HUKUM

SEJARAH HUKUM PERDATA

1. HUKUM PERDATA BELANDA

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis (Code Napoleon). Code Napoleon sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi (Corpus Juris Civilis) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi (pembukuan suatu lapangan hukum secara sistematis dan teratur dalam satu buku) yang bernama code civil (hukum perdata) dan code de commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda. Bahkan sampai 24 tahun sesudah negeri Belanda merdeka dari Perancis tahun 1813, kedua kodifikasi itu masih berlaku di negeri Belanda. Jadi, pada waktu pemerintah Belanda yang telah merdeka belum mampu dalam waktu pendek menciptakan hukum privat yang bersifat nasional (berlaku asas konkordansi).

Kemudian Belanda menginginkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersendiri yang lepas dari kekuasaan Perancis. Maka berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Dasar Negeri Belanda, tahun 1814 mulai disusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan rencana kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER. Sebelum selesai KEMPER meninggal dunia (1924) dan usaha pembentukan kodifikasi dilanjutkan NICOLAI, Ketua Pengadilan Tinggi Belgia (pada waktu itu Belgia dan Belanda masih merupakan satu Negara). Keinginan Belanda tersebut direalisasikan dengan pembentukan dua kodifikasi yang bersifat nasional, yang diberi nama :

1. Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW (atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda/KUHPdt).
2. Wetboek van Koophandel disingkat WvK (atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/KUHD).

Pembentukan hukum perdata (Belanda) ini selesai tanggal 6 Juli 1830 dan diberlakukan tanggal 1 Februari 1830. Tetapi bulan Agustus 1830 terjadi pemberontakan di bagian selatan Belanda (kerajaan Belgia) sehingga kodifikasi ditangguhkan dan baru terlaksana tanggal 1 Oktober 1838. Meskipun BW dan WvK Belanda adalah kodifikasi bentukan nasional Belanda, isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan Code Civil dan Code De Commerse Perancis. Menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah saduran dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda.

2. HUKUM PERDATA INDONESIA

Karena Belanda pernah menjajah Indonesia, maka KUHPdt-Belanda ini diusahakan supaya dapat berlaku pula di wilayah Hindia Belanda. Caranya ialah dibentuk B.W. Hindia Belanda yang susunan dan isinya serupa dengan BW Belanda. Untuk kodifikasi KUHPdt. di Indonesia dibentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem. Kodifikasi yang dihasilkan diharapkan memiliki kesesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda. Disamping telah membentuk panitia, pemerintah Belanda mengangkat pula Mr. C.C. Hagemann sebagai ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda (Hooggerechtshof) yang diberi tugas istimewa untuk turut mempersiapkan kodifikasi di Indonesia. Mr. C.C. Hagemann dalam hal tidak berhasil, sehingga tahun 1836 ditarik kembali ke negeri Belanda. Kedudukannya sebagai ketua Mahkamah Agung di Indonesia diganti oleh Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem.

Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi keua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota. Panitia tersebut juga belum berhasil.Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem lagi,tetapi anggotanya diganti yaitu Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Pada akhirnya panitia inilah yang berhasil mengkodifikasi KUHPdt Indonesia maka KUHPdt. Belanda banyak menjiwai KUHPdt. Indonesia karena KUHPdt. Belanda dicontoh untuk kodifikasi KUHPdt. Indonesia. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.

Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.

Pasal 2 ATURAN PERALIHAN UUD 1945
Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat [Belanda] yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagaian materi B.W. sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai Perkawinan, Hipotik, Kepailitan, Fidusia sebagai contoh Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.

3. B.W./KUHPdt SEBAGAI HIMPUNAN TAK TERTULIS

B.W. di Hindia Belanda sebenarnya diperuntukkan bagi penduduk golongan Eropa danyang dipersamakan berdasarkan pasal 131 I.S jo 163 I.S. Setelah Indonesia merdeka, keberlakuan bagi WNI keturunan Eropa dan yang dipersamakan ini terus berlangsung. Keberlakuan demikian adalah formal berdasakan aturan peralihan UUD 1945. Bagi Negara Indonesia, berlakunya hukum perdata semacam ini jelas berbau kolonial yang membedakan WNI berdasarkan keturunannya (diskriminasi). Disamping itu materi yang diatur dalam B.W. sebagian ada yang tidak sesuai lagi dengan Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta tidak sesuai dengan aspirasi negara dan bangsa merdeka. Berdasarkan pertimbangan situasi, kondisi sebagai negara dan bangsa yang merdeka, maka dalam rangka penyesuaian hukum kolonial menuju hukum Indonesia merdeka, pada tahun 1962 (Dr. Sahardjo, SH.-Menteri Kehakiman RI pada saat itu) mengeluarkan gagasan yang menganggap B.W (KUHPdt) Indonesia sebagai himpunan hukum tak tertulis. Maka B.W. selanjutnya dipedomani oleh semua Warga Negara Indonesia. Ketentuanyg sesuai boleh diikuti dan yang tidak sesuai dapat ditinggalkan.

4. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 3 TAHUN 1963

Berdasarkan gagasan Menteri Kehakiman Dr.Sahardjo, S.H. ini MA-RI tahun 1963 mengeluarkan Surat Edaran No. 3 tahun 1963 yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Isi Surat Edaran tersebut, yaitu MA-RI menganggap tidak berlaku lagi ketentuan di dalam KUHPdt. antara lain pasal berikut :

1. Pasal 108 dan 110 BW tetang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap dimuka pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya. Dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan antara semua WNI.
2. Pasal 284 (3) KUHPdt. mengenai pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan oleh perempuan Indonesia asli. Dengan demikian pengakuan anak tidak lagi berakibat terputusnya hubungan hukum antara ibu dan anak, sehingga tentang hal ini juga tidak ada lagi perbedaan antara semua WNI.
3. Pasal 1682 KUHPdt. yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akta notaris.
4. Pasal 1579 KUHPdt. yang menentukan bahwa dalam hal sewa menyewa barang, pemilik barang tidak dapat menghentikan penyewaan dengan mengatakan bahwa ia akan memakai sendiri barangnya, kecuali apabila pada watu membentuk persetujuan sewa menyewa ini dijanjikan diperbolehkan
5. Pasal 1238 KUHPdt. yang menimyimpulkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta dimuka Hakim, apabila gugatan ini didahului oleh suatu penagihan tertulis. Mahkamah Agung pernah memutuskan antara dua orang Tionghoa, bahwa pengiriman turunan surat gugat kepada tergugat dapat dianggap sebagai penagihan oleh karena tergugat masih dapat menghindarkan terkabulannya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan.
6. Pasal 1460 KUHPdt. tetang resiko seorang pembeli barang, yang menentukan bahwa suatu barang tertentu yang sudah dijanjikan dijual. Sejak saat itu adalah atas tanggungan pembeli, meskipun penyerahan barang itu belum dilakukan . Dengan tidak lagi berlakunya pasal ini, maka harus ditinjau dari setiap keadaan, apakah tidak sepantasnya pertangungjawaban atau resiko atas musnahnya barang yang sudah dijanjikan dijual tetapi belum diserahkan harus dibagi antara kedua belah pihak ; dan kalau YA sampai dimana pertanggungjawaban dimaksud.
7. Pasal 1603 x ayat 1 dan 2 KUHPdt. yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropa disatu pihak dan orang bukan Eropa dilain pihak mengenai perjanjian perburuhan

5. HUKUM PERDATA NASIONAL

Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia meliputi juga hukum perdata barat dan hukum perdata nasional. Hukum perdata barat adalah hukum bekas peninggalan kolonia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, misalnya BW/KUHPdt. Hukum perdata nasional adalah hukum perdata yang diciptakan Pemerintah Indonesia yang sah dan berdaulat. Kriteria bahwa hukum perdata dikatakan nasional, yaitu :

a. Berasal dari hukum perdata Indonesia
Hukum perdata barat sebagian sesuai dengan sistem nilai budaya Pancasila. Hukum perdata barat yang sesuai dengan sistem nilai budaya Pancasila dapat dan bahkan telah diresepsi oleh bangsa Indonesia.Oleh karena itu ia dapat diambil alih dan dijadikan bahan hukum perdata nasional. Disamping Hukum perdata barat, juga hukum perdata tak tertulis yang sudah berkembang sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai yang dapat diikuti dan dipedomani oleh seluruh rakyat Indonesia. Dapat diambil dan dijadikan bahan hukum perdata nasional. Untuk mengetahui hal ini tentunya dilakuan penelitian lebih dahulu terutama melalui Yurisprudensi. Dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1978 Jo. Ketetapan MPR No.II/MPR/1988 tentang GBHN, terutama pembangunan di bidang hukum antara lain dinyatakan bahwa pembinaan hukum nasional didasarkan pada hukum yang hidup didalam masyarakat . Hukum yang hidup dalam masyarakat dapat diartikan antara lain hukum perdata barat yang sesuai dengan sistem nilai budaya Pancasila, hukum perdata tertulis buatan Hakim atau yurisprudensi dan hukum adat.

b. Berdasarkan Sistem Nilai Budaya Pancasila
Hukum perdata nasional harus didasarkan pada sistem nilai budaya Pancasila, maksudnya adalah konsepsi tentang nilai yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar anggota masyarakat. Apabila nilai yang dimaksud adalah nilai Pancasila maka sistem nilai budaya disebut sitem nilai budaya Pancasila. Sistem nilai budaya demkian kuat meresap dalam jiwa anggota masyarakat sehingga sukar diganti dengan nilai budaya lain dalam waktu singkat. Sistem nilai budaya Pancasila berfungsi sebagai sumber dan pedoman tertinggi bagi peraturan hukum dan perilaku anggota masyarakat bangsa Indonesia. Dengan demikian dapat diuji benarkah peraturan hukum perdata barat. Hukum perdata tidak tertulis, buatan hakim/yurisprudensi dan peraturan hukum adat yang akan diambil sebagai bahan hukum perdata nasional bersumber, berpedoman, apakah sudah sesuai dengan sistem nilai budaya Pancasila? Jika jawabnya YA benarkah peraturan hukum perdata yang diuraikan tadi dijadikan hukum perdata nasional.

c. Produk Hukum Pembentukan Undang-Undang Indonesia
Hukum perdata nasional harus produk hukum pembuat Undang-Undang Indonesia. Menurut UUD 1945 pembuat Undang-Undang adalah Presiden bersama dengan DPR (pasal 5 ayat 1 UUD 1945). Dalam GBHN-pun digariskan bahwa pembinaan dan pembentukan hukum nasional diarahkan pada bentuk tertulis. Ini dapat diartikan bahwa pembentukan hukum perdata nasional perlu dituangkan dalam bentuk Undang-Undang bahkan diusahakan dalam bentuk kondifikasi. Jika dalam bentuk Undang-Undang maka hukum perdata nasional harus produk hukum pembentukan Undang-Undang Indonesia. Contoh Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960.

d. Berlaku Untuk Semua Warga Negara Indonesia
Hukum perdata nasional harus berlaku untuk semua Warga Negara Indonesia, tanpa terkecuali dan tanpa memandang SARA. Warga Negara Indonesia adalah pendukung hak dan kewajiban yang secara keseluruhan membentuk satu bangsa merdeka yaitu Indonesia. Keberlakuan hukum perdata nasional untuk semua WNI berarti menciptakan unifikasi hukum sesuai dengan GBHN. Dan melenyapkan sifat diskriminatif sisa politik hukum kolonia Belanda. Unifikasi hukum tertulis yang ada sekarang sudah dikenal, diikuti dan berlaku umum dalam masyarakat.

e. Berlaku Untuk Seluruh Wilayah Indonesia
Hukum perdata nasional harus berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia adalah wilayah negara RI termasuk perwakilan Indonesia di luar negeri. Keberlakuan hukum perdata nasional untuk semua WNI di seluruh wilayah Indonesia merupakan unifikasi hukum perdata sebagai pencerminan sistem nilai budaya Pancasila terutama nilai dalam sila ke tiga “Persatuan Indonesia” Hal ini sesuai dengan GBHN mengenai pembinaan hukum nasional.

6. SUMBER-SUMBER HUKUM PERDATA

1. Arti Sumber Hukum
Yang dimaksud dengan sumber hukum perdata adalah asal mula hukum perdata, atau tempat dimana hukum perdata ditemukan. Asal mula menunjukkan kepada sejarah asal dan pembentukanya. Sedangan tempat menunjukan kepada rumusan dimuat dan dapat dibaca .

2. Sumber dalam arti formal
Sumber dalam arti sejarah asal nya hukum perdata adalah hukum perdata buatan pemerintah kolonia Belanda yang terhimpun dalam B.W (KUHPdt). Berdasarkan aturan peralihan UUD 1945 B. W (KUHPdt) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang-undang baru berdasarkan UUD 1945. Sumber dalam arti pembentukannya adalah pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945. UUD 1945 ditetapkan oleh rakyat Indonesia yang didalamnya termasuk juga aturan peralihan.Atas dasar aturan peralihan B.W (KUHPdt) dinyatakan tetap berlaku. Ini berarti pembentukan UUD Indonesia ikut dinyatakan berlakunya B. W (KUHPdt). Sumber dalam arti asal mula disebut sumber hukum dalam arti formal.

3. Sumber dalam Arti Material
Sumber dalam arti “tempat” adalah Lembaran Negara atau dahulu dikenal dengan istilah Staatsblad, dimana dirumuskan ketentuan Undang-Undang hukum perdata dapat dibaca oleh umum. Misalnya Stb.1847-23 memuat B.W/KUHPdt. Selain itu juga termasuk sumber dalam arti tempat dimana hukum perdata pembentukan Hakim. Misalnya yurisprudensi MA mengenai warisan, badan hukum, hak atas tanah. Sumber dalam arti tempat disebut sumber dalam arti material. Sumber Hukum perdata dalam arti material umumnya masih bekas peninggalan zaman kolonia, terutama yang terdapat di dalam Staatsblad. Sedang yang lain sebagian besar berupa yurisprudensi MA-RI & sebagian kecil saja dalam Lembaran Negara RI.
KODIFIKASI DAN SISTEMATIKA

1. Himpunan Undang-Undang dan Kodifikasi
Bidang hukum tertentu dapat dibuat dan dihimpun dalam bentuk Undang-Undang biasa dan dapat pula dalam bentuk kodifikasi. Bidang hukum tertentu bidang misalkan, hukum perdata, pidana, dagang, acara perdata, acara pidana, tata negara. Apabila dibuat dan dihimpun dalam bentuk Undang-Undang biasa, maka Undang-Undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang terpisah dalam bentuk tertentu, mis. PP, PerPres. Dengan demikian Undang-Undang yang dibuat belum dapat dilaksanakan tanpa dibuat peraturan pelaksananya. Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya dapat dihimpun dalam satu bundle peraturan perundang-undangan. Himpunan ini disebut “himpunan peraturan-perundangan” misalnya himpunan peraturan agraria, himpunan peraturan perkawinan, himpunan peraturan.

Apabila Undang-Undang dibuat dalam bentuk kodifikasi, maka unsur-unsur yang perlu dipenuhi adalah :
 meliputi bidang hukum tertentu
 tersusun secara sistematis
 memuat materi yang lengkap
 penerapannya memberikan penyelesaian tuntas

Bidang hukum tertentu yang bisa dikodifikasikan dan sudah pernah terbentuk misalnya bidang hukum perdata dagang, hukum pidana, hukum acara perdata dan acara pidana . Materi bidang hukum yang dikodifikasikan tersusun secara sistematis artinya disusun secara berurutan, tidak tumpang tindih dari bentuk dan pengertian umum kepada bentuk dan pengertian khusus. Tidak ada pertentangan materi antara pasal sebelumnya dan pasal berikutnya. Memuat materi yang lengkap, artinya bidang hukum termuat semuanya. Memberikan penyelesaian tuntas , artinya tidak lagi memerlukan peratuaran pelaksana semua ketentuan langsung dapat diterapakan dan diikuti. Kodifikasi berasal dari kata COPE (Perancis) artinya kitab Undang-Undang. Kodifikasi artinya penghimpunan ketentuan bidang hukum tertentu dalam kitab Undang-Undang yang tersusun secara sistematis, lengkap dan tuntas. Contoh kodifikasi ialah Burgelijk Wetboek, Wetboek van Koophandel, Failissement Verordening, Wetboek van Strafecht.

2. Sistematika Kodifikasi
Sistematika artinya susunan yang teratur secara sistematis. Sistematika kodifikasi artinya susunan yang diatur dari suatu kodifikasi. Sistematika meliputi bentuk dan isi kodifikasi. Sistematika kodifikasi hukum perdata meliputi bentuk dan isi. Sistematika bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi urutan bentuk bagian terbesar sampai pada bentuk bagian terkecil yaitu :
 kitab undang-undang tersusun atas buku-buku
 tiap buku tersusun atas bab-bab
 tiap bab tersusun atas bagian-bagian
 tiap bagian tersusun atas pasal-pasal
 tiap pasal tersusun atas ayat-ayat

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi kelompok materi berdasarkan sitematika fungsi. Sistematika fungsional ada 2 macam yaitu menurut pembentuk Undang-Undang dan menurut ilmu pengetahuan hukum. Sistematika isi menurut pembentukan B.W miliputi 4 kelompok materi sebagai berikut :
 kelompok materi mengenai orang
 kelompok materi mengenai benda
 kelompok nateri mengenai perikatan
 kelompok materi mengenai pembuktian

Sedangkan sistematika menurut ilmu pengetahuan hukum ada 4 yaitu :
 kelompok materi mengenai orang
 kelompok materi mengenai keluarga
 kelompok materi mengenai harta kekayaan
 kelompok materi mengenai pewarisan

Apabila sistematika bentuk dan isi digabung maka ditemukan bahwa KUHPdt. Terdiri dari :
 Buku I mengenai Orang
 Buku II mengenai Benda
 Buku II mengenai Perikatan
 Buku IV mengenai Pembuktian

7. SISTEMATIKA KUHPdt
Mengenai sistematika isi ada perbedaan antara sistematika KUHPdt. Berdasarkan pembentuk Undang-Undang dan sistematika KUHPdt. Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum. Perbedaan terjadi, karena latar belakang penyusunannya. Penyusunan KUHPdt. didasarkan pada sistem individualisme sebagai pengaruh revolusi Perancis. Hak milik adalah hak sentral, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak dan kebebasan setiap individu harus dijamin. Sedangkan sisitematika berdasarkan ilmu pengetahuan hukum didasarkan pada perkembangan siklus kehidupan manusia yang selalu melalui proses lahir-dewasa-kawin–cari harta/nafkah hidup–mati (terjadi pewarisan). Dengan demikian perbedaan sistematika tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

I. Buku I KUHPdt. memuat ketentuan mengenai manusia pribadi dan keluarga (perkawinan) sedangkan ilmu pengetahuan hukum memuat ketetuan mengenai pribadi dan badan hukum, keduanya sebagai pendukung hak dan kewajiban.
II. Buku II KUHPdt. memuat ketentuan mengenai benda dan waris. Sedangkan ilmu pengetahuan hukum mengenai keluarga (perkawinan dan segala akibatnya).
III. Buku III KUHPdt. memuat ketentuan mengenai perikatan. Sedangkan ilmu pengetahuan hukum memuat ketentuan mengenai harta kekayaan yang meliputi benda dan perikatan.
IV. Buku IV KUHPdt. memuat ketentuan mengenai bukti dan daluwarsa. Sedangkan ilmu pengetahuan hukum memuat ketentuan mengenai pewarisan, sedangkan bukti dan daluarsa termasuk materi hukum perdata formal (hukum acara perdata).

8. BERLAKUNYA HUKUM PERDATA
Berlaku artinya diterima untuk dilaksanakan. Berlakunya hukum perdata artinya diterimanya hukum perdata untuk dilaksanakan. Adapun dasar berlakunya hukum perdata adalah ketentuan undang-undang, perjanjian yang dibuat oleh pihak dan keputusan hakim. Realisasi keberlakuan adalah pelaksanaan kewajiban hukum yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang ditetapkan oleh hukum. Kewajiban selalu diimbangi dengan hak.

1. Ketentuan Undang-Undang
Berlakunya hukum perdata karena ketentuan Undang-Undang artinya Undang-Undang menetapkan kewajiban agar hukum dilaksanakan. Undang-Undang mengikat semua orang atau setiap orang wajib mematuhi Undang-Undang, yang jika tidak patuhi akan disebut sebagai pelanggaran. Berlakunya hukum perdata ada bersifat memaksa dan bersifat sukarela. Bersifat memaksa artinya kewajiban hukum harus dilaksanakan baik dengan berbuat atau tidak berbuat. Pelaksanan kewajiban hukum dengan berbuat misalnya :

a. Dalam perkawinan, kewajiban untuk memenuhi syarat dan prosedur kawin supaya memperoleh hak kehidupan suami isteri;
b. Dalam mendirikan yayasan kewajiabn memenuhi syarat akta Notaris, supaya memperoleh hak status hukum;
c. Dalam perbuatan melanggar hukum kewajiban membayar kerugian kepada yang dirugikan.
d. Dalam jual beli kewajiban pembeli membayar harga barang supaya memperoleh hak atas barang yang dibeli

Pelaksanaan kewajiban hukum untuk tidak berbuat misalnya :
a. Dalam perkawinan, kewajiban tidak mengawini lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama supaya memperoleh predikat monogami.
b. Dalam ikatan perkawinan, kewajiban tidak bersetubuh dengan wanita/pria yang bukan istri/suami sendiri, supaya memperoleh hak atas status suami atau isteri yang baik, jujur, tidak menyeleweng.
c. Dalam karya cipta, kewajiban untuk tidak membajak hak cipta milik orang lain , sehingga berhak untuk bebas dari penututan.

Sukarela berarti terserah pada kehendak yang bersangkutan apakah bersedia melaksanakan kewajiban tersebut atau tidak (tidak ada paksaan), kewajiaban tersebut menyangkut kepentingan sendiri. Dalam pelaksanaan kewajiban sukarela saksi hukum tidak berperan. Adapun kewajiban hukum karena adanya hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut ditetapakan oleh undang-undang. Jadi Undang-Undang menciptakan hubungan hukum antara para pihak. Hubungan mengandung kewajiban dan hak yang bertimbal balik antara pihak pihak. Hubungan hukum dapat tercipta karena adanya peristiwa hukum karena :

a. kejadian misalnya kelahiran, kematian;
b. perbuatan misalnya jual beli, sewa menyewa
c. keadaan misalnya letak rumah, batas antara dua pihak

Dalam Undang-Undang ditentukan bila terjadi kelahiran, maka timbul hubungan hukum antara orang tua dan anak yaitu hubungan timbal balik adanya hak dan kewajiban.

2. Perjanjian antar para pihak
Hukum perdata juga berlaku karena ditentukan oleh perjanjian. Artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak menetapkan diterimanya kewajiban hukum untuk dilaksanakan oleh para pihak. Perjanjian mengikat pihak yang membuatnya. Perjanjian harus sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik (pasal 1338 KUHPdt). Perjanjian menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuatnya. Hubungan hukum mengandung kewajiban dan hak yang bertimbal balik antara para pihak. Hubungan hukum terjadi karena peristiwa hukum yang berupa perbuatan perjanjian misalnya jual beli, sewa menyewa, hutang piutang.

Ada 2 macam perjanjian yaitu :

1. Perjajian harta kekayaan, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban dan hak yang bertimbal balik mengenai harta kekayaan. Ada 2 jenis :

 perjanjian yang bersifat obligator artinya baru dalam taraf melahirkan kewajiban dan hak;
 perjanjian yang bersifat zakelijk (kebendaan) artinya dalam taraf memindahkan hak sebagai realisasi perjajian obligator.

2. Perjanjian perkawinan yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban dan hak suami isteri secara bertimbal balik dalam hubungan perkawinan. Perjanjian terletak dalam bidang moral dan kesusilaan.

Supaya penerimaan kewajiban dan hak yang bertimbal balik lebih mantap maka pada perjanjian tertentu pembuatannya dilakukan secara tertulis di depan Notaris.

3. Keputusan Hakim
Hukum perdata berlaku karena ditetapkan oleh hakim melalui putusan. Hal ini dapat terjadi karena ada perbedaan dalam hukum perdata. Untuk menyelesaikannya dan menetapkan siapa sebenarnya berkewajiban dan berhak menuntut hukum perdata, maka hakim karena jabatanya memutuskan sengketa tersebut. Putusan hakim bersifat memaksa artinya jika ada pihak yang tidak mematuhinya, hakim dapat memerintahkan pihak yang bersangkutan supaya mematuhi dengan kesadaran sendiri. Jika masih tidak mematuhinya hakim dapat melaksanakan putusannya dengan paksa, bila perlu dengan bantuan alat negara.

4. Akibat Berlakunya Hukum Perdata
Sebagai akibat berlakunya hukum perdata, yaitu adanya pelaksanaan pemenuhan (prestasi) dan realisasi kewajiban hukum perdata. Ada 3 kemungkinan hasilnya yaitu : [1]. tercapainya tujuan apabila kedua belah pihak memenuhi kewajiban dan hak timbal balik secara penuh [2]. tidak tercapai tujuan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban [3]. terjadi keadaan yang bukan tujuan yaitu kerugian akibat perbuatan melanggar hukum. Apabila kedua belah pihak tidak memenuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan dalam perjanjian tidak akan menimbulkan kewajiban. Sebab kewajiban hukum pada hakekatnya baru dalam taraf diterima untuk dilaksanakan. Jadi belum dilaksanakan kedua belah pihak . Tetapi apabila salah satu pihak telah melaksanakan kewajiban hukum sedang pihak lainnya belum/tidak melaksanakan kewajiban hukum barulah ada masalah wanprestasi yang mengakibatkan tujuan tidak tercapai, sehingga menimbulkan sanksi hukum.

PERKEMBANGAN HUKUM ADAT DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Melihat realitas sosial-budaya yang ada diIndonesia, keberadaan entitas masyarakat adat ternyata cukup beragam, serta memperlihatkan dinamika perkembangan yang bervariasi. Secara garis besar, entitas masyarakat adat tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 tipologi; Pertama, adalah kelompok masyarakat lokal yang masih kukuh berpegang pada prinsip “pertapa bumi” dengan sama sekali tidak mengubah cara hidup seperti adat bertani, berpakaian, pola konsumsi, dan lain-lainnya. Bahkan mereka tetap eksis dengan tidak berhubungan dengan pihak luar, dan mereka memilih menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya dengan kearifan tradisonal mereka. Entitas kelompok pertama ini, dapat dijumpai seperti komunitas To Kajang (Kajang Dalam) di Bulukumba, dan Kanekes di Banten; Kedua, adalah kelompok masyarakat lokal yang masih ketat dalam memelihara dan menerapkan adat istiadat, tetapi masih membuka ruang yang cukup bagi adanya hubungan “komersil” dengan pihak luar, kelompok seperti ini dapat dijumpai, umpamanya pada komunitas Kasepuhan Banten Kidul dan Suku Naga, kedua-duanya berada di Jawa Barat; Ketiga, entitas masyarakat adat yang hidup tergantung dari alam (hutan, sungai, gunung, laut, dan lain-lain), dan mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang unik, tetapi tidak mengembangkan adat yang ketat untuk perumahan maupun pemilihan jenis tanaman jika dibandingkan dengan masyarakat pada kelompok pertama dan kedua tadi. Komunitas masyarakat adat yang tergolong dalam tipologi ini, antara lain Dayak Penan di Kalimantan, Pakava dan Lindu di Sulawesi Tengah, Dani dan Deponsoro di Papua Barat, Krui di Lampung, dan Haruku di Maluku; Keempat, entitas masyarakat adat yang sudah tercerabut dari tatanan pengelolaan sumberdaya alam yang “asli” sebagai akibat dari penjajahan yang telah berkembang ratusan tahun. Masuk dalam kategori ini adalah Melayu Deli di Sumatera Utara dan Betawi di Jabotabek.

Berangkat dari realitas diatas, sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mengakui eksistensi masyarakat adat, secara politik maupun hukum. Namun sayangnya, penantian untuk adanya pengakuan secara politik dan hukum baru terasa pasca bergulirnya reformasi. Termasuk dalam perubahan atau amandemen UUD 1945, dalam bentuk amandemen yang ketiga dan keempat. Bahkan jauh sebelumnya, sebenarnya telah ada UU Pokok Agraria tahun 1960 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Soekarno. Tapi, sayangnya lagi, UU Pokok Agraria tidak banyak bermakna bagi keberadaan masyarakat adat di Indonesia.

KAJIAN ONTOLOGIS DAN EPISTEMOLOGIS
Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Menurut SM. Amin, hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban dapat terpelihara. Sedangkan adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa dan merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Dalam ranah pemikiran Arab kontemporer, adat atau tradisi diartikan sama dengan warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian yang bermuatan emosional dan ideologis. Oleh karena itu, pengertian hukum adat menurut Prof.Dr. Soepomo, SH. adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative, meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
Beberapa pendapat pakar lain tentang pengertian hukum adat :
• Prof. M.M. Djojodigoeno, SH. mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.
• Menurut Prof. Mr. C. Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.
Batasan bidang yang menjadi objek kajian hukum adat meliputi: a) Hukum Negara, b) Hukum Tata Usaha Negara, c) Hukum Pidana, d) Hukum Perdata, dan e) Hukum Antar Bangsa Adat.
Dalam masyarakat, hukum Adat nampak dalam tiga bentuk, yaitu:
• Hukum yang tidak tertulis (jus non scriptum), merupakan bagian yang terbesar;
• Hukum yang tertulis (jus scriptum), hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja dahulu seperti pranatan-pranata di Jawa;
• Uraian hukum secara tertulis. Uraian ini merupakan suatu hasil penelitian.

URGENSI HUKUM ADAT
Sebagai negara multi kultural, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras, etnis, klan dan agama. Hukum Adat muncul salah satunya adalah untuk menjaga dan mengakomodasi kekayaan kultural bangsa Indonesia yang semakin terpendam sehingga tetap dikenal dan menjadi elemen penting dalam perumusan hukum nasional yang adaptif dan mempunyai daya akseptabilitas yang tinggi untuk masyarakat.
Kedudukan hukum Adat dalam konstelasi tata hukum nasional Indonesia tidak menghambat segera tercapainya masyarakat Sosialis Pancasila yang notabene dari dulu sampai sekarang menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat kita, harus menjadi dasar-dasar elemen dan unsur-unsur hukum yang kita masukkan dalam hukum nasional kita yang baru. Hal ini terdapat pada salah satu point dalam rumusan Dasar-dasar dan Asas-asas Tata Hukum Nasional oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

KONSTRUKSI HUKUM ADAT
1. Sejarah Hukum Adat
Terdapat tiga kategori periodesasi tentang sejarah hukum adat, yaitu:
a. Sejarah proses pertumbuhan atau perkembangan hukum Adat itu sendiri.
Pada hakikatnya peraturan adat istiadat sudah terdapat pada zaman pra Hindu. Adat istiadat tersebut merupakan adat Melayu dan lambat laun datang, mulai dari budaya Hindu, kemudian Islam dan Kristen yang masing-masing mempengaruhi budaya asli Indonesia.
b. Sejarah hukum adat sebagai sistem hukum dari tidak/belum dikenal hingga sampai dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan.Sebelum tahun 1602 tidak diketemukan adanya catatan ataupun tidak terdapat perhatian terhadap hukum adat. Barulah pada tahun-tahun setelah zaman itu bangsa Asing mulai menaruh perhatian terhadap adat istiadat Indonesia.
c. Sejarah kedudukan hukum adat sebagai masalah politik hukum di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Pada periode ini, setidaknya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) masa menjelang tahun 1848, 2) pada tahun 1848 dan seterusnya, dan 3) sejak tahun 1927, yaitu hukum adat berganti haluan dari ‘unifikasi’ beralih ke ‘kodifikasi’.
2. Faktor Yang Mempengaruhi
Di samping faktor astronomis, iklim dan geografis, kondisi alam serta watak bangsa yang bersangkutan, maka faktor-faktor terpenting yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat adalah:
a. Magis dan animisme
Alam pikiran mistis-magis serta pandangan hidup animistis-magis sesungguhnya dialami oleh setiap bangsa di dunia ini. Faktor pertama ini khususnya mempengaruhi empat hal, yaitu : 1) pemujaan roh-roh leluhur, 2) percaya adanya roh-roh jahat dan baik, 3) takut kepada hukuman ataupun pembalasan oleh kekuatan gaib, dan 4) dijumpainya orang-orang yang oleh rakyat dianggap dapat melakukan hubungan dengan roh-roh dan kekuatan-kekuatan gaib tersebut.
b. Agama
• Agama Hindu. Agama ini pada lebih kurang abad ke-8 dibawa oleh orang-orang India masuk ke Indonesia. Pengaruh terbesar agama ini terdapat di Bali meskipun pengaruh dalam hukum adatnya sedikit sekali.
• Agama Islam. Pengaruh terbesar nyata sekali terlihat dalam hukum perkawinan, yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam lembaga wakaf.
• Agama Kristen. Di sini juga nampak dengan jelas, bahwa di kalangan masyarakat yang sudah memeluk agama Kristen, hukum perkawinan Kristen diresepsi dalam hukum adatnya.
c. Kekuasaan yang lebih tinggi daripada persekutuan hukum adat
Kekuasaan itu adalah kekuasaan yang meliputi daerah-daerah yang lebih luas daripada wilayah satu persekutuan hukum, seperti misalnya kekuasaan raja-raja, kepala Kuria, Nagari dan lain sebagainya.
d. Hubungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing
Faktor ini sangat besar pengaruhnya. Hukum adat yang semula sudah meliputi segala bidang kehidupan hukum, oleh kekuasaan asing (kekuasaan penjajahan Belanda) menjadi terdesak sedemikian rupa hingga akhirnya praktis menjadi bidang Perdata material saja.

PENGAKUAN HUKUM ADAT OLEH HUKUM FORMAL
Berbicara mengenai penegakan hukum adat di Indonesia, memang sangatlah prinsipil karena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, identitas bagi bangsa dan identitas bagi tiap daerah.
Sejak tahun 1960, telah ada undang-undang No. 5 tahun 1960, tentang ketentuan-ketentuan Pokok Agraria ini menyatakan dengan tegas bahwa Hukum Agraria ini berdasar atas Hukum Adat dan dengan demikian Hukum Adat diserapkan ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu. Perundang-Undangan ini telah dilakukan berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah dan Parlemen. Walaupun dalam masyarakat hukum adat setempat belum terlihat keinginan dan kenyataan bentuk baru dari hukum mengenai tanah itu. Dengan ini nyata-nyata ditujukan nantinya meningkatkan hukum adat mengenai tanah ini sehingga tidak ada lagi dalam bentuk masa yang lalu itu, karena sudah diserahkan pada undang-undang pokok agraria itu. Nyatanya sampai sekarang keinginan Undang-Undang Pokok Agraria itu belum terlaksana penuh, tetapi telah berhasil mulai diterapkan di daerah-daerah seluruh Indonesia.

Dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dan dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat. Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA. Kebijaksanaan tersebut meliputi :
1. Penyamaan persepsi mengenai “hak ulayat” (Pasal 1);
2. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5);
3. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan 4).
Selain peraturan diatas, terdapat pula beberapa instrumen hukum nasional yang mengakui tentang keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Dalam UUD 1945 (hasil amandemen), pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat, termaktub dalam pasal 18B ayat (2), yaitu; “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang”. Pasal ini, memberikan posisi konstitusional kepada masyarakat adat dalam hubungannya dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya komunitas diperlakukan. Dengan demikian pasal tersebut adalah satu deklarasi tentang ; (a) kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat, serta (b) hak konstitusional masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya. Apa yang termaktub dalam pasal 18B ayat (2) tersebut, sekaligus merupakan mandat konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan maasyarakat adat dalam suatu bentuk undang-undang. Pasal lain yang berkaitan dengan masyarakat adat, adalah pasal 281 ayat (3) yang menyebutkan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Sebelum amandemen terhadap UU Dasar 1945, TAP MPR No.XVII/1998 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) terlebih dahulu memuat ketentuan tentang pengakuan atas hak masyarakat adat. Dalam pasal 41 Piagam HAM yang menjadi bahagian tak terpisahkan dari TAP MPR itu, ditegaskan ; “Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”. Dengan adanya pasal ini, maka hak-hak dari masyarakat adat yang ada, ditetapkan sebagai salah satu hak asasi manusia yang wajib dihormati, dan salah satu hak itu menurut pasal ini adalah hak atas tanah ulayat.
DASAR PERUNDANG-UNDANGAN BERLAKUNYA HUKUM ADAT
Dalam UUD (UUD 1945, yang diberlakukan kembali menurut Dekrit Presiden 5 Juli 1959) tidak terdapat satu pasalpun yang memuat dasar (perundang-undangan) berlakunya hukum adat. Menurut pasal II Aturan Peralihan UUD maka “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini”.
Sebelum berlakunya kembali UUD 1945, berlaku UUDS tahun 1950. Dalam UUDS tersebut, pasal 104 ayat 1 mengatakan bahwa, “segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”. Tetapi ketentuan ini yang bila diartikan “hukum adat” itu seluas-luasnya, memuat suatu dasar konstitusional berlakunya hukum adat yang sampai saat ini belum diberikan dasar hukum penyelenggaraannya (undang-undang organik).
Karena sampai sekarang, baik menurut UUD 1945 maupun menurut UUDS tahun 1950, masih belum dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang memuat dasar berlakunya hukum adat, maka masih tetap berlaku peraturan yang dibuat pada zaman kolonial oleh pemerintah Belanda. Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat, yang berasal dari zaman kolonial dan yang pada zaman sekarang masih tetap berlaku adalah pasal 131 ayat 2 sub b IS.
Menurut ketentuan tersebut, maka bagi golongan hukum-hukum Indonesia asli dan golongan hukum timur asing berlaku hukum adat mereka. Tetapi bilamana keperluan sosial mereka memerlukannya, maka pembuat ordonansi-ordonansi dapat menentukan bagi mereka :
a. hukum eropa;
b. hukum eropa yang telah diubah;
c. hukum bagi beberapa golongan bersama-sama dan apabila kepentingan umum memerlukannya;
d. hukum baru, yaitu hukum yang merupakan “syntese” antara hukum adat dan hukum eropa.
PERKEMBANGAN HUKUM ADAT PADA ERA REFORMASI
Terlepas dari penilaian yang bernada sinis tentang hasil reformasi yang dihasilkan, pada tanggal 4 Mei 1999 telah diundangkan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah. Dengan berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi dua buah Undang-undang yang menjadi sendi kebijakan Pemerintah Orde Baru yaitu :
1. UU No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah:
2. UU No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Sesuai dengan tuntutan reformasi maka dengan penggantian undang-undang yang baru, seharusnya dapat memberikan adanya peluang untuk adanya suatu otonomi yang lebih luas dari masa sebelumnya dan lebih memperdayakan masyarakat adat dan lembaga-lembaga adat yang ada di Indonesia, misalnya: runggun (lembaga kekerabatan Adat Karo), lembaga Kerapatan Adat Nagari (Minangkabau), dalihan natolu (Taput) dan lain-lain. Secara konsepsional, dibandingkan dengan peraturan sebelumnya memang terdapat kemajuan mengenai hal ini, namun apabila dibandingkan dengan apa yang menjadi tuntutan masyarakat adat, hasilnya belum serupa.

Diakui dengan jelas bahwa adanya keanekaragaman budaya masyarakat adat diseantero nusantara, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam istilah Bhineka Tunggal Ika. Tetapi, kenyataannya masayarakat adat tetap tidak memperoleh pengakuan atas kedaulatan. Kehidupan masyarakat adat di Indonesia masih saja mengalami penderitaan-penderitaan yang serius. Penderitaan itu pada pokoknya bersumber dari tidak diakuinya Kedaulatan masvarakat adat oleh Kedaulatan Negara Republik Indonesia dalam berbagai praktek penyelenggaraannya. Konsep penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, telah menjadi suatu alat yang ampuh menghilangkan kedaulatan masyarakat adat. Seperti yang terdapat dalam ketentuan UUPA, UU No. 5/1967, UU No.11/1967, Pemegang Hak Menguasai Negara adalah pemerintah Pusat yang pada prakteknya telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang membuka peluang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Pada pokoknya yang perlu diperhatilkan adalah bahwa masyarakat adat menggugat posisi mereka terhadap negara. Posisi masyarakat adat terhadap negara harus ditata ulang, karena pengingkaran terhadap kedaulatan masyarakat adat secara tidak langsung akan dengan sendirinya melemahkan kekuasaan negara.

KESIMPULAN
Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Era sekarang memang dapat disebut sebagai era kebangkitan masyarakat adat yang ditandai dengan lahirnya berbagai kebijakan maupun keputusan Pengadilan. Namun yang tak kalah penting adalah perlu pengkajian dan pengembangan lebih jauh dengan implikasinya dalam penyusunan hukum nasional dan upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam perkembangannya hukum adat telah menempuh kenyataan-kenyataan berikut:
1. Perubahan-perubahan dalam masyarakat yang menuju pada kemajuan diterima oleh hukum adat dengan suatu kebijaksanaan dengan menerima perubahan-perubahan kepada kemajuan itu. Sekaligus kemajuan-kemajuan yang telah dicapai itu berangsur-angsur dijadikan kebiasaan baru dan adat baru. lama-kelamaan menjadi pula ketentuan yang kokoh dalam bentuk hukum adat. Kedudukan dan perkembangan hukum adat yang sedemikian itu berjalan terus dalam lingkungan pembinaan dan pemakaian hukum adat di Indonesia untuk waktu yang lama.Dibeberapa daerah lingkungan hukum adat perkembangan hukum adat yang sedemikian masih bertahan terus sampai dewasa ini. Tetapi pada daerah lingkungan hukum adat perkembangan yang demikian telah berubah;

2. Pada banyak daerah di Indonesia dewasa ini, hukum adat mulai dimasukkan ke dalam hukum tertulis bagi masyarakat secara keseluruhan.

Setelah sekian lama pembahasan tentang hukum adat belum diadakan pembaharuan dan reobservasi ulang. Masyarakat tidaklah statis tetapi akan selalu berubah dan mengalami proses dinamisasi. Seseorang yang tidak sempat menelaah susunan dan kehidupan masyarakat desa di Indonesia misalnya, akan berpendapat bahwa masyarakat tersebut statis, tidak maju dan tidak berubah. Pernyataan demikian didasarkan pada pandangan yang sepintas, kurang mendalam dan hanya berhenti pada satu titik. Karena tidak ada suatu masyarakat pun yang berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa. Apalagi perubahan yang terjadi di masyarakat dewasa ini berjalan normal dan menjalar dengan cepat berkat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi untuk tidak segera dilakukan rekonstruksi dan research terhadap konsep hukum adat di Indonesia.

PENANGGULANGAN KEJAHATAN DARI PENDEKATAN KONFLIK
Pendekatan konflik memusatkan perhatiannya pada masalah kekuasaan dalam pendefinisian kejahatan. Pendekatan konflik beranggapan bahwa hukum sebenarnya berisi nilai-nilai yang tidak mencerminkan keinginan seluruh masyarakat, tetapi hanya mencerminkan keinginan dari sekelompok warga masyarakat yang pada waktu itu memiliki kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Hukum dibuat untuk melindungi nilai dan kepentingan kelompok yang berkuasa sehingga definisi kejahatan ditentukan oleh penguasa.
Apabila berbagai teori sebelumnya berangkat dari suatu kondisi tertata atau kesepakatan tentang hal-hal tertentu, pendekatan konflik melihat adanya pertentangan terkait kebutuhan, cara pemenuhan dan nilai-nilai yang dianut antar berbagai kelompok. Kebutuhan dan nilai yang dianggap benar, baik dan berlaku (termasuk caranya) adalah milik kelompok yang “menang” dalam konflik tersebut. Tidak ada kebenaran yang hakiki, juga tidak ada hukum maupun kebenaran hukum, sekaligus tidak ada orang jahat atau kejahatan yang permanen. Semuanya tergantung pada kepentingan kelompok yang berkuasa (menurut kebutuhan dan nilai-nilainya). Terkait dengan proses pembuatan hukum serta penegakan hukum yang melihat pada orang dan akses kekuasaan dan akses kapital pada dirinya, distribusi kejahatan dalam setiap masyarakat akan cenderung terbalik dengan pola distribusi kekuatan ekonomi dan politik, bebas dari berbagai faktor yang kurang lebih dapat mempengaruhi perilaku pelaku kejahatan maupun perilaku agen penegak hukum.
Sebagai objek dalam studi kriminologi, kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang memenuhi kriteria sebagai tindak pidana, yaitu bahwa dijadikannya perbuatan tertentu sebagai tindak pidana tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan (politik). Perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat luas meskipun tidak diatur dalam undang-undang pidana dapat dikatakan sebagai kejahatan.
Dalam lingkungan masyarakat seperti apapun, pasti ada hukum dengan corak dan bentuk yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat, bahkan dalam masyarakat primitif sekalipun. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang dalam bertingkah laku. Sebagai sebuah sistem, hukum dapat berfungsi sebagai kontrol sosial, sarana penyelesaian konflik dan untuk memperbaharui masyarakat. Hukum juga dapat berfungsi untuk memenuhi berbagai kepentingan yaitu kepentingan individu, kepentingan penyelenggara negara (pemerintah) dan kepentingan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana kepentingan penyelenggara kekuasaan negara atau pemerintah.

Berbagai kepentingan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum, secara ideal seharusnya tidak terjadi lagi ketidakadilan, perampasan hak atau perbuatan sewenang-wenang, baik oleh individu ataupun oleh negara (pemerintah). Tatanan kehidupan masyarakat sejatinya tidak akan terganggu, tetapi ternyata dorongan untuk melakukan kejahatan sudah ada sejak penciptaan manusia di bumi.

Pelanggaran terhadap norma hukum akan berakibat keseimbangan dalam masyarakat terganggu dan pemulihan kondisi masyarakat harus dilakukan melalui perangkat hukum berupa sanksi (pidana) dalam pelanggaran hukum publik dan sanksi dalam bidang hukum lainnya. Sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan, dan peran sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan merupakan perdebatan yang telah berlangsung beratus-ratus tahun. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.

Persoalan penggunaan sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan telah menciptakan dua kubu yang saling bertentangan. Pandangan pertama mengatakan tidak setuju penggunaan sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan dengan alasan pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban manusia di masa lalu. Pandangan ini mendasarkan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam. Pandangan kedua adalah pendapat yang setuju penggunaan sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan. Misalnya Ruslan Saleh mengemukakan tiga alasan perlunya sanksi pidana, pertama sasaran yang ingin dicapai tidak melalui paksaan, kedua untuk adanya usaha perbaikan bagi si terhukum dan ketiga sebagai bahan i’tibar bagi orang yang belum melakukan pelangaran hukum untuk tidak melakukannya.

Fenomena yang ada sekarang kebanyakan produk perundang-undangan yang tidak termasuk bidang hukum pidana pun hampir selalu mencantumkan sanksi pidana dengan maksud menakut-nakuti atau mengamankan berbagai macam kejahatan yang timbul, padahal hukum pidana mempunyai keterbatasan.

Keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan disebabkan antara lain oleh :
1. Kejahatan itu timbul oleh faktor lain diluar jangkauan hukum pidana;
2. Keterbatasan tersebut disebabkan juga oleh sifat/hakikat sanksi dan fungsi hukum pidana itu sendiri. Sanksi pidana selama ini bukanlah obat untuk mengatasai sebab-sebab penyakit tetapi sekedar mengatasi gejala/akibat dari penyakit;
3. Kebijakan yang berorientasi kepada dipidananya pelaku sangat salah karena sanksi pidana berarti diarahkan pada tujuan mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana dan bukan mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi;
4. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperative sehingga hakim tidak mempunyai pilihan;
5. Lemahnya sarana pendukung.

Penggunaan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan mengandung implikasi praktis terhadap tujuan pemidanaan. Semua sanksi pidana yang paling populer adalah pidana penjara yang bertujuan perampasan kemerdekaan dan sifatnya sementara waktu sebagai arena untuk memperbaiki/memulihkan integritas terpidana agar mampu melakukan readaptasi sosial. Pidana penjara itu bisa bersifat seumur hidup atau sementara waktu. Pidana sementara waktu bisa bersifat minimum khusus apabila tingkat bahaya bagi masyarakat tinggi dan faktor pengulangan dan bersifat maksimum khusus. Kecenderungan sekarang adalah pidana penjara terbatas yaitu terpidana hanya menjalani sebagian pidana di lembaga permasyarakatan dan sebagian lagi di jalani di luar lembaga permasyarakatan dengan pengawasan. Gagasannya adalah mengembangkan jenis pidana yang dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Beberapa strategi dasar sebagai upaya dalam penanggulangan kejahatan antara lain :
1. Meniadakan faktor-faktor penyebab/kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan;
2. Harus ditempuh dengan pendekatan integral, misalnya keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan kebijakan pembangunan dan keterpaduan antara pendekatan kebijakan dan kebijakan nilai;
3. Pembenahan kualitas aparat penegak hukum;
4. Pembenahan manajemen data;
5. Peningkatan kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam rangka memperkokoh penegakan hukum dan sistem manajemen peradilan.

Tidak kalah penting, yaitu adanya kesadaran hukum dalam masyarakat sebagai salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja, padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang dianggap paling tahu hukum dan wajib menegakkannya, justru oknumnyalah yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi “tauladan bagi masyarakat” dalam mematuhi dan menegakkan hukum.

Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, sehingga apabila kesadaran hukum telah tumbuh dalam masyarakat, kemudian ditambah dengan adanya upaya strategis, maka dengan sendiri tingkat kriminalitas akan turun, sehingga upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

RESENSI BUKU

IDENTITAS BUKU
JUDUL BUKU : FILSAFAT HUKUM ISLAM
PENGARANG : Prof.Dr.H.Ismail Muhammad Syah, S.H., dkk.
PENERBIT : BUMI AKSARA
bekerja sama dengan DIRJEN PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM DEPARTEMEN AGAMA
TAHUN TERBIT : CETAKAN PERTAMA, MARET 1987
CETAKAN KEDUA, FEBRUARI 1992
CETAKAN KETIGA, OKTOBER 1999
TEMPAT TERBIT : JAKARTA
TEBAL BUKU : xviii, 264 halaman; 21 cm

Pada hakekatnya, Hukum Islam telah berakar dan luluh dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Dalam perundang-undangan di Indonesia pun, Hukum Islam sebagian besar telah dijadikan sebagai hukum positif, seperti Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Wakaf, Hibah, dan lain sebagainya. Hal ini didasarkan karena dalam konteks pembinaan Hukum Nasional, modernisasi yang dilaksanakan bukanlah berarti westernisasi, sehingga asas-asas dan jiwa Hukum Islam semakin terjamin keberadaannya. Terlebih lagi, dalam pelaksanaan pembangunan nasional, peran serta muslim dalam Hukum Islam dikategorikan sebagai kewajiban kolektif (fardhu kifayah) sebagai salah satu motif pembangunan yang berorientasi pada ibadah amaliah. Menyikapi perkembangan yang begitu pesat dalam masyarakat, pengetahuan Islam memiliki dimensi lain yang dalam hal eksistensi dan aktualitas manusia dan permasalahannya akan selalu mengacu pada kebenaran atau ketidakbenaran yang didasarkan atas otoritas wahyu Allah SWT yang merupakan kriteria tertinggi.
Buku ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dalam setiap babnya ditulis oleh penulis yang berbeda, tetapi merupakan tenaga yang sudah sejak lama menggeluti dan mendalami masalah Hukum Islam. Setiap bab dalam buku ini, berisi materi yang merupakan satu kesatuan bahasan yang padu dan sistematis seputar Filsafat Hukum Islam. Buku ini disusun sebagai upaya realisasi program pengembangan bidang keilmuan yang dikaitkan dengan pengembangan dalam bidang filsafat yang diharapkan dapat saling menunjang terutama terhadap landasan metode (epistemologi) dan nilai (aksiologi) keilmuan. Pada dasarnya, buku Filsafat Hukum Islam ini mencakup hakekat metode ilmiah fiqhiyah dan media berpikir ilmiah. Pembahasan dalam buku ini dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat merangkum keterpaduan bila disimak dari segi ontologi, epistemologi dan aksiologi dengan arahan dan target pemahaman hakekat ilmu Hukum Islam.
Dalam situasi yang mengarah pada pengubahan hakekat manusia sebagai khalifah seperti saat ini, tentu akan sangat merugikan pembangunan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Dewasa ini banyak negara tak terkecuali Indonesia berada dalam masa transisi yang terus mengalami perubahan-perubahan fundamental dalam kondisi sosial dan susunan masyarakat. Terlebih lagi bila disimak dari realitas sosial dan budaya perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pengaruh Islam cukup dominan dalam peta dan perkembangan hukum dinegeri ini, terutama berupa nilai-nilai agama yang selalu mendorong dan mengarahkan perkembangan masyarakat berdasarkan Pancasila. Hal tersebut antara lain karena Hukum Islam selain berfungsi sebagai pengatur, pembina dan pendorong perubahan-perubahan dalam masyarakat, juga berfungsi sebagai kontrol sosial.
Penyusunan buku Filsafat Hukum Islam ini terutama mengandung harapan menarik kembali perhatian manusia dari perkembangan yang terjadi untuk kembali kepada hakekat manusia sebagai khalifah dibumi. Telaah dan kajian terhadap Hukum Islam dalam pengertian ini akan dapat melahirkan asas-asas dan unsur-unsur yang akan dapat menjawab setiap persoalan dan perubahan dalam masyarakat.
BAB I
Bab pertama dalam buku ini ditulis oleh Dr. Amir Syarifuddin yang membahas tentang Pengertian Sumber Hukum Islam. Bab ini mencakup pengertian Syariat, Fiqih, Hakekat Hukum Islam, Rahasia Hukum Islam dan lain sebagainya. Secara sederhana filsafat Hukum Islam dirumuskan sebagai pengetahuan tentang hakekat, rahasia dan tujuan Hukum Islam baik yang menyangkut materi maupun proses penentuannya. Dari rumusan tersebut, Filsafat Hukum Islam mencakup dua hal pokok yang terdiri dari filsafat tasyri’ dan hakekat serta rahasia Hukum Islam yang selanjutnya disebut filsafat syariah. Selanjutnya dibahas pula mengenai sumber Hukum Islam yang berasaskan pada Al Qur’an, Sunnah dan Ijtihad.
BAB II
Bab kedua dalam buku ini membahas mengenai tujuan dan ciri Hukum Islam yang ditulis oleh Prof. Dr.H. Ismail Muhammad Syah, S.H. Bab ini menguraikan tentang pengertian tujuan syara’ dalam menetapkan hukum-hukum dan ciri-ciri tasyri’ Islam. Secara umum dijelaskan bahwa tujuan syara’ dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan, baik didunia maupun diakhirat. Dalam uraian ciri-ciri tasyri’ Islam dijelaskan tentang sifatnya yang universal tanpa batasan negara, kecuali mengenai hukum-hukum tertentu terutama mengenai ibadah yang hanya terbatas untuk kaum muslim saja. Ciri lain dari agama Islam adalah bersifat kemanusiaan dan berlandaskan pada moral (akhlak) yang mulia. Kewajiban untuk berzakat dan tolong-menolong antar sesama adalah bagian dari ciri tasyri’ Islam tersebut.
BAB III
Bab ketiga dalam buku ini membahas mengenai Taklif dan Mukallaf yang ditulis oleh Dr.H.Peunoh Daly. Dalam bab ini, penulis terlebih dahulu mengingatkan perlunya mencari akar dari bahasan ini untuk dapat melihat secara jelas dimana letak masalah taklif dan mukallaf ini. Hukum sebagai topik mendasar dalam pembahasan ini mencakup rincian tentang Hakim (orang yang menetapkan hukum), Mahkumbih (perbuatan mukallaf yang dilakukan dengan sadar dalam rangka mentaati Allah SWT) dan Mahkum’alaih/ mukallaf.
Taklif adalah tuntutan pelaksanaan beban tugas yang sudah ditentukan, sedangkan mukallaf adalah orang yang memikul tanggungjawab terhadap beban tugas pelaksanaan hukum taklifi. Oleh karena itu, mukallaf disebut juga dengan istilah mahkum’alaih. Taklif diadakan dengan maksud untuk kebaikan kehidupan manusia didunia dan diakhirat. Dalam hal ini faktor kesadaran yang timbul dari lubuk hati dan didorong oleh iman memegang peranan yang sangat penting.
BAB IV
Bab keempat buku ini disusun oleh Dr. H. Quraish Shihab yang membahas tentang falsafah ibadah dalam Islam yang mencakup ibadah dalam arti sempit dan luas, tujuan ibadah, shalat, zakat, puasa dan haji. Ibadah dirumuskan sebagai manifestasi dari ketundukan dan ketaatan yang berbentuk lisan dan perbuatan yang timbul dari keyakinan kepada Allah SWT atau mencakup segala aktivitas manusia yang memenuhi kriteria tertentu. Sebagai seorang muslim, puncak ketundukan tersebut harus tertuju kepada Allah SWT semata yang merupakan wujud yang Agung dan Maha Berkuasa dalam alam semesta ini.
BAB V
Bab kelima yang merupakan akhir dari buku ini adalah tentang filsafat Hukum Islam dalam berbagai bidang, yang merupakan buah tangan Prof.Dr.H. Rachmat Djatnika. Bagian ini terdiri dari uraian tentang :
1. Islam dan negara, pemilik dan penguasa negara, pembuat UU (hukum) negara dan petugas pengurus negara;
2. Hukum pidana, seperti hadd (murtad, berzina, mencuri, merampok, minum khamar), ta’zir (hukuman yang tidak terdapat dalam nash) dan prinsip pidana Islam;
3. Hukum mawaris yang meliputi sumber pewarisan dalam Al-Qur’an dan hikmah kewarisan;
4. Hukum wakaf menurut interpretasi mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali dan Dhahiry.
Bab ini berangkat dari pertanyaan “apakah ajaran Islam mewajibkan mendirikan negara ?” Dalam Al-Qur’an dan Hadits tidak pernah ada ketentuan yang secara ekspilit memerintahkan untuk mendirikan negara. Tetapi dalam praktek kepemimpinan Rasulullah, unsur-unsur pemerintahan yang ada telah memenuhi kriteria sebagai sebuah negara. Melihat garis silsilah, cara pemilihan dan bentuk pemerintahan, tidak sepenuhnya diketahui dalam istilah ketatanegaraan dewasa ini. Keberadaan negara pada masa Rasulullah yang dilanjutkan pada zaman sahabat mengisyaratkan bahwa adanya negara merupakan kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan siapa yang bertugas mengurus negara, terdapat dua teori yang muncul. Teori yang pertama menyebutkan bahwa yang diberi kekuasaan mengurus bumi oleh Allah SWT adalah manusia keseluruhan, khususnya yang beriman kepadaNya. Teori yang kedua berpendapat bahwa Allah SWT mendelegasikan kekuasaan mengurus bumi kepada manusia untuk memilih pemimpinnya.
Tentang tindak pidana, seseorang yang melakukannya akan diganjar dengan hukuman yang sesuai dengan keadilan menurut pentunjuk Al-Qur’an untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Dalam hukum mawaris, ajaran Islam mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga tidak ada hak yang dikurangi dan kewajiban yang dibebaskan untuk mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga dalam hidup bermasyarakat. Dan dalam hukum wakaf, semua mazhab sependapat bahwa perbuatan mewakafkan benda merupakan amal saleh yang anjurannya terdapat dalam syariat Islam. Wakaf juga mempunyai efek hukum keagamaan berupa pahala yang berkesinambungan selama yang diwakafkan tersebut masih diambil manfaatnya.

PESAN MORAL DALAM BUKU INI
Buku ini sarat dengan berbagai pesan moral karena penyusunannya merupakan salah satu upaya memperkaya bahan dan wawasan dalam aplikasi dan pengembangan ajaran Islam ditengah gempuran perkembangan zaman yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah hakekat manusia sebagai khalifah dibumi ini. Perkembangan yang terjadi merupakan salah satu bentuk ancaman kegelapan spiritual sehingga kiranya pendalaman mengenai Fllsafat Hukum Islam dirasakan sebagai sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan. Upaya ini diharapkan akan mampu menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia seluruhnya, didunia maupun diakhirat.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: