ikhtiar hidup mereka.
Sejarah Komunisme Di Indonesia
Kelahiran komunisme di Indonesia tak jauh dengan hadirnya para orang-orang buangan dari Belanda ke Indonesia dan mahasiswa-mahasiswa jebolanya yang beraliran kiri. Mereka diantaranya Snevliet, Bregsma, dan Tan Malaka(yang terahir masuk setelah SI Semarang sudah terbentuk). Alasan kaum pribumi yang mengikuti aliran tersebut dikarenakan tindakan-tindakanya yang melawan kaum kapitalis dan pemerintahan, selain itu iming-iming propaganda PKI juga menarik perhatian mereka. Gerakan Komunis di Indonesia diawali di Surabaya, yakni di dalam diskusi intern para pekerja buruh kereta api Surabaya yang dikenal dengan nama VSTP. Awalnya VSTP hanya berisikan anggota orang Eropa dan Indo Eropa. saja, namun setelah berkembangnya waktu, kaum pribumipun ikut di dalamnya. Salah satu anggota yang menjadi besar adalah Semaoen kemudian menjadi ketua SI Semarang. Komunisme Indonesia mulai aktif di Semarang, atau sering disebut dengan Kota Merah setelah menjadi basis PKI di era tersebut. Hadirnya ISDV dan masuknya para pribumi berhalauan kiri kedalam SI (Sarekat Islam) menjadikan Komunis sebagian cabangnya karena tak otonomi yang diciptakan Pemerintah Kolonial atas organisasi lepas mnejadi salah satu ancaman bagi pemerintah. ISDV menjadi salah satu organisasi yang bertanggungjawab atas banyaknya pemogokan buruh di Jawa. Konflik dengan SI pusat di Yogyakarta membuat personil organisasi ini keluar dari keanggotaan SI, setelah disiplin partai atas usulah Haji Agoes Salim disahkan oleh pusat SI. Namun ISDV yang berganti nama menjadi PKI semakin kuat saja dan diantara pemimpin mereka dibuang keluar Hindia Belanda. Kehancuran PKI fase awal ini bermula dengan adanya Persetujuan Prambanan yang memutuskan akan ada pemberontakan besar-besaran di seluruh Hindia Belanda. Tan Malaka yang tidak setuju karena komunisme di Indonesia kurang kuat mencoba menghentikanya. Namun para tokoh PKI tidak mau mengubris usulan itu kecuali mereka yang ada di pihak Tan Malaka. Pemberontakan itu terjadi pada tahun 1926-1927 yang berakhir dengan kehancuran PKI dengan mudah oleh pemerintah Hindia Belanda. Para tokoh PKI menganggap kegagalan itu karena Tan Malaka mencoba menghentikan pemberontakan dan mempengaruhi cabang PKI untuk melakukanya.
Gerakan PKI lahir pula pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang diawali oleh kedatangan Musso secara misterius ari Uni Sovyet ke Negara Republik – Saat itu masih be ibu kota di Yogyakarta-. Sama seperti Soekarno dan tokoh pergerakan lain, Musso berpidato dengan lantang di Yogyakarta dengan kepercayaanya yang murni komunisme. Disana ia juga mendidik calon-calon pemimpin PKI seperti D.N Aidit. Musso dengan pendukungnya kemudian menuju ke Madiun. Disana ia dikabarkan mendirikan Negara Indonesia sendiri yang berhalauan komunis. Gerakan ini didukung oleh salah satu menteri Soekarno, Amir Sjarifudin yang tidak jelas ideologinya. Divisi Siliwangi akhirnya maju dan mengakhiri pemberontakan Musso ini. Beberapa ilmuwan percaya bahwa ini adalah konflik intern antara militer Indonesia pada waktu itu.
Pasca Perang Kemerdekaan Indonesia tersebut PKI menyusun kekuatanya kembali. Di dukung dengan Soekarno yang ingin menyatukan semua aspek masyarakat Indonesia saat itu, dimana antar ideologi menjadi musuh masing-masing, PKI menjadi salah satu kekuatan baru dalam politik Indonesia. Permusuhan itu tidak hanya terjadi di tingkat atas saja, melainkan juga di tingkat bawah dimana tingkat anarkisme banyak terjadi antara tuan tanah dan para kaum rendahan. Namun Soekarno menjurus ke kiri dan menganak-emaskan PKI. Akhirnya konflik dimana-mana terjadi. Ada suatu teori bahwa PKI dan Militer yang bermusuhan akan melakukan Kudeta. Yakni PKI yang mengusulkan Angkatan Perang Ke 5 (setelah AURI, ALRI, ADRI dan Kepolisian) dan isu penyergapan TNI atas Presiden Soekarno saat ulang tahun TNI. Munculah kecurigaan antara satu dengan yang lain. Akhirnya di percaya menjadi sebuah insiden yang sering dinamakan Gerakan 30 September.
Ada kemungkinan Indonesia menjadi negara komunis andai saja PKI berhasil berkuasa di Indonesia. Namun hal tersebut tidak menjadi kenyataan setelah terjadinya kudeta dan peng-kambing hitaman Komunisme sebagai dalang terjadinya insiden yang dianggap pemberontakan pada tahun 1965 yang lebih dikenal dengan Gerakan 30 September. Hal ini juga membawa kesengsaraan luar biasa bagi para warga Indonesia dan anggota keluarga yang dituduh komunis meskipun belum tentu kebenarannya. Diperkirakan antara 500.000 sampai 2 juta jiwa manusia dibantai di Jawa dan Bali setelah peristiwa Gerakan 30 September. Hal ini merupakan halaman terhitam sejarah negara Indonesia. Para tertuduh yang tertangkap kebanyakan tidak diadili dan langsung dihukum. Setelah mereka keluar dari ruang hukuman mereka, baik di Pulau Buru atau di penjara, mereka tetap di awasi dan dibatasi ruang geraknya dengan penamaan Eks Tapol.
Semenjak jatuhnya Presiden Soeharto, aktivitas kelompok-kelompok Komunis, Marxis, dan haluan kiri lainnya mulai kembali aktif di lapangan politik Indonesia, walaupun belum boleh mendirikan partai karena masih dilarang oleh pemerintah.
Apakah Komunisme Telah Mati?
Banyak orang yang mengira komunisme ‘mati’ dengan bubarnya Uni Soviet di tahun 1991, yang diawali dengan kuputusan Presiden Mikail Ghorbacev. Namun Komunisme yang murni belum pernah terwujud dan tak akan terwujud selama revolusi lahir dalam bentuk sosialisme (USSR dan negara-negara komunis lainnya). Dan walaupun komunis sosialis hampir punah, partai komunis tetap ada di seluruh dunia dan tetap aktif memperjuangkan hak-hak buruh, pelajar dan anti-imperialisme. Komunisme secara politis dan ekonomi telah dilakukan dalam berbagai komunitas, seperti Kepulauan Solentiname di Nicaragua.
Seperti yang digambarkan Anthony Giddens, komunisme dan sosialisme sebenarnya belum mati. Ia akan menjadi hantu yang ingin melenyapkan kapitalisme selamanya. Saat ini di banyak negara, komunisme berubah menjadi bentuk yang baru. Baik itu Kiri Baru ataupun komunisme khas seperti di Kuba dan Vietnam. Di negara-negara lain, komunisme masih ada didalam masyarakat, namun kebanyakan dari mereka membentuk oposisi terhadap pemerintah yang berkuasa.

KOMUNITARIANISME
Komunitarianisme sebagai sebuah kelompok yang terkait, namun berbeda filsafatnya, mulai muncul pada akhir abad ke-20, menentang aspek-aspek dari liberalisme, kapitalisme dan sosialisme sementara menganjurkan fenomena seperti masyarakat sipil. Komunitarianisme tidak dengan sendirinya memushi liberalisme in dalam pengertian katanya di Amerika saat ini, namun penekanannya berbeda. Paham ini mengalihkan pusat perhatian kepada komunitas dan masyarakat serta menjauhi individu. Masalah prioritas, entah pada individu atau komunitas seringkali dampaknya paling terasa dalam masalah-masalah etis yang paling mendesak, seperti misalnya pemeliharaan kesehatan, aborsi, multikulturalisme, dan hasutan.
Terminologi
Meskipun istilah komunitarianisme berasal dari abad ke- 20, kata ini berasal dari istilah komunitarian tahun 1840-an, yang diciptakan oleh Goodwyn Barmby untuk merujuk kepada orang yang menjadi anggota atau penganjur dari suatu masyarakat yang komunalis. Penggunaan istilah ini di masa modern mendefinisikan ulang pengertian aslinya. Banyak penganjur komunitarian yang menelusuri filsafat mereka kepada para pemikir yang lebih awal. Istilahnya sendiri pada dasarnya digunakan dalam tiga pengertian:
1) Komunitarianisme filosofis menganggap liberalisme klasik secara ontologis dan epistemologis tidak koheren, dan menentangnya dengan alas an-alasan tersebut. Berbeda dengan liberalisme klasik, yang memahami bahwa komunitias berasal dari tindakan sukarela individu-individu dari masa pra-komunitas, komunitarianisme menekankan peranan komunitas dalam mendefinisikan dan membentuk individu. Kaum komunitarian percaya bahwa nilai komunitas tidak cukup diakui dalam teori-teori liberal tentang keadilan.
2) Komunitarianisme ideologis adalah sebuah ideologi tengah yang radikal, yang menekankan komunitas, dan kadang-kadang ditandai oleh paham kirinya dalam masalah-masalah ekonomi dan konservatisme dalam masalah-masalah sosial. Penggunaan istilah ini diciptakan baru-baru ini. Bila istilahnya menggunakan huruf besar, maka kata ini biasanya merujuk kepada gerakan Komunitarian Responsif dari Amitai Etzioni dan para filsuf lainnya.
3) Hukum komunitarian, juga dikenal sebagai acquis communautaire, merujuk kepada seluruh kumpulan hukum yang diakumulasikan dalam organisasi-organisasi supra nasional seperti misalnya Uni Eropa.
Komunitarianisme filosofis
Para filsuf komunitarian terutama prihatin dengan masalah-masalah ontologis dan epistemologis, jadi berbeda dengan masalah-masalah kebijakan. Tanggapan komunitarian terhadap buku John Rawls, A Theory of Justice mencerminkan ketidakpuasan terhadap citra yang disajikan Rawls tentang manusia sebagai individu yang atomistik. Meskipun Rawls memungkinkan ruang untuk belas kasih (benevolence), misalnya, ia memandanganya semata-mata sebagai salah satu dari banyak nilai yang ada di dalam kepala seseorang.
Kaum komunitarian mengklaim nilai-nilai dan keyakinan yang ada di ranah publik, di mana perdebatan berlangsung. mereka mengatakanb Paulus menjadi seorang individu berarti mengambil sikap dalam masalah-masalah yang beredar di ranah publik. Misalnya, di Amerika Serikat perdebatan tentang politik senjata api, ada sejumlah sikap yang harus diambil, namun semua sikap ini pertama-tama mempradugakan keberadaan suatu perdebatan politik senjata api; ini adalah suatu pengertian di mana komunitas ada sebelum individualisme. Demikian pula, baik tradisi-tradisi linguistik maupun non-linguistik dikomunikasikan kepada anak-anak dan menjadi latar belakang bagi perumusan dan pemahaman keyakinan individu. Ketergantungan individu terhadap anggota-anggota komunitas biasanya dimaksudkan bersifat deskriptif. Ini tidak berarti bahwa individu harus menerima keyakinan-keyakinan mayoritas, seperti misalnya keyakinan historis bahwa perbudakan dapat diterima, ia harus melakukannya dengan alasan-alasan yang masuk akal di dalam komunitas yang bersangkutan (misalnya, alasan-alasan keagamaan Kristen, alasan-alasan yang berasal dari konsepsi Pencerahan tentang hak-hak asasi manusia) dan bukan semata-mata alasan lama manapun. Dalam pengertian ini, penolakan terhadap suatu keyakinan mayoritas mengandalkan tradisi yang mendalam dari keyakinan-keyakinan mayoritas lainnya. Namun demikian, pengertian yang sebaliknya, pengertian terobosan yang, seperti misalnya astronomi Kepler atau Galileo, dikembangkan oleh seorang individu dalam arah yang berlawanan dengan ‘keyakinan-keyakinan mayoritasyang tradisional’, yang hingga saat itu tidak pernah dibahas dalam literatur komunitarian.
Para penulis berikut ini mempunyai kecenderungan-kecenderungan komunitarian dalam pengertian filsafati, namun semuanya telah berusaha keras untuk menjauhkan diri dari ideology politik yang dikenal sebagai komunitarianisme, yang dibahas lebih jauh di bawah ini.
Michael Sandel — Liberalism and the Limits of Justice
Charles Taylor — Sources of the Self
Alasdair MacIntyre — After Virtue
Michael Walzer — Spheres of Justice
Christos Yannaras – seorang filsuf dan teolog Yunani yang gagasannya cenderung pada komunitarianisme dari perspektif teologis dan ontologis.
Modal sosial
Mulai pada akhir abad ke-20, banyak penulis mulai mengamati kemerosotan dalam jaringan sosial di Amerika Serikat. Dalam bukunya Bowling Alone, Robert Putnam mengamati bahwa hampir setiap bentuk organisasi sipil telah mengalmai penurunan dalam jumlah keanggotaan yang diperlihatkan oleh kenyataan bahwa, meskipun lebih banyak orang yang bermain boling daripada pada tahun 1950-an, jumlah liga boling yang ada makin berkurang.
Hasil dari penurunan dalam “modal sosial” ini, yang digambarkan oleh Putnam sebagi “nilai kolektif dari semua ‘jaringan sosial’ dan kecenderungan-kecenderungan yang muncul dari jaringan-jaringan ini untuk melakukan sesuatu untuk sesama”. Menurut Putnam dan para pengikutnya, modal sosial adalah sebuah komponen penting dalam pembangunan dan pemeliharaan demokrasi.
Kaum komunitarian berusaha untuk meningkatkan modal sosial dan lembaga-lembaga masyarakat sipil. Responsive Communitarian Platform menggambarkannya demikian:
“Banyak tujuan sosial… membutuhkan kemitraan antara kelompok-kelompok publik dan privat. Meskipun tidak berusaha menggantikan komunitas-komunitas lokal, pemerintah mungkin perlu memberdayakannya melalui strategi-strategi dukungan, termasuk pembagian penghasilan dan bantuan teknis. Ada kebutuhan besar untuk studi dan percobaan dengan penggunaan struktur-struktur masyarakat sipil dan kerja sama publik-swasta, secara kreatif khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial.”

Hak-hak positif
Yang utama bagi filsafat dari banyak kaum komunitarian adalah konsep tentang hak-hak positif; artinya, hak-hak atau jaminan-jaminan untuk hal-hal tertentu. Hak-hak tersebut mencakup antara lain pendidikan gratis, perumahan yang terjangkau, lingkungan hidup yang aman dan bersih, pemeliharaan kesehatan yang universal, jaringan pengaman social, atau bahkan hak untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, biasanya mereka mendukung program-program pengaman sosial, pendidikan umum yang gratis, program-program pekerjaan publik, dan hokum-hukum yang membatasi hal-hal seperti pencemaran lingkungan dan pengendalian senjata api.
Suatu keberatan yang lazim dikemukakan ialah bahwa dengan memberikan hak-hak seperti itu, mereka melanggar hak-hak negatif warga negara; artinya hak-hak untuk “tidak” mengalami sesuatu. Misalnya, mengambil uang dalam bentuk pajak untuk membiayai program-program seperti itu seperti yang dilukiskan di atas membuat individu tidak memiliki properti. Para penganjur hak-hak positif menjawab bahwa tanpa masyarakat, individu tidak akan memiliki hak “apapun”, jadi wajarlah bila mereka harus memberikan kembali kepada masyarakat. Lebih jauh mereka berpendapat bahwa tanpa hak-hak positif, hak-hak negatif dijadikan tidak relevan. Misalnya, apakah artinya hak untuk memiliki pers bebas di dalam suatu masyarakat yang memiliki tingkat melek huruf 15 %? Selain itu, sehubungan dengan pajak, kaum komunitarian “memahami hal ini bukan terutama dalam arti dimanfaatkan demi tujuan-tujuan orang lain, melainkan lebih sebagai cara untuk menyumbang demi tujuan-tujuan komunitas yang saya anggap sebagai tujuan-tujuan saya sendiri” (Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, 143). Alternatifnya, sebagian orang mengakui bahwa hak-hak negatif dapat dilanggar oleh tindakan pemerintah, namun mengatakan bahwa hal itu dapat dibenarkan bila hak-hak positif yang dilindungi mengalahkan hak-hak negatif yang dilangar.
Para komentator lainnya, tidak harus kaum komunitarian, berpendapat bahwa “hak-hak negatif” sendiri identik dengan hak-hak positif dalam praktik, karena hak untuk tidak mengalami sesuatu menyiratkan hak untuk dilindungi dari orang-orang yang mungkin akan melakukan sesuatu atas diri kita – dan perlindungan ini pada dasarnya sama dengan suatu hak positif.
Apa yang dimaksud dengan “hak alamiah” adalah hal yang diperdebatkan dalam politik modern; misalnya, apakah pemeliharaan kesehatan yang universal dapat dianggap sebagai hak sejak lahir, ataukah seberapa jauh pemerintah dapat bertindak untuk melinungi lingkungan hidup.
Perbandingan dengan filsafat-filsafat politik lainnya
Templat:Titik masuk ideologi politikKomunitarianisme tidak dapat digolongkan kiri atau kanan, dan memang banyak yang mengklaim bahwa paham ini mewakili golongan tengah radikal. Kaum liberal di Amerika atau kaum demokrat sosial di Eropa pada umumnya menganut posisi komunitarian dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi, seperti misalnya kebutuhan akan perlindungan lingkungan hidup dan pendidikan publik, tetapi tidak untuk masalah-masalah budaya. Kaum komunitarian dan konservatif pada umumnya sepakat dalam masalah-masalah budaya, seperti misalnya dukungan untuk pendidikan watak dan program-program yang berbasis keagamaan, namun kaum komunitarian tidak menganut paham kapitalisme laissez-faire yang umumnya dianut oleh kaum konservatif.
Libertarianisme
Komunitarianisme dan libertarianisme menekankan nilai-nilai dan kepedulian yang berbeda. Libertarianisme adalah sebuah filsafat individualis, dengan fokus yang kuat pada hak-hak warga negara dalam demokrasi. Kaum komunitarian percaya bahwa kepedulian ini terlalu banyak diperhatikan, dan mengatakan bahwa “mengusahakan kepentingan-kepentingan pribadi semata-mata akan merusakkan jaringan lingkungan sosial yang kepadanya kita semua tergantung, dan hal itu akan merusakkan pengalaman bersama kita dalam pemerintahan diri sendiri (self-government) yang demokratis.” Mereka percaya bahwa hak-hak harus disertai dengan tanggung jawab sosial dan pemeliharaan lembaga-lembaga masyarakat sipil, kalau hak-hak itu ingin dipertahankan, namun kaum libertarian percaya bahwa aksi-aksi pemerintah untuk mempromosikan tujuan-tujuan ini sesungguhnya menyebabkan hilangnya kebebasan pribadi. Selain itu, kaum libertarian menolak upaya-upaya komunitarian untuk memajukan pendidikan watak dan inisiatif-inisiatif yang dikembangkan oleh pihak-pihak agama, dengan megnatakan bahwa pemerintah tidak punya urusan untuk terlibat dalam apa yang mereka anggap sebagai rekayasa sosial.
Otoritaritarianisme
Ada orang yang mengatakan bahwa fokus komunitarianisme terhadap kohesi sosial membangkitkan persamaan dengan komunisme atau otoritarianisme, tetapi ada perbedaan-perbedaan yang mendasar antara komunitarianisme dan otoritarianisme.
Pemerintahan yang otoriter seringkali memerintah dengan kekerasan, disertai dengan pembatasan-pembatasan yang ketat terhadap kebebasan pribadi, hak-hak politik dan sipil. Pemerintahan yang otoriter terang-terangan menunjukkan peranannya sebagai panglima. Masyarakat sipil dan demokrasi biasanya bukanlah ciri-ciri rezim yang otoriter . Kaum komunitarian, sebaliknya, menekankan penggunaan organisasi non pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuannya.
Gerakan komunitarian
Gerakan komunitarian modern pertama kali diutarakan oleh Responsive Communitarian Platform, yang ditulis di Amerika Serikat oleh sebuah kelompok etikus, aktivis, dan ilmuwan sosial termasuk Amitai Etzioni, Mary Ann Glendon, dan William Galston.
Communitarian Network, yang didirikan pada 1993 oleh Amitai Etzioni, adalah kelompok yang paling terkenal yang menganjurkan komunitarianisme. Sebuah kelompok pemikir yang disebut Institute for Communitarian Policy Studies juga dipimpin oleh Etzioni. Suara-suara lain dalam komunitarianisme termasuk Don Eberly, direktur dari Civil Society Project, dan Robert Putnam, penulis Bowling Alone.
Pengaruh di Amerika Serikat
Sebagai cerminan dari dominasi politik liberal dan konservatif di Amerika Serikat, tidak ada partai besar dan hanya sedikit pejabat terpilih yang menganjurkan komunitarianisme. Jadi tidak ada konsensus tentang kebijakan-kebijakan individual, namun sebagian dari yang kebijakan paling didukung oleh kaum komunitarian umumnya telah diberlakukan.
Ada yang mengatakan bahwa konsep “konservatisme belas kasih” yang dianjurkan oleh Presiden Bush selama kampanyenya pada 2000 adalah suatu bentuk pemikiran komunitarian konservatif. Kebijakan-kebijakan yang dikutip mencakup dukungan ekonomi dan retorika untuk pendidikan, relawanisme, dan program-program komunitas, serta penekanan sosial pada pengutamaan keluarga, pendidikan watak, nilai-nilai tradisional, dan proyek-proyek yang dipusatkan pada kelompok-kelompok keagamaan.
Dana Milbank, yang menulis dalam Washington Post, mencatat tentang kaum komunitarian modern, “Masih belum ada apa yang disebut komunitarian KTV, dan karena itu tidak ada konsensus tentang kebijakan. Sebagian orang, seperti misalnya [John] DiIulio dan penasihat luar Bush, Marvin Olasky, mendukung solusi-solusi keagamaan untuk komunitis, sementara yang lainnya, seperti Etzioni dan Galston, lebih menyukai pendekatan-pendekatan sekular.” [1]
Komunitarianisme filosofis
Para filsuf komunitarian terutama peduli dengan masalah-masalah ontologis dan epistemologis, jadi berbeda dengan masalah-masalah kebijakan. Tanggapan komunitarian terhadap buku John Rawls, A Theory of Justice, mencerminkan ketidakpuasan terhadap citra yang disajikan oleh Rawls tentang manusia sebagai individu yang atomistik. Meskipun Rawls memberikan ruang bagi kemurahan hati (benevolence), ia memandangnya hanya sebagai salah satu dari banyak nilai yang ada di dalam diri seorang individu.

KONSERVATISME
Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Latin, conservāre, melestarikan; “menjaga, memelihara, mengamalkan”. Karena berbagai budaya memiliki nilai-nilai yang mapan dan berbeda-beda, kaum konservatif di berbagai kebudayaan mempunyai tujuan yang berbeda-beda pula. Sebagian pihak konservatif berusaha melestarikan status quo, sementara yang lainnya berusaha kembali kepada nilai-nilai dari zaman yang lampau, the status quo ante.
Samuel Francis mendefinisikan konservatisme yang otentik sebagai “bertahannya dan penguatan orang-orang tertentu dan ungkapan-ungkapan kebudayaannya yang dilembagakan.”Roger Scruton menyebutnya sebagai “pelestarian ekologi sosial” dan “politik penundaan, yang tujuannya adalah mempertahankan, selama mungkin, keberadaan sebagai kehidupan dan kesehatan dari suatu organisme sosial.”
Perkembangan pemikiran
Konservatisme belum pernah, dan tidak pernah bermaksud menerbitkan risalat-risalat sistematis seperti Leviathan karya Thomas Hobbes atau Two Treatises of Pemerintah karya Locke. Akibatnya, apa artinya menjadi seorang konservatif di masa sekarang seringkali menjadi pokok perdebatan dan topic yang dikaburkan oleh asosiasi dengan bermacam-macam ideologi atau partai politik (dan yang seringkali berlawanan). R.J. White pernah mengatakannya demikian:
“Menempatkan konservatisme di dalam botol dengan sebuah label adalah seperti berusaha mengubah atmosfer menjadi cair … Kesulitannya muncul dari sifat konservatisme sendiri. Karena konservatisme lebih merupakan suatu kebiasaan pikiran, cara merasa, cara hidup, daripada sebuah doktrin politik.”
Meskipun konservatisme adalah suatu pemikiran politik, sejak awal, ia mengandung banyak alur yang kemudian dapat diberi label konservatif, baru pada Masa Penalaran, dan khususnya reaksi terhadap peristiwa-peristiwa di sekitar Revolusi Perancis pada 1789, konservatisme mulai muncul sebagai suatu sikap atau alur pemikiran yang khas. Banyak orang yang mengusulkan bahwa bangkitnya kecenderungan konservatif sudah terjadi lebih awal, pada masa-masa awal Reformasi, khususnya dalam karya-karya teolog Anglikan yang berpengaruh, Richard Hooker – yang menekankan pengurangan dalam politik demi menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan menuju keharmonisan sosial dan kebaikan bersama. Namun baru ketika polemic Edmund Burke muncul – Reflections on the Revolution in France – konservatisme memperoleh penyaluran pandangan-pandangannya yang paling berpengaruh.
Edmund Burke (1729-1797)
Negarawan Inggris-Irlandia Edmund Burke, yang dengan gigih mengajukan argumen menentang Revolusi Perancis, juga bersimpati dengan sebagian dari tujuan-tujuan Revolusi Amerika. Tradisi konservatif klasik ini seringkali menekankan bahwa konservatisme tidak mempunyai ideologi, dalam pengertian program utopis, dengan suatu bentuk rancangan umum. Burke mengembangkan gagasan-gagasan ini sebagai reaksi terhadap gagasan ‘tercerahkan’ tentang suatu masyarakat yang dipimpin oleh nalar yang abstrak. Meskipun ia tidak menggunakan istilah ini, ia mengantisipasi kritik terhadap modernisme, sebuah istilah yang pertama-tama digunakan pada akhir abad ke-19 oleh tokoh konservatif keagamaan Belanda Abraham Kuyper. Burke merasa terganggu oleh Pencerahan, dan sebaliknya menganjurkan nilai tradisi.
Meskipun secara nominal Konservatif, Disraeli bersimpati dengan beberapa tuntutan dari kaum Chartis dan membela aliansi antara kaum bangsawan yang bertanah dengan kelas pekerjaan dalam menghadapi kekuatan kelas menengah yang meningkat. Ia membantu pembentukan kelompok Inggris Muda pada 1842 untuk mempromosikan pandangan bahwa yang kaya harus menggunakan kekuasaan mereka untuk melindungi yang miskin dari eksploitasi oleh kelas menengah. Perubahan Partai Konservatif menjadi suatu organisasi massa modern dipercepat oleh konsep tentang “Demokrasi Tory ” yang dihubungkan dengan Lord Randolph Churchill.
Sebuah koalisi Liberal-Konservatif pada masa Perang Dunia I berbarengan dengan bangkitnya Partai Buruh, mempercepat runtuhnya kaum Liberal pada 1920-an. Setelah Perang Dunia II, Partai Konservatif membuat konsesi-konsesi bagi kebijakan-kebijakan sosialis kaum Kiri. Kompromi ini adalah suatu langkah pragmatis untuk memperoleh kembali kekuasaan, tetapi juga sebagai akibat dari sukses-sukses awal dari perencanaan sentral dan kepemilikan negara yang menciptakan suatu consensus lintas-partai. Hal ini dikenal sebagai ‘Butskellisme’, setelah kebijakan-kebijakan Keynesian yang hampir identik dari Rab Butler atas nama kaum Konservatif, dan Hugh Gaitskell untuk Partai Buruh.
Namun demikian, pada 1980-an, di bawah pimpinan Margaret Thatcher, dan pengaruh Sir Keith Joseph, Partai ini kembali ke gagasan-gagasan ekonomi liberal klasik, dan swastanisasi dari banyak perusahaan negara pun diberlakukan. Untuk pembahasan lebih terinci, lihat Sejarah Partai Konservatif.
Warisan Thatcher bersifat campuran. Sebagian komentator menyatakan bahwa ia menghancurkan konsensus tradisional dan filosofi Partai, dan, dengan melakukan hal itu, menicptakan suatu situasi di mana public tidak benar-benar tahu nilai-nilai apa yang dipegang oleh Partai. Kini Partai Konservatif sibuk mencoba mencari jati dirinya kembali.

Eropa
Di bagian-bagian lain dari Eropa, konservatisme arus utama seringkali diwakili oleh partai-partai Kristen Demokrat. Mereka membentuk faksi besar Partai Rakyat Eropa di Parlemen Eropa. Asal-usul partai-partai ini umumnya adalah partai-partai Katolik dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dan ajaran sosial Katolik seringkali menjadi inspirasi awal mereka. Setelah bertahun-tahun, konservatisme pelan-pelan menjadi inspirasi ideologis utama mereka, dan mereka umumnya menjadi kurang Katolik. CDU, partai saudaranya di Bavaria Uni Sosial Kristen (CSU), dan Imbauan Kristen Demokrat (CDA) di Belanda adalah partai-partai Protestan-Katolik.
Di negara-negara Nordik, konservatisme diwakili dalam partai-partai konservatif liberal seperti Partai Moderat di Swedia dan Partai Rakyat Konservatif di Denmark. Secara domestik, partai-partai ini umumnya mendukung kebijakan-kebijakan yang berorientasi pasar, dan biasanya memperoleh dukungan dari komunitas bisnis serta kaum profesional kerah putih. Secara internasional, mereka umumnya mendukung Uni Eropa dan pertahanan yang kuat. Pandangan-pandangan mereka tentang masalah-masalah sosial cenderung lebih liberal daripada, misalnya, Partai Republik Amerika Serikat. Konservatisme sosial di negara-negara Nordik seringkali ditemukan dalam partai-partai Kristen Demokrat mereka. Di beberapa negara Nordik, partai-partai populis sayap kanan telah memperoleh dukungan sejak 1970-an. Politik mereka telah dipusatkan pada pemotongan pajak, pengurangan imigrasi, dan undang-undang yang lebih keras dan kebijakan-kebijakan ketertiban.
Pada umumnya, orang dapat mengkclaim bahwa kaum konservatif Eropa cenderung untuk lebih moderat dalam berbagai isu sosial dan ekonomi, daripada konservatif Amerika. Mereka cenderung cukup bersahabat dengan tujuan-tujuan negara kesejahteraan, meskipun mereka juga prihatin dengan lingkungan bisnis yang sehat. Namun demikian, beberapa kelompok cenderung lebih mendukung agenda-agenda libertarian atau laissez-faire yang lebih konservaitf, khususnya di bawah pengaruh Thatcherisme. Kelompok-kelompok konservatif Eropa sering memandang diri mereka sebagai pengawal-pengawal prudence, moderasi, pengalaman-pengalaman histories yang sudah teruji, dibandingkan dengan radikalisme dan eksperimen-eksperimen sosial. Persetujuan dari budaya tinggi dan lembaga-lembaga politik yang mapan seperti monarki ditemukan dalam konservatisme Eropa. Kelompok-kelompok konservatif arus utama seringkali adalah pendukung-pendukung gigih Uni Eropa. Namun demikian, orang juga dapat menemukan pula unsur-unsur nasionalisme di banyak negara.
Tiongkok
Di Tiongkok konservatisme didasarkan pada ajaran-ajaran Kong Hu Cu. Kong Hu Cu yang hidup pada masa kekacauan dan peperangan antara berbagai kerajaan, banyak menulis tentang pentingnya keluarga, kestabilan sosial, dan ketaatan terhadap kekuasaan yang adil. Gagasan-gagasannya terus menyebar di masyarakat Tiongkok. Konservatisme Tiongkok yang tradisional yang diwarnai oleh pemikiran Kong Hu Cu telah muncul kembali pada tahun-tahun belakangan ini, meskipun selama lebih dari setengah abad ditekan oleh pemerintahan Marxis-Leninis yang otoriter.
Setelah kematian Mao pada 1976, tiga faksi berebutan untuk menggantikannya: kaum Maois garis keras, yang ingin melanjutkan mobilisasi revolusioner; kaum restorasionis, yang menginginkan Tiongkok kembali ke model komunisme Soviet; dan para pembaharu, yang dipimpin oleh Deng Xiaoping, yang berharap untuk mengurangi peranan ideology dalam pemerintahan dan merombak ekonomi Tiongkok.
Nilai-nilai Tiongkok yang tradisional telah muncul dengan cukup kuat, meskipun lama ditekan oleh rezim komunis yang revolusioner. Saat ini, Partai Komunis Tiongkok dikelola oleh para teknokrat, yang mengusahakan stabilitas dan kemajuan ekonomi, sementara menindas kebebasan berbicara dan agama. Partai dilihat oleh sebagian orang sebagai penerima Mandat Surgawi, sebuah gagasan Tiongkok tradisional. Partai Komunis menjinakkan dirinya sendiri dan tidak lagi secara konsisten menganjurkan teori Marxis yang revolusioner, dan sebaliknya berpegang pada fleksibilitas ideologist teologi yang konsisten dengan ucapan Deng Xiaoping, yakni mencari kebenaran di antara fakta.
Cinta tanah air dan kebanggaan nasional telah muncul kembali seperti halnya pula tradisionalisme. Nasionalisme Tiongkok cenderung mengagung-agungkan negara Tiongkok yang sangat tersentralisasi dan kuat. Pemerintah berusaha untuk memenangkan dan mempertahankan kesetiaan warga negaranya serta orang-orang Tiongkok yang baru-baru ini pindah ke luar negeri. Sebuah buku laris baru-baru ini China Can Say No mengungkapkan sebuah sentiment yang mendukung sebuah cara Tiongkok yang unik yang, dengan terus terang, tidak perlu melibatkan norma-norma Amerika, seperti individualisme dan liberalisme Barat. Selain itu, nasionalisme Tiongkok masih mungkin akan berkembang, karena generasi para pemimpin Tiongkok akan bertumbuh dalam lingkungan yang dipenuh dengan semangat nasionalisme.
Sejak 1990-an, telah muncul gerakan neo-konservatif di Tiongkok (tidak ada kaitannya dengan gerakan neo-konservatif di AS).

MARHAENISME
Marhaenisme merupakan ajaran dari Bung Karno. Marhaenisme berasal dari kata marhaen. Di mana marhaen ini adalah orang yang ditemui oleh Bung Karno saat ia masih kuliah dulu. Ceritanya begini : “Saat itu Bung Karno berjalan-jalan ke sebuah daerah di Jawa Barat. Kemudian ia bertemu dengan seorang petani yang sedang bekerja di sawanya. Bung Karno bercakap-cakap dengan petani tersebut. Petani tersebut bernama Marhaen. Bung Karno bertanya kepada petani tersebut, siapakah yang punya sawah ini? Dan si petani pun menjawab kalau ialah yang mempunyai sawah tersebut. Kemudian Bung Karno melanjutkan pertanyaannya, siapakah yang mempunyai alat-alat tani itu? Si petani menjawab bahwa ia juga yang mempunyai alat tani tersebut. Nah ketika itu Bung Karno heran, mengapa seorang yang memiliki alat produksi sendiri malah miskin. Petani inilah gambaran masyarakat indonesia. Petani tersebut miskin karena sistem yang ada yang membuat ia miskin. Jadi marhaenisme adalah ajaran Bung Karno tentang masyarakat Indonesia yang seutuhnya. Masyarakat indonesia yang merupakan lapisan pondasi dari bangsa ini. Marhaenisme merupakan sebuah pemikiran ideologi yang membela kaum marhaen atau kaum yang dimiskinkan oleh sistem. Konsep ini mungkin terlihat sama dengan konsep Marxisme dimana di dalam marxisme proletariat yang di perjuangkannya. Tapi marhaenisme memperjuangkan semua lapisan masyarakat indonesia yang tertindas oleh sistem penguasa. Marhaenisme bukanlah suatu perlawanan terhadap ideologi Indonesia. Marhaenisne juga bukan suatu azas pemberontakan, tetapi merupakan suatu cara berpikir rakyat indonesia dalam berkehidupan di indonesia.
NASIONALISME
Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris “nation”) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.
Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa “kebenaran politik” (political legitimacy). Bersumber dari teori romantisme yaitu “identitas budaya”, debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu.
Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tubuhnya ikatan ini, yang notabene lemah dan bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat ada ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun, bila suasanya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, sirnalah kekuatan ini.
Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan, seperti yang dinyatakan di bawah. Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrem seperti nasional sosialisme, pengasingan dan sebagainya.
Beberapa bentuk nasionalisme
Nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham negara atau gerakan (bukan negara) yang populer berdasarkan pendapat warganegara, etnis, budaya, keagamaan dan ideologi. Kategori tersebut lazimnya berkaitan dan kebanyakan teori nasionalisme mencampuradukkan sebahagian atau semua elemen tersebut.
Nasionalisme kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil) adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, “kehendak rakyat”; “perwakilan politik”. Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Antara tulisan yang terkenal adalah buku berjudulk Du Contract Sociale (atau dalam Bahasa Indonesia “Mengenai Kontrak Sosial”).
Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Dibangun oleh Johann Gottfried von Herder, yang memperkenalkan konsep Volk (bahasa Jerman untuk “rakyat”).
Nasionalisme romantik (juga disebut nasionalisme organik, nasionalisme identitas) adalah lanjutan dari nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik secara semulajadi (“organik”) hasil dari bangsa atau ras; menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik adalah bergantung kepada perwujudan budaya etnis yang menepati idealisme romantik; kisah tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik. Misalnya “Grimm Bersaudara” yang dinukilkan oleh Herder merupakan koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman.
Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya “sifat keturunan” seperti warna kulit, ras dan sebagainya. Contoh yang terbaik ialah rakyat Tionghoa yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budaya. Unsur ras telah dibelakangkan di mana golongan Manchu serta ras-ras minoritas lain masih dianggap sebagai rakyat negara Tiongkok. Kesediaan dinasti Qing untuk menggunakan adat istiadat Tionghoa membuktikan keutuhan budaya Tionghoa. Malah banyak rakyat Taiwan menganggap diri mereka nasionalis Tiongkok sebab persamaan budaya mereka tetapi menolak RRC karena pemerintahan RRT berpaham komunisme.
Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan sebuah ‘national state’ adalah suatu argumen yang ulung, seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan tersendiri. Contoh biasa ialah Nazisme, serta nasionalisme Turki kontemporer, dan dalam bentuk yang lebih kecil, Franquisme sayap-kanan di Spanyol, serta sikap ‘Jacobin’ terhadap unitaris dan golongan pemusat negeri Perancis, seperti juga nasionalisme masyarakat Belgia, yang secara ganas menentang demi mewujudkan hak kesetaraan (equal rights) dan lebih otonomi untuk golongan Fleming, dan nasionalis Basque atau Korsika. Secara sistematis, bila mana nasionalisme kenegaraan itu kuat, akan wujud tarikan yang berkonflik kepada kesetiaan masyarakat, dan terhadap wilayah, seperti nasionalisme Turki dan penindasan kejamnya terhadap nasionalisme Kurdi, pembangkangan di antara pemerintahan pusat yang kuat di Sepanyol dan Perancis dengan nasionalisme Basque, Catalan, dan Corsica.
Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnis adalah dicampuradukkan dengan nasionalisme keagamaan. Misalnya, di Irlandia semangat nasionalisme bersumber dari persamaan agama mereka yaitu Katolik; nasionalisme di India seperti yang diamalkan oleh pengikut partai BJP bersumber dari agama Hindu.
Namun demikian, bagi kebanyakan kelompok nasionalis agama hanya merupakan simbol dan bukannya motivasi utama kelompok tersebut. Misalnya pada abad ke-18, nasionalisme Irlandia dipimpin oleh mereka yang menganut agama Protestan. Gerakan nasionalis di Irlandia bukannya berjuang untuk memartabatkan teologi semata-mata. Mereka berjuang untuk menegakkan paham yang bersangkut paut dengan Irlandia sebagai sebuah negara merdeka terutamanya budaya Irlandia. Justru itu, nasionalisme kerap dikaitkan dengan kebebasan.

NAZISME
Nazisme, Naziisme, atau secara resmi Nasional Sosialisme (Jerman: Nationalsozialismus), merujuk pada sebuah ideologi totalitarian Partai Nazi (Partai Pekerja Nasional-Sosialis Jerman, Jerman: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei atau NSDAP) di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Kata ini juga merujuk pada kebijakan yang dianut oleh pemerintahan Jerman pada tahun 1933-1945, sebuah periode yang kemudian dikenal sebagai Jerman Nazi atau Reich Ketiga. Sampai hari ini orang-orang yang berhaluan ekstrim kanan dan rasisme sering disebut sebagai Neonazi (neo = “baru” dalam bahasa Yunani).
Partai yang semula bernama Partai Pekerja Jerman (DAP) ini didirikan pada tanggal 5 Januari 1919 oleh Anton Drexler. Hitler kemudian bergabung dengan partai kecil ini pada bulan September 1919,dan menjadi pemimpin propaganda, mengubah nama partai itu (1 April 1920),[4][5] dan menjadi pemimpin partai pada tanggal 29 Juli 1921.
Nazisme bukanlah sebuah ideologi baru, melainkan sebuah kombinasi dari berbagai ideologi dan kelompok yang memiliki kesamaan pendapat tentang penentangan Perjanjian Versailes dan kebencian terhadap Yahudi dan Komunis yang dipercaya berada di balik perjanjian tersebut.
Referensi
^ “Nazi Party – Encyclopædia Britannica” (overview), Encyclopædia Britannica, 2006, Britannica.com webpage: Britannica-NaziParty.
^ a b c “February 24, 1920: Nazi Party Established” (history), Yad Vashem, The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority, 2004, webpage: YV-Party.
^ “Australian Memories Of The Holocaust” (history), Glossary, definition of “Nazi” (party), N.S.W. Board of Jewish Education, New South Wales, Australia, webpage: HolocaustComAu-Glossary.
^ “The History Place – Hitler Youth” (history), The History Place, 1999, webpage: HPlace-HitlerYouth.
^ a b “Kriegsverbrechen der alliierten Siegermächte” (“war crimes of allied powers”), Pit Pietersen, ISBN 3-8334-5045-2, 2006, page 151, webpage: GoogleBooks-Pietersen: describes Hitler as “Propagandachef” and becoming chairman on July 29, 1921. Artikel mengenai politik ini adalah suatu tulisan rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia mengembangkannya.

NEOLIBERALISME
Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi.
Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan/atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas.
Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah (seperti paham Keynesianisme), dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi korporasi, neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi kebijakan hak-hak buruh seperti upah minimum, dan hak-hak daya tawar kolektif lainnya.
Neoliberalisme bertolakbelakang dengan sosialisme, proteksionisme, dan environmentalisme. Secara domestik, ini tidak langsung berlawanan secara prinsip dengan poteksionisme, tetapi terkadang menggunakan ini sebagai alat tawar untuk membujuk negara lain untuk membuka pasarnya. Neoliberalisme sering menjadi rintangan bagi perdagangan adil dan gerakan lainnya yang mendukung hak-hak buruh dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam hubungan internasional dan ekonomi.
Sekilas tentang pandangan kaum libertarian
Bagi kaum liberal, pada awalnya kapitalisme dianggap menyimbolkan kemajuan pesat eksistensi masyarakat berdasarkan seluruh capaian yg telah berhasil diraih. Bagi mereka, masyarakat pra-kapitalis adalah masyarakat feodal yang penduduknya ditindas.
Bagi John Locke, filsuf abad 18, kaum liberal ini adalah orang-orang yg memiliki hak untuk ‘hidup, merdeka, dan sejahtera’. Orang-rang yang bebas bekerja, bebas mengambil kesempatan apapun, bebas mengambil keuntungan apapun, termasuk dalam kebebasan untuk ‘hancur’, bebas hidup tanpa tempat tinggal, bebas hidup tanpa pekerjaan.
Kapitalisme membanggakan kebebasan seperti ini sebagai hakikat dari penciptaannya. dan dalam perjalanannya, kapitalisme selalu menyesuaikan dan menjaga kebebasan tersebut. Misalnya masalah upah pekerja, menurut konsepsi kapitalis, semua keputusan pemerintah atau tuntutan publik adalah tidak relevan.
Kemudian paham yang terbentuk bagi kaum liberal adalah kebebasan, berarti: ada sejumlah orang yang akan menang dan sejumlah orang yg akan kalah. Kemenangan dan kekalahan ini terjadi karena persaingan. Apakah anda bernilai bagi orang lain, ataukah orang lain akan dengan senang hati memberi sesuatu kepada anda. Sehingga kebebasan akan diartikan sebagai memiliki hak-hak dan mampu menggunakan hak-hak tsb dengan memperkecil turut campur nya aturan pihak lain. “kita berhak menjalankan kehidupan sendiri”
Saat ini, ekonom seperti Friedrich von Hayek dan Milton Friedman kembali mengulangi argumentasi klasik Adam Smith dan JS Milton, menyatakan bahwa: masyarakat pasar kapitalis adalah masyarakat yg bebas dan masyarakat yang produktif. Kapitalisme bekerja menghasilkan kedinamisan, kesempatan, dan kompetisi. Kepentingan dan keuntungan pribadi adalah motor yang mendorong masyarakat bergerak dinamis.
Kekalahan liberalisme
Sejak masa kehancuran Wall Street (dikenal dengan masa Depresi Hebat atau Great Depression) hingga awal 1970-an, wacana negeri industri maju masih ‘dikuasai’ wacana politik sosial demokrat dengan argumen kesejahteraan.
Kaum elit politik dan pengusaha memegang teguh pemahaman bahwa salah satu bagian penting dari tugas pemerintah adalah menjamin kesejahteraan warga negara dari bayi sampai meninggal dunia. Rakyat berhak mendapat tempat tinggal layak, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengobatan, dan berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas sosial lainnya.
Dalam sebuah konferensi moneter dan keuangan internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Bretton Woods pada 1944, setelah Perang Dunia II. Konferensi yang dikenal sebagai konferensi Bretton Woods ini bertujuan mencari solusi untuk mencegah terulangnya depresi ekonomi di masa sesudah perang. Negara-negara anggota PBB lebih condong pada konsep negara kesejahteraan sebagaimana digagas oleh John Maynard Keynes. Dalam konsep negara kesejahteraan, peranan negara dalam bidang ekonomi tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal, khususnya untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja.
Pada kondisi dan suasana seperti ini, tulisan Hayek pada tahun 1944, The Road Of Serdom, yg menolak pasal-pasal tentang kesejahteraan dinilai janggal. Tulisan Hayek ini menghubungkan antara pasal-pasal kesejahteraan dan kekalahan liberal, kekalahan kebebasan individualisme.
Kebangkitan Neoliberalisme
Perubahan kemudian terjadi seiring krisis minyak dunia tahun 1973, akibat reaksi terhadap dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam perang Yom Kippur, dimana mayoritas negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah melakukan embargo terhadap AS dan sekutu-sekutunya, serta melipatgandakan harga minyak dunia, yang kemudian membuat para elit politik di negara-negara sekutu Amerika Serikat berselisih paham sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, dan beban biaya-biaya sosial demokrat (biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya). Pada situasi inilah ide-ide libertarian sebagai wacana dominan, tidak hanya di tingkat nasional dalam negeri tapi juga di tingkat global di IMF dan World Bank.
Pada 1975, di Amerika Serikat, Robert Nozick mengeluarkan tulisan berjudul “Anarchy, State, and Utopia”, yang dengan cerdas menyatakan kembali posisi kaum ultra minimalis, ultra libertarian sebagai retorika dari lembaga pengkajian universitas, yang kemudian disebut dengan istilah “Reaganomics”.
Di Inggris, Keith Joseph menjadi arsitek “Thatcherisme”. Reaganomics atau Reaganisme menyebarkan retorika kebebasan yang dikaitkan dengan pemikiran Locke, sedangkan Thatcherisme mengaitkan dengan pemikiran liberal klasik Mill dan Smith. Walaupun sedikit berbeda, tetapi kesimpulan akhirnya sama: Intervensi negara harus berkurang dan semakin banyak berkurang sehingga individu akan lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang akhirnya disebut sebagai “Neoliberalisme”.
Paham ekonomi neoliberal ini yang kemudian dikembangkan oleh teori gagasan ekonomi neoliberal yang telah disempurnakan oleh Mazhab Chicago yang dipelopori oleh Milton Friedman.

Neoliberalisme
Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan.
Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja sepenuhnya ini urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja. Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki-dikelola pemerintah.
Tapi privatisasi ini tidak terjadi pada negara-negara kapitalis besar, justru terjadi pada negara-negara Amerika Selatan dan negara-negara miskin berkembang lainnya. Privatisasi ini telah mengalahkan proses panjang nasionalisasi yang menjadi kunci negara berbasis kesejahteraan. Nasionalisasi yang menghambat aktivitas pengusaha harus dihapuskan.
Revolusi neoliberalisme ini bermakna bergantinya sebuah manajemen ekonomi yang berbasiskan persediaan menjadi berbasis permintaan. Sehingga menurut kaum Neoliberal, sebuah perekonomian dengan inflasi rendah dan pengangguran tinggi, tetap lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah. Tugas pemerintah hanya menciptakan lingkungan sehingga modal dapat bergerak bebas dengan baik.
Dalam titik ini pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan memotong pengeluaran, memotong biaya-biaya publik seperti subsidi, sehingga fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan publik harus dikurangi.
Akhirnya logika pasarlah yang berjaya diatas kehidupan publik. Ini menjadi pondasi dasar neoliberalism, menundukan kehidupan publik ke dalam logika pasar. Semua pelayanan publik yang diselenggarakan negara harusnya menggunakan prinsip untung-rugi bagi penyelenggara bisnis publik tersebut, dalam hal ini untung rugi ekonomi bagi pemerintah. Pelayanan publik semata, seperti subsidi dianggap akan menjadi pemborosan dan inefisiensi. Neoliberalisme tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum.
Tidak ada wilayah kehidupan yang tidak bisa dijadikan komoditi barang jualan. Semangat neoliberalisme adalah melihat seluruh kehidupan sebagai sumber laba korporasi. Misalnya dengan sektor sumber daya air, program liberalisasi sektor sumber daya air yang implementasinya dikaitkan oleh Bank Dunia dengan skema watsal atau water resources sector adjustment loan. Air dinilai sebagai barang ekonomis yang pengelolaannya pun harus dilakukan sebagaimana layaknya mengelola barang ekonomis. Dimensi sosial dalam sumberdaya public goods direduksi hanya sebatas sebagai komoditas ekonomi semata. Hak penguasaan atau konsesi atas sumber daya air ini dapat dipindah tangankan dari pemilik satu ke pemilik lainnya, dari satu korporasi ke korporasi lainnya, melalui mekanisme transaksi jual beli. Selanjutnya sistem pengaturan beserta hak pengaturan penguasaan sumber air ini lambat laun akan dialihkan ke suatu badan berbentuk korporasi bisnis atau konsursium korporasi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan swasta nasional atau perusahaan swasta atau bahkan perusahaan multinasional dan perusahaan transnasional.
Satu kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, menawarkan penyederhanaan politik sehingga pada titik tertentu politik tidak lagi mempunyai makna selain apa yang ditentukan oleh pasar dan pengusaha. Dalam pemikiran neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai, sedangkan secara bersamaan neoliberalisme menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua pemikiran diluar rel pasar dianggap salah.
Kapitalisme neoliberal menganggap wilayah politik adalah tempat dimana pasar berkuasa, ditambah dengan konsep globalisasi dengan perdagangan bebas sebagai cara untuk perluasan pasar melalui WTO, akhirnya kerap dianggap sebagai Neoimperialisme.
Penyebaran Neoliberalisme
Penerapan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara mencolok dimotori oleh Inggris melalui pelaksanaan privatisasi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mereka. Penyebarluasan agenda-agenda ekonomi neoliberal ke seluruh penjuru dunia, menemukan momentum setelah dialaminya krisis moneter oleh beberapa Negara Amerika Latin pada penghujung 1980-an. Sebagaimana dikemukakan Stiglitz, dalam rangka menanggulangi krisis moneter yang dialami oleh beberapa negara Amerika Latin, bekerja sama dengan Departemen keuangan AS dan Bank Dunia, IMF sepakat meluncurkan sebuah paket kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai paket kebijakan Konsensus Washington.
Agenda pokok paket kebijakan Konsensus Washington yang menjadi menu dasar program penyesuaian struktural IMF tersebut dalam garis besarnya meliputi : (1) pelaksanan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai bentuknya, (2) pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, (3) pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan, dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN.
Indonesia
Di Indonesia, walaupun sebenarnya pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal telah dimulai sejak pertengahan 1980-an, antara lain melalui paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, pelaksanaannya secara massif menemukan momentumnya setelah Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1997.
Menyusul kemerosotan nilai rupiah, Pemerintah Indonesia kemudian secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui penanda-tanganan Letter Of Intent (LOI), yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan subsidi untuk bahan bakar minyak, yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional seperti Shell. Begitu juga dengan kebijakan privatisasi beberapa BUMN, diantaranya Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang Timah dan Aneka Tambang.
Amerika Serikat
Dalam penggunaan di Amerika Serikat, istilah neoliberalisme dihubungkan dengan dukungan untuk perdagangan bebas dan welfare reform, tapi tidak dengan tentangan terhadap Keynesianism atau environmentalism. Dalam konteks AS, misalnya, ekonom Brad DeLong adalah seorang neoliberal, walaupun ia mendukung Keynesi, income redistribution, dan pengritik pemerintahan George W. Bush. Dalam penggunaan AS, neoliberalisme (“liberalisme baru”) biasanya dihubungkan dengan the Third Way, atau sosial-demokrasi di bawah gerakan New Public Management. Pendukung versi AS menganggap bahwa posisi mereka adalah pragmatis, berfokus pada apa yang dapat berhasil dan melebihi debat antara kiri dan kanan, walaupun liberalisme baru mirip dengan kebijakan ekonomi center-of-left (seperti halnya di Kanada di abad ke-20).
Kedua penggunaan ini dapat menimbulkan kebingungan. The overlapping of these usages can create considerable confusion. Dalam penggunaan internasional, presiden Ronald Reagan dan United States Republican Party dipandang sebagai pendukung neoliberalisme. Tapi Reagan tidak pernah digambarkan demikian dalam diskusi politik di AS, di mana istilah ini biasanya diterapkan pada Democrats seperti Democratic Leadership Council.
Kritik
Kritik terhadap neoliberalisme terutama sekali berkaitan dengan negara-negara berkembang yang aset-asetnya telah dimiliki oleh pihak asing. Negara-negara berkembang yang institusi ekonomi dan politiknya belum terbangun tetapi telah dikuras sebagai akibat tidak terlindungi dari arus deras perdagangan dan modal. Bahkan dalam gerakan neoliberal sendiri terdapat kritik terhadap banyaknya negara maju telah menuntut negara lain untuk meliberalisasi pasar mereka bagi barang-barang hasil industri mereka, sementara mereka sendiri melakukan proteksi terhadap pasar pertanian domestik mereka.
Pendukung antiglobalisasi adalah pihak yang paling lantang menentang neoliberalisme, terutama sekali dalam implementasi “pembebasan arus modal” tetapi tidak ada pembebasan arus tenaga kerja. Salah satu pendapat mereka, kebijakan neoliberal hanya mendorong sebuah “perlombaan menuju dasar” dalam arus modal menuju titik terendah untuk standar lingkungan dan buruh.

Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: