PKn

IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA
DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA MENUJU WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERTANGGUNGJAWAB

Hak asasi manusia (HAM) pada hakekatnya merupakan hak yang dimiliki manusia yang diperolah sejak lahir, tanpa membedakan bangsa, ras, suku, agama, warna kulit maupun jenis kelamin yang bersifat universal. Dengan demikian konsep HAM mengandung makna, hakekatnya sebagai manusia, mendapatkan pengakuan dari manusia lain, dan pelaksanaan hak-hak itu hanya dimungkinkan karena manusia tersebut menjadi anggota masyarakat. HAM tidak berlaku apabila manusia hidup pada suatu daerah yang sama sekali tidak mempunyai kontak dengan manusia lain. Ini berarti bahwa, HAM hanya hidup dalam suatu masyarakat yang dipenuhi dengan berbagai fenomena sosial antar anggota masyarakat. Disebut asasi, karena tanpa adanya hak tersebut seseorang tidak dapat hidup sebagaimana layaknya manusia.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan munculnya hak, tentu secara otomatis muncul pula kewajiban asasi manusia. Dalam hal ini, kewajiban asasi ini harus terlebih dahulu dilakukan agar hak-hak asasi dapat terpenuhi. Kewajiban asasi manusia merupakan kewajiban dasar yang pokok dan harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Maka, apabila seseorang menuntut hak-hak asasinya terpenuhi, maka pada saat yang bersamaan terdapat suatu keharusan agar seseorang tersebut melaksanakan kewajiban asasinya. Dengan kata lain, tuntutan atas hak-hak asasi harus disertai dengan pelaksanaan kewajiban asasi.
Perlu disadari bahwa pengakuan dan penghargaan terhadap HAM harus tertanam dalam hati dan pikiran setiap manusia secara sadar dan bertanggungjawab. Sesuai dengan konsep yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrat yang ada pada manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sehingga hak asasi ini tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Dengan demikian hak asasi seluruh manusia akan dapat terpenuhi secara adil sesuai dengan cita-cita dan harapan.

KONSEP HAK ASASI MANUSIA DAN WARGA NEGARA
1. Konsep HAM sebagai Natural Rights
Hak Asasi Manusia dalam istilah natural rights, dimaksudkan sebagai hak yang keberadaannya ada sejak dalam keadaan alamiah. Gambaran akan hal ini dijelaskan oleh Thomas Hobbes dan Jean Jacques Rousseau.
Dalam pandangan Hobbes, keadaan alamiah manusia adalah makhluk yang jahat. Kejahatan itu muncul dari sifat agresif seperti ingin menguasai sekaligus melindungi diri sendiri dari bahaya serta ingin dihormati. Pandangan ini sangat penting untuk menjelaskan bagaimana seharusnya kehidupan manusia ditata dalam kehidupan sosial yang satu sama lainnya tidak saling memangsa (homo homini lupus). Dari pandangan ini lahirlah konsep HAM sebagai hak individu atas perlindungan hukum atau hak individu untuk hidup aman.
Sebaliknya Rousseau, menyatakan bahwa keadaan alamiah manusia itu makhluk yang baik, masyarakatlah yang membuatnya jahat. Oleh karena itu, keadaan alamiah manusia adalah individu yang bebas. Dari pandangan Rousseau ini, kemudian muncul konsep bahwa HAM sebagai jaminan manusia sebagai makhluk yang bebas sebagai hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun.
Dari kedua pandangan tersebut, keduanya sependapat bahwa hal itu perlu ditata dalam kehidupan sosial. Dalam pandangan Hobbes, masyarakat/negara memiliki posisi untuk mencegah terjadinya homo homini lupus. Sedangkan menurut Rousseau, masyarakat/negara berperan sebagai penjamin kebebasan.
2. Konsep HAM sebagai Human Rights
Istilah human rights yang populer pada abad ke 18 sebenarnya merupakan perkembangan dari konsep natural rights dalam watak yang sekuler, rasional, universal, individual, demokratik dan radikal. Dalam konsep natural rights, dikatakan bahwa setiap manusia adalah sama dihadapan Tuhan, maka dalam watak sekuler dikatakan bahwa setiap manusia adalah sama dihadapan hukum. Bagi konsep human rights, apa yang menjadi hak adalah “what is human”.
Perkembangan konsep HAM dari abad ke abad dapat dinyatakan semakin menguat dari ikatan yang bersifat moral menjadi ikatan yang bersifat hukum (positif). Begitu pula cakupannya semakin meluas, namun ada penekanan yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan konteks sosial (reaksi dan relasi). Persoalan dikotomi sifat individual dan sosial semakin menipis, ada kecenderungan perlunya mengakomodasi kepentingan individual dan sosial, dan dihindari saling menegaskan.
3. Konsep HAM dan Warga Negara
Dalam kehidupan bermasyarakat modern, manusia disamping berperan sebagai manusia, juga berperan sebagai warga negara dan berbagai peran-peran lainnya. Berperan sebagai warga negara, karena ia merupakan anggota masyarakat politik atau negara. Pada dasarnya masyarakat politik merupakan perkembangan dari masyarakat alamiah dengan natural rights-nya. Ketika masyarakat alamiah berkembang menjadi masyarakat politik atau hidup bernegara, manusia yang juga telah memiliki predikat sebagai warga negara harus tunduk pada hukum negara dan terikat oleh kekuasaan negara, namun bukan berarti HAM kemudian dihapus. Bahkan pada umumnya di negara-negara yang lahir setelah Perang Dunia II atau setelah lahirnya UDHR (Universal Declaration of Human Rights), jaminan HAM kemudian dikuatkan dengan dimasukkannya dalam konstitusi (UUD). Oleh karena itu, HAM menjadi dasar bagi pengembangan hak dan kewajiban warga negara.
Konsep HAM sesungguhnya bersifat universal, karena bertitik tolak dari manusia, bukan dari Barat atau Timur. Pandangan ini dikenal sebagai pandangan absolut. Namun dalam kenyataan empirik ternyata HAM selalu dalam konteks sosial (relativisme budaya). Ini terbukti dengan lahirnya piagam regional seperti HAM untuk Asia Tenggara, Amerika Latin, Afrika dan dinegara-negara islam.
Berkembangnya HAM dalam konteks sosial (relativisme budaya) dapat dimengerti karena untuk melaksanakan HAM memerlukan kondisi ekonomi, politik dan sosio-kultural yang kondusif. Pada umumnya bagi negara-negara yang sedang berkembang, kondisinya belum kondusif untuk melaksanakan HAM universal, karena masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Namun HAM dalam konsep relativisme budaya hanya dapat diterima apabila dalam prakteknya tetap memperhatikan unsur kepentingan individu dan menjadikan praktek HAM lebih baik dan efektif.

MACAM-MACAM HAK ASASI MANUSIA DAN WARGA NEGARA
Hak asasi manusia dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.
2. Hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya.
3. Hak asasi untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau biasa disebut “rights of legal equality”.
4. Hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam Pemilu), hak mendirikan partai politik dan sebagainya.
5. Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights) meliputi hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights) yaitu peraturan dalam penangkapan, penggledahan, peradilan dan sebagainya.
Jenis-jenis hak asasi manusia menurut UDHR (Universal Declaration of Human Rights), antara lain sebagai berikut :
1. Hak menikmati hidup, kemerdekaan dan keamanan badan;
2. Hak diakui kepribadiannya menurut hukum;
3. Hak mendapat perlakuan yang sama dengan yang lain menurut hukum;
4. Hak mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa dimuka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah dan lain-lain;
5. Hak masuk dan keluar wilayah satu negara;
6. Hak mendapat asylum atau penghunian;
7. Hak mendapat suatu kebangsaan;
8. Hak mendapat milik atas benda;
9. Hak bebas dari pikiran dan perasaan;
10. Hak bebas dalam memeluk agama dan dalam mempunyai dan mengeluarkan pendapat;
11. Hak berapat dan berkumpul;
12. Hak mendapat jaminan sosial;
13. Hak mendapat pekerjaan;
14. Hak berdagang;
15. Hak mendapat pendidikan;
16. Hak turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat.
Dalam praktek jenis-jenis HAM diatas, pada masa sekarang ini dituntut untuk dikembangkan secara terpadu, yang sering dikenal dengan hak akan pembangunan (the rights to development).

TANGGUNGJAWAB WARGA NEGARA
Tanggungjawab (responsibility) dimaksudkan sebagai tanggungjawab atas pelaksanaan hak (rights) dan kewajiban (duty) sebagai warga negara. Tanggungjawab menjadi sesuatu yang penting agar dalam melaksanakan hak dan kewajiban, dilakukan menurut aturan main yang berlaku, sehingga mengurangi perbuatan melanggar hukum dan terarah (tidak asal-asalan), sehingga upaya membangun bangsa dapat semakin didekati.
Tanggungjawab warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya disamping untuk kepentingan dirinya, juga diserahkan kepada pencapaian kehidupan yang baik yang telah disepakati dalam kehidupan bernegara. Dengan cara demikian maka tidak akan melanggar hak asasi orang lain.
Terdapat beberapa perspektif tentang lingkungan kelembagaan yang dinilai secara efektif mendukung pencapaian kehidupan yang baik. Michael Walzer mengajukan 6 lingkungan kelembagaan yang dinyatakan akan mendukung pencapaian kehidupan yang baik, yaitu : Komunitas Politik, Ekonomi yang kooperatif, Pasar, Bangsa (negara bangsa), dan Civil Society.

PENGEMBANGAN HAM DI INDONESIA
Seperti juga negara-negara baru lainnya, sejak awal masa kemerdekaan Indonesia telah mencantumkan beberapa hak asasi dalam konstitusinya, baik dalam UUD 1945 maupun dalam UUD seterusnya. Tidak mengherankan bila pada saat itu hak-hak asasi masih termuat dalam jumlah yang terbatas dan dirumuskan secara singkat, mengingat bahwa naskah disusun pada dalam suasana yang serba mendesak. Sehingga tidak cukup waktu untuk membicarakan hak-hak asasi secara mendalam dan merumuskannya secara lengkap.
HAM perspektif konstitusi Indonesia :
1. UUD 1945 (Proklamasi) tidak secara ekplisit menyebutkan Hak Asasi Manusia, tetapi Hak Asasi Warga Negara.
2. Kontitusi RIS 1949: Pengaturan HAM terdapat dalam bagian V.
3. UUDS 1950: Terdiri atas 6 bagian dan 43 pasal tentang HAM.
4. UUD 1945 —Dekrit Presiden 1959.
5. Amandemen UUD 1945: HAM secara tegas pada Bab X A.
Hak-hak asasi yang tercantum dalam UUD 1945 tidak termuat dalam suatu Piagam yang terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama pasal 27-31.
Kemudian setelah amandemen kedua UUD 1945, dikeluarkan Tap MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang HAM dan diundangkan dalam UU no 39 tahun 1999.
Prinsip pengembangan HAM:
a. Ratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
b. HAM dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban umum (Tap MPR No.XVII/MPR/1998).
Dalam perkembangan selanjutnya, setelah amandemen kedua UUD 1945 mengenai hak-hak asasi manusia termuat dalam pasal 28A-28J.

IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA
1. Pelanggaran HAM secara dominan oleh Negara
Persoalan klasik yang tidak dapat dipisahkan dalam implementasi HAM adalah masalah pelanggaran yang secara dominan dilakukan oleh negara, yang mestinya bertugas untuk melindunginya. Dewasa ini diberbagai belahan dunia, khususnya dinegara-negara dunia ketiga tampak jelas bahwa pelanggaran HAM banyak dilakukan oleh penguasa.
Richard Falk, seorang pemerhati HAM mengkategorikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dianggap kejam, yaitu :
 Pembunuhan besar-besaran (genocide);
 Rasialisme;
 Terorisme berskala besar;
 Pemerintahan totaliter;
 Penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia;
 Perusakan kualitas lingkungan (esocide);
 Kejahatan-kejahatan perang.
Disamping pelanggaran HAM berat diatas, dikenal pula pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang dianggap tidak berat, antara lain : pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk mengekpresikan pendapatnya.
Persoalan lain yang selalu muncul dalam implementasi HAM adalah kontradiksi antara universalisme-partikularisme dan dikotomi antara individualisme-kolektivisme. Di negara-negara dunia ketiga ada kecenderungan pemerintahannya menganut partikularisme dengan alasan bahwa HAM harus dipandang dari berbagai perspektif, karena masyarakat dunia juga beragam. Mengenai dikotomi individualisme dan kolektivisme, seharusnya tidak dipandang secara kontradiktif, karena hal itu merupakan fakta sosial dan masing-masing memiliki tempatnya, bahkan terdapat hak-hak yang termuat dalam dimensi kedunya. Dalam perkembangan selanjutnya, Indonesia melalui Departemen Luar Negerinya dalam rangka membela negara diberbagai forum Internasional, mengajukan prinsip-prinsip HAM, yaitu universalitas, pembangunan nasional, kesatuan hak asasi manusia, obyektivitas, keseimbangan, kompetensi nasional dan negara hukum.
Manusia hidup dalam berbagai masyarakat yang berlainan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berbeda. Meskipun demikian, manusia adalah manusia dengan semua hak manusiawi dasar yang melekat padanya karena kemanusiaannya. Sehingga tentunya tidak dapat dibenarkan karena alasan perbedaan sosial budaya kemudian dalam implementasi HAM justru secara substansi merupakan pelanggaran HAM. Dengan kata lain, pada hakekatnya konsep dan implementasi HAM bersifat universal.

2. Pluralisme dan Hak Asasi Manusia
Jelas, pluralisme tidak bisa dipisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling terkait antara satu dengan lainnya. dalam pluralisme terkandung beragam jenis hak-hak dasar individu. Karena itu, pengandaian berjalannya pluralisme tentunya mengandaikan pula adanya penghormatan, jaminan dan perlindungan HAM yang memungkinkan bagi setiap individu untuk menikmati hak-hak dasar yang dimilikinya tersebut.
Pada ranah keagamaan misalnya, pluralisme tidak mungkin berjalan tanpa jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai salah satu hak dasar individu. Hal yang sama berlaku di ranah sosiologis, di mana pluralisme tidak ada apabila hak-hak dasar individu seperti hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, hak kelompok-kelompok minoritas dan hak-hak dasar lainnya tidak dijamin dan tidak dilindungi keberadaannya. Karena itu, HAM merupakan aspek yang sangat penting dalam pluralisme. Dalam konteks bernegara, hukum HAM mengatur relasi antara negara dan warganya, bagaimana negara memperlakukan warganya, menjamin dan melindungi hak-hak dasar warganya. Dalam konteks bermasyarakat, kesadaran dan penerimaan akan norma-norma HAM dapat menjadi faktor penting bagaimana mereka berhubungan antar sesamanya.
Dalam kerangka ini, menegaskan kembali kewajiban negara yang ditetapkan oleh hukum HAM menjadi penting untuk dilakukan, terutama dalam kaitan pemajuan pluralisme di Indonesia. Hukum HAM secara jelas menegaskan tiga kewajiban negara, yakni menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fullfil). Relevansi antara kewajiban-kewajiban tersebut dengan pemajuan pluralisme adalah sejauh negara menjalankan kewajiban-kewajiban HAM-nya secara sungguh-sungguh, maka upaya negara tersebut dapat menjadi babak awal dalam mendorong kemajuan pluralisme. Kendati demikian, ada beberapa prinsip yang harus ditaati oleh negara dalam implementasi kewajiban-kewajiban HAM-nya. Prinsip-prinsip tersebut mengatur batasan-batasan negara sampai sejauhmana ia menjalankan tiga kewajibannya tersebut. Ketaatan negara terhadap prinsip-prinsip tersebut menjadi penting untuk memastikan terjamin dan terpenuhinya semua hak-hak dasar individu tanpa terkecuali.
Dengan demikian dalam kerangka menjamin dan melindungi, negara melalui aparatnya harus mencegah munculnya tindakan-tindakan yang berpotensi mengancam hak-hak dasar individu yang terkait pluralisme, serta menindak kelompok-kelompok di masyarakat yang melakukan pelanggaran. Terlebih lagi jika kelompok tersebut melakukannya dengan cara-cara kekerasan dan mengakibatkan jatuhnya korban dari pihak yang dilanggar. Jelasnya, negara tidak boleh berdiam diri dan membiarkan bilamana ada kelompok yang melakukan pemaksaan kehendak, melakukan represi dan operasi dengan mengatasnamakan kebenaran dan keyakinan mereka.
Upaya negara yang dirasa cukup efektif untuk diterapkan adalah dengan diadakannya pendidikan HAM. Dalam hal ini pendidikan HAM harus menjadi agenda gerakan sosial dalam bentuknya yang paling nyata dan efektif. Pendidikan HAM diperlukan karena pengingkaran dan pelanggaran atas HAM terjadi karena masyarakat, bahkan elite politik dan (aparat) negara, umumnya mengidap penyakit human rights illiteration, alias “buta HAM”. Lemahnya komitmen penguasa dan elite politik paling tidak akan mendorong untuk merefleksikan tiga agenda penting, yaitu: Pertama, penguatan gerakan masyarakat sipil bagi pemajuan dan pelindungan HAM, dengan meningkatkan kontrol atas kekuasaan negara; Kedua, menjadikan isu HAM sebagai bagian integral dari pendidikan politik warga negara; dan Ketiga, terus menjaga soliditas dan solidaritas bagi seluruh keluarga korban pelanggaran HAM.

KESIMPULAN
Perlu disadari bahwa pengakuan dan penghargaan terhadap HAM harus tertanam dalam hati dan pikiran setiap manusia secara sadar dan bertanggungjawab. Sesuai dengan konsep yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrat yang ada pada manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sehingga hak asasi ini tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Dengan demikian hak asasi seluruh manusia akan dapat terpenuhi secara adil sesuai dengan cita-cita dan harapan.
Yang tidak kalah penting, apabila seseorang menuntut hak-hak asasinya terpenuhi, maka pada saat yang bersamaan terdapat pula suatu keharusan agar seseorang tersebut melaksanakan kewajiban asasinya. Dalam hal ini kewajiban negara merupakan hak warga negara, sebaliknya hak negara merupakan kewajiban warga negara. Dengan demikian kedudukan warga negara harus dijunjung tinggi oleh negara maupun hukum negara yang bersangkutan. Tentu saja hal ini berlaku universal bagi semua negara, tidak hanya di Indonesia. Di Indonesia sendiri, mengenai hak asasi manusia telah direalisasikan kedalam UUD 1945 (pasal 28A-28J), sehingga bagi siapapun yang melanggarnya dapat dijatuhi hukuman.
Tentunya, upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan dalam memperjuangkan HAM diharapkan akan mampu melindungi eksistensi HAM dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan adanya kesadaran antar masing-masing individu untuk saling menjaga dan menghormati hak-hak yang dimiliki. Dengan demikian cita-cita implementasi HAM menuju warga negara yang bertanggungjawab akan tercapai.

RESUME BUKU

PRAKTIK BELAJAR KEWARGANEGARAAN
KAMI BANGSA INDONESIA

LANGKAH I. MENGIDENTIFIKASI MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MASYARAKAT
Tujuan Langkah I
Tujuan tahap ini adalah untuk berbagi informasi yang sudah diketahui olehmu, teman-temanmu dan orang lain berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dengan demikian kelasmu akan memperoleh informasi yang cukup yang dapat digunakan untuk memilih satu masalah yang tepat dari beberapa permasalahan yang ada sebagai bahan kajian kelasmu.

LANGKAH II. MEMILIH MASALAH SEBAGAI BAHAN KAJIAN KELAS DENGAN SUARA TERBANYAK
Tujuan Langkah II
Kelasmu hendaknya mendiskusikan semua informasi yang telah didapat berkenaan dengan daftar masalah yang ditemukan dalam masyarakat. Jika kamu telah memiliki informasi yang cukup, gunakanlah itu untuk memilih masalah yang hendak dipilih sebagai bahan kajian kelas.

LANGKAH III. MENGUMPULKAN INFORMASI MASALAH YANG AKAN DIUJI
Pengumpulan Informasi tentang berbagai permasalahan yang akan diuji tersebut dapat diperoleh dari Kantor Surat Kabar, Profesor dan Pakar, Ahli Hukum dan Hakim, Organisasi Masyarakat, Kantor Legislatif dan Kantor Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kantor Polisi dan Jaringan Informasi Elektronik.

Panduan untuk Memperoleh dan Mendokumentasikan Informasi
1. Kunjungi perpustakaan , kantor pemerintah atau swasta;
2. Dapatkan informasi melalui telepon;
3. Menggunakan media surat-menyurat.

LANGKAH IV. MENGEMBANGKAN PORTOFOLIO KELAS
Tujuan Langkah IV
Untuk memasuki tahap ini kamu harus sudah menyelesaikan penelitianmu. Dalam tahap ini mulailah mengembangkan portofolio kelas. Kelas akan dibagi dalam empat kelompok. Masing-masing kelompok akan bertanggungjawab untuk mengembangkan satu bagian dari portofolio kelas. Bahan-bahan yang dimasukkan dalam portofolio hendaknya mencakup dokumentasi-dokumentasi yang telah dikumpulkan dalam tahap penelitian masalah. Dokumentasi ini harus mencakup bahan-bahan atau karya-karya seni yang ditulis asli oleh para siswa.

A. Spesifikasi Portofolio
Karya dari keempat kelompok ini akan ditampilkan dalam sebuah portofolio kelas. Portofolio tersebut terbagi dalam dua bagian, yaitu bagian tayangan dan bagian dokumentasi.

1. Bagian Tayangan
Pada bagian ini masing-masing karya dari keempat kelompok hendaknya ditempatkan pada satu panel terpisah dari keempat tayangan panel lainnya. Bagian tayangan ini hendaknya terdiri dari empat lembaran papan poster atau papan busa atau yang sejenis. Masing-masing panel tersebut luas dan tingginya tidak lebih dari 80 cm dan 90 cm. Tayangan ini hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diletakkan diatas meja atau ditempelkan pada papan portofolio. Bahan-bahan yang ditayangkan dapat meliputi pernyataan-pernyataan tertulis, daftar sumber-sumber informasi, peta, grafis, foto-foto, karya seni yang asli dan sebagainya.

2. Bagian dokumentasi
Masing-masing dari keempat kelompok harus memilih bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Bahan-bahan itu merupakan bahan-bahan yang terdokumentasi paling baik yang juga digunakan sebagai pembuktian penelitian yang telah dilakukan. Bahan-bahan yang dimasukkan dalam bagian dokumentasi ini harus mewakili hasil penelitian-penelitian terpenting yang pernah dilakukan. Bahan-bahan ini harus dimasukkan pada sebuah map (binder) bermata tiga yang tidak lebih tebal dari 4 cm.
B. Tugas Kelompok Portofolio
Kelompok Portofolio 1 (Satu). Menjelaskan masalah.
Kelompok ini bertanggungjawab untuk menjelaskan pilihan masalah yang telah dikaji. Kelompok ini juga harus menjelaskan beberapa hal yang meliputi alasan mengapa masalah yang disajikan adalah masalah yang penting, mengapa badan pemerintah tertentu atau pemerintahan tingkat tertentu harus menangani masalah tersebut.

Kelompok Portofolio 2 (Dua). Menilai kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan masalah.
Kelompok ini bertanggungjawab untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan yang sudah ada dan atau menjelaskan kebijakan-kebijakan alternatif yang dibuat untuk memecahkan masalah.

Kelompok Portofolio 3 (Tiga). Mengembangkan kebijakan publik yang akan didukung oleh seluruh kelas.
Kelompok ini bertanggungjawab untuk mengembangkan dan menerangkan dengan tepat atas suatu kebijakan tertentu yang disepakati dan didukung oleh seluruh kelas.

Kelompok Portofolio 4 (Empat). Mengembangkan suatu rencana tindakan agar pemerintah bersedia menerima kebijakan kelas.
Kelompok ini bertanggungjawab untuk mengembangkan suatu rencana tindakan yang menunjukkan bagaimana cara warganegara dapat mempengaruhi pemerintah untuk menerima kebijakan yang didukung oleh kelas.

C. Beberapa Petunjuk Bagi Kelompok Portofolio
Masing-masing kelompok harus selalu menginformasikan kemajuan kegiatan portofolio mereka kepada teman-teman sekelas. Masing-masing kelompok hendaknya bekerjasama dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan bahan-bahan apa saja yang akan dimasukkan dalam Bagian Tayangan dan Bagian Dokumentasi portofolio. Kerjasama ini selain akan menghindarkan terjadinya penayangan informasi yang sama lebih dari satu kali, juga akan menjamin ketepatan tayangan dan bukti-bukti penelitian yang telah dilakukan.
KELOMPOK PORTOFOLIO SATU
Menjelaskan Masalah
Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelakan permasalahan yang tercantum pada tampilan pertama dalam Bagian Tayangan dan Bagian Dokumentasi portofolio kelasmu.

A. Bagian Tayangan Portofolio : Bagian Satu
Bagian ini hendaknya mencakup hal-hal berikut :
1. Rangkuman masalah secara tertulis.
Tinjau ulang bahan-bahan yang telah dikumpulkan oleh tim peneliti.
2. Presentasi masalah dengan grafis
Penyajian ini dapat meliputi peta, grafis, foto-foto, kartun-kartun politik, topik-topik utama surat kabar, tabel statistik dan ilustrasi lainnya. Ilustrasi tersebut dapat diambil dari media cetak atau merupakan buatan sendiri.
3. Identifikasi Sumber Informasi
Ketiklah sumber-sumber informasi yang telah digunakan sebanyak satu halaman berspasi rangkap.

B. Bagian Dokumentasi Portofolio : Bagian Satu
Pada bagian pertama dalam map dokumentasi portofolio kelas, masukkanlah semua informasi terbaik dan terpenting yang telah dikumpulkan dan digunakan dalam pengujian dan penelitian masalah. Bahan-bahan yang dapat dimasukkan tersebut antara lain :
 Kliping surat kabar;
 Laporan tertulis dari wawancara dengan anggota masyarakat;
 Laporan tertulis dari ulasan radio dan televisi tentang masalah tersebut;
 Keterangan-keterangan dari organisasi kemasyarakatan, organisasi pemerintah atau swasta;
 Kutipan-kutipan dari lembaga publikasi pemerintah.

Isi dari Bagian Dokumentasi terdiri dari halaman judul untuk masing-masing laporan dan dokumentasi, bahan-bahan dokumentasi dan laporan itu sendiri dan satu halaman rangkuman (abstraksi) dokumentasi baik yang diambil dari bahan dokumentasi itu sendiri maupun dokumentasi yang ditulis oleh kelompok.

KELOMPOK PORTOFOLIO DUA
Mengkaji Kebijakan Alternatif untuk Menangani Masalah
Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah dan memberikan penilaian atas kebijakan yang digunakan saat ini atau kebijakan yang sedang/telah disusun untuk menangani masalah yang menjadi kajian kelasmu. Temuan kelompokmu akan disajikan pada tampilan kedua dalam Bagian Tayangan dan Bagian Dokumentasi portofolio kelas.

A. Bagian Tayangan Portofolio : Bagian Dua
Bagian ini hendaknya mencakup hal-hal berikut :
1. Ragkuman tertulis tentang kebijakan alternatif. Pilih dua atau tiga kebijakan yang diusulkan secara perorangan atau kelompok (atau dapat juga memasukkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada saat ini).
2. Presentasi grafis kebijakan
Penyajian ini dapat meliputi peta, grafik, foto-foto, lukisan, gambar, kartun-kartun politik topik-topik utama surat kabar, tabel statistik dan ilustrasi lainnya. Ilustrasi tersebut dapat diambil dari media cetak atau merupakan buatan sendiri.
3. Identifikasi sumber informasi
Ketiklah berbagai sumber-sumber informasi yang telah digunakan untuk mengumpulkan informasi.

B. Bagian Dokumentasi Portofolio : Bagian Dua
Masukkan informasi terbaik yang telah dikumpulkan atau digunakan dalam pengujian dan penilaian kebijakan-kebikajan yang ada saat ini, serta kebijakan-kebikajan alternatif yang digunakan untuk menangani masalah yang akn menjadi kajian kelas pada bagian kedua map dokumentasi. Pilihan dokumentasi dapat berupa :
 Kliping surat kabar;
 Laporan tertulis dari wawancara dengan anggota masyarakat;
 Laporan tertulis dari ulasan radio dan televisi tentang masalah tersebut;
 Keterangan-keterangan dari organisasi kemasyarakatan, organisasi pemerintah atau swasta;
 Kutipan-kutipan dari lembaga publikasi pemerintah.

Isi dari Bagian Dokumentasi terdiri dari halaman judul untuk masing-masing laporan dan dokumentasi, bahan-bahan dokumentasi dan laporan itu sendiri dan satu halaman rangkuman (abstraksi) dokumentasi baik yang diambil dari bahan dokumentasi itu sendiri maupun dokumentasi yang ditulis oleh kelompok.

KELOMPOK PORTOFOLIO TIGA
Mengusulkan kebijakan alternatif untuk Menangani Masalah.
Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengusulkan kebijakan publik yang dapat digunakan untuk menangani masalah yang menjadi kajian kelas. Kebijakan yang dipilih haruslah merupakan kebijakan yang nantinya dapat disetujui oleh mayoritas anggota kelas.

A. Bagian Tayangan Portofolio : Bagian Tiga
Bagian ini hendaknya mencakup hal-hal berikut :
1. Penjelasan dan jastifikasi tertulis atas kebijakan yang diusulkan.
Kelompokmu hendaknya menjelaskan alasan memilih dan mendukung kebijakan untuk ditayangkan dalam portofolio kelasmu.
2. Presentasi grafis kebijakan yang diusulkan
Peyajian ini dapat berupa peta, grafik, foto-foto, lukisan, gambar, kartun polotik, topik-topik utama surat kabar, tabel statistik dan ilustrasi lainnya yang berkaitan dengan dengan kebijakan yang diusulkan untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan yang menjadi bahan kajian kelasmu.
3. Identifikasi Sumber Informasi
Ketik sumber-sumber informasi yang telah digunakan untuk mengumpulkan informasi.

B. Bagian Dokumentasi Portofolio : Bagian Tiga
Dalam bagian tiga ini masukkanlah bahan-bahan yang merupakan informasi terbaik yang telah dikumpulkan dan digunakan baik dalam pengujian maupun dan penilaian kebijakan yang sudah ada maupun dalam pengujian dan penilaian kebijakan alternatif lainnya yang akan digunakan untuk menangani masalah kajian kelasmu. Pilihan bahan dokumentasi bisa dipilih dari :
 Kliping surat kabar;
 Laporan tertulis dari wawancara dengan anggota masyarakat;
 Laporan tertulis dari ulasan radio dan televisi tentang masalah tersebut;
 Keterangan-keterangan dari organisasi kemasyarakatan, organisasi pemerintah atau swasta;
 Kutipan-kutipan dari lembaga publikasi pemerintahan.

Isi dari Bagian Dokumentasi terdiri dari halaman judul untuk masing-masing laporan dan dokumentasi, bahan-bahan dokumentasi dan laporan dan satu halaman untuk rangkuman atau abstraksi dokumentasi baik yang diambil dari bahah dokumentasi itu sendiri maupun dokumentasi yang ditulis oleh kelompok.

KELOMPOK PORTOFOLIO EMPAT
Mengembangkan Rencana Kerja
Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana kerja. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah yang mungkin dapat diambil sebagai cara untuk membua pemerintah menerima dan melaksanakan kebijakan yang diusulkan.

A. Bagian Tayangan Portofolio
Bagian ini hendaknya mencakup hal-hal sebagai berikut :
1. Penjelasan secara tertulis tentang bagaimana cara kelasmu mengajak masyarakat baik peorangan maupun kelompok untuk mendukung rencana kerja yang diusulkan.
2. Penjelasan tertulis tentang bagaimana mendapatkan dukungan dari pemerintah atas kbijakan yang diusulkan.
3. Presentasi grafis kebijakan yang diusulkan. Peyajian ini dapat berupa peta, grafik, foto-foto, lukisan, gambar, kartun polotik, topik-topik utama surat kabar, tabel statistik dan ilustrasi lainnya yang berkaitan dengan dengan kebijakan yang diusulkan untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan yang menjadi bahan kajian kelasmu.
4. Identifikasi Sumber Informasi.

B. Bagian Dokumentasi Portofolio : Bagian Empat
Masukkan informasi-informasi terbaik yang telah dikumpulkan dan talah digunakan dalam pengembangan rencana kerja dalam tampilan keempat pada map dokumentasi portofolio kelas ini. Bebarapa pilihan dokumentasi misalnya dari :
 Pernyataan-pernyataan perseorangan atau kelompok-kelompok yang cukup berpengaruh;
 Pernyataan-pernyataan dari para pejabat pemerintahan yang berpengaruh;
 Kliping majalah atau surat kabar;
 Laporan tertulis dari wawancara dengan anggota masyarakat, laporan tertulis dari ulasan radio dan televisi tentang masalah tersebut;
 Keterangan dari pemerintah, organisasi kemasyakatan, organisasi pemerintah/swasta;
 Kutipan-kutipan publikasi pemerintahan.

Isi dari Bagian Dokumentasi terdiri dari halaman judul untuk masing-masing laporan dan dokumentasi, bahan-bahan dokumentasi dan laporan itu sendiri dan satu halaman rangkuman (abstraksi)dokumentasi baik yang diambil dari bahan dokumentasi itu sendiri maupun dokumentasi yang telah ditulis oleh kelompok.

LANGKAH V. MENYAJIKAN PORTOFOLIO
Tujuan Langkah V
Jika portofolio kelasmu sudah selesai, kamu dapat menyajikan hasil pekerjaan dihadapan hadirin. Presentasi dapat dilakukan dihadapan tiga sampai empat orang juri yang mewakili sekolah dan masyarakatmu. Dengan kegiatan ini kamu akan dibekali dengan pengalaman belajar bagaimana cara mempresentasikan ide-ide dan pemikiranmu kepada orang lain, serta bagaimana caramu meyakinkan mereka terhadap langkah-langkah yang telah diambil.

Empat tujuan dasar kegatan presentasi portofolio ini antara lain adalah :
1. Memberikan informasi kepada para hadirin tentang pentingnya masalah yang diidentifikasi itu bagi masyrakat;
2. Menjelaskan dan memberikan penilaian atas kebijakan alternatif kepada para hadirin, dengan tujuan agar mereka dapat memahami keuntungan dan kerugian dari masing-masing kebijakan alternatif tersebut;
3. Mendiskusikan dengan para hadirin bahwa pilhan kebijakan yang telah dipilih adalah kebijakan yang “paling baik” untuk menangani masalah tersebut. Selain itu kamu harus bisa “membuat suatu argumen yang rasional“ untuk mendukung pemikiranmu;
4. Menunjukkan bagaimana cara kelasmu dapat memperoleh dukungan dari masyarakat, dewan legislatif dan ekskutif, lembaga pemerintah/swasta lainnya atas kebijakan pilihanmu.

Masing-masing tujuan tersebut mewakili keempat kelompok yang bertanggung jawab atas masing-masing Bagian Tayangan dan masing-masing Bagian Dokumentasi portofolio kelas. Selain presentasi, masing-masing kelompok akan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang tepat. Gunakan panduan di bawah ini :

A. Presentasi Awal
Presentasi awal akan berlangsung pada empat menit pertama. Pada empat menit pertama ini kelompok portofolio kelas akan mempresentasikan informasi-informasi penting dari masing-masing bagian portofolio.
1. Informasi yang disampaikan hendaknya sesuai yang tercantum pada Bagian Tayangan dan Bagian Dokumentasi;
2. Gunakan grafis yang ada dalam portofolio untuk membantumu menjelaskan dan menekankan pada satu pokok pikiran;
3. Hanya bagian-bagian yang dimasukkan dalam portofoliolah yang hanya dapat digunakan pada presentasi lisan. Tidak diperkenankan menggunkan bahan-bahan tambahan lainnya seperti : Videotape,Slide, computer, Over Head Proyektor ( OHP ) atau poster-poster.

B. Forum Tanya- Jawab
Enam menit berikutnya akan menjadi forum tanya jawab. Dewan juri akan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan presentasi dan tampilan portofolio kelasmu. Kemungkinan para juri akan memintamu untuk :
1. Menjelaskan lebih jauh atau mengklasifkasi pokok-pokok utama yang telah dikerjakan;
2. Memberikan contoh-contoh yang jelas tentang pokok-pokok utama yang telah diselesaikan;
3. Mempertahankan beberapa pernyataan dan/atau langkah yang telah diambil;
4. Menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan apa yang telah dipelajari dari pengalaman membuat portofolio kelas.

C. Persiapan Presentasi
Kamu boleh meminta bantuan orangtua murid atau anggota masyarakat lainnya yang memiliki pengalaman dalam membuat presentasi bagi masyarakat umum agar dapat melatih bagaimana cara melakukan presentasi kelompokmu.

D. Panduan
Libatkan anggota kelompokmu agar ikut serta berpartisipasi baik pada saat presentasi awal maupun pada saat forum tanya jawab. Presentasi ini tidak boleh didominasi oleh satu atau dua orang siswa saja, melainkan haruslah memperlihatkan hasil belajar bekerjasama yang telah dilakukan ketika mempersiapkan portofolio kelas. Jangan membacakan portofolio kelasmu dihadapan para juri, melainkan cobalah untuk memilih informasi dan argumen yang penting-penting saja dan sajikanlah portofoliomu dalam bentu dialog. Selama presentasi kamu tidak boleh menggunakan bahan-bahan lain selain bahan-bahan yang telah dimasukkan kedalam portofolio kelasmu.

E. Kriteria Penilaian
Jika kelasmu diikutsertakan dalam suatu kompetisi dimana kamu dituntut untuk melakukan presentasi, maka presentasimu akan dinilai oleh dewan juri.

LANGKAH VI. MEREFLEKSIKAN PENGALAMAN BELAJAR
Tujuan Langkah VI
Refleksi pengalaman belajar ini merupakan salah satu cara untuk belajar menghindari agar jangan sampai melakukan suatu kesalahan dan untuk meningkatkan kemampuan yang sudah kamu miliki. Untuk memasuki tahap ini kamu harus sudah menyelesaikan portofolio kelasmu. Sebagai bagian tambahan, kamu dapat memasukkan Bagian Refleksi atau Evaluasi ini dalam Map Bagian Dokumentasi. Bagian Refleksi ini hendaknya menggambarkan secara singkat tentang :
 Apa yang telah dipelajari dan bagaimana cara memelajarinya
 Cara yang dipakai untuk mengembangkan portofolio
Merefleksikan pengalaman belajara menyusun portofolio penting dilakukan setelah presentasi selesai untuk mehealuasi kinerjanya.

KESIMPULAN
Sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan dalam ikut serta mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Ini menjadi bukti bahwa semua warganegara harus berpartisipasi terhadap kemajuan bangsa. Perlu diingat bahwa sebuah kebijakan terkadang harus direvisi karena selalu berubah situasinya sehingga muncul masalah-masalah baru yang membutuhkan kebijakan baru juga. Membantu membuat kebijakan publik merupakan bagian dari tanggungjawab warganegara dalam pemerintahan yang berdaulat.

Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: